RNPK 2015 Siap Terjemahkan Nawa Cita Bidang Pendidikan dan Kebudayaan  30 Maret 2015  ← Back

Depok, Kemendikbud --- Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2015 adalah rembuk nasional yang pertama kali diselenggarakan dalam pemerintahan Kabinet Kerja. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan rembuk nasional ini memiliki arti yang sangat strategis karena merupakan satu pertemuan untuk mengatur langkah bersama dan menata barisan agar rapi dalam menerjemahkan dan melaksanakan Nawa Cita revolusi mental dan implementasi atas RPJMN.

"Rembuk Nasional ini diikuti 916 peserta antara lain pejabat Kemendikbud, Kepala Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota, UPT, Atase pendidikan dan kebudayaan, Komisi X DPR RI, dan stakeholder lainnya," kata Mendikbud di Gedung Garuda Pusbangtendik Kemendikbud, Depok, Jawa Barat, Senin (30/03/2015). Pembukaan RNPK 2015 juga dihadiri MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

Dalam laporannya di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mendikbud menjelaskan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2015 mengambil tema "Memperkuat Pelaku dan Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan Berkarakter Dilandasi Semangat Gotong Royong". Para peserta akan dibagi menjadi tujuh komisi dengan pembahasan yang berbeda-beda.

Komisi I membahas tentang pendidikan anak usia dini (PAUD), Komisi II tentang Program Indonesia Pintar (PIP), Komisi III tentang penguatan kompetensi guru dan kesejahteraan guru, Komisi IV tentang Kurikulum, Buku, dan Implementasi Perubahan Ujian Nasional 2015, Komisi V tentang Pengembangan dan Perlindungan Bahasa, Komisi VI tentang Penguatan Tata Kelola, Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik, dan Komisi VII tentang Perlindungan dan Pelestarian Budaya. 

Mendikbud juga menguraikan empat langkah yang akan dilaksanakan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, yaitu Konsolidasi Rencana, Konsolidasi Organisasi, Menyusun Program Prioritas dan Melaksanakan Arahan Khusus.

Untuk Konsolidasi Rencana, Mendikbud mengajak pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah pusat untuk konsentrasi dalam menguatkan aktor pendidikan, yaitu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan orang tua. 

"Kata kuncinya adalah penguatan pelaku. Aktornya yang akan kita perkuat," ujarnya. Ia mengatakan saat ini Kemendikbud telah menyelesaikan penyusunan rencana strategis (renstra).

Untuk Konsolidasi Organisasi, Mendikbud mengatakan tata kelola dan struktur organisasi Kemendikbud yang baru juga telah rampung melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sehingga Kemendikbud mulai bulan April akan siap melakukan implementasi atas rencana-rencana dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. 

Dalam menyusun program prioritas, lanjutnya, Kemendikbud telah menetapkan lima program prioritas. Pertama, perubahan pengembangan ujian nasional sebuah assessment, salah satunya ujian nasional berbasis komputer atau Computer Based Test (CBT). "Ujian nasional diikuti 7,3 juta siswa, dan ini (CBT) memiliki efisiensi yang luar biasa," kata Mendikbud.

Program prioritas kedua masih mengenai ujian nasional, yaitu kampanye kejujuran. "Ujian nasional kali ini harus jadi ujian kejujuran bagi siswa, sekolah dan pengelola pendidikan di kabupaten dan provinsi. Ujian nasional harus dihormati sebagai suatu proses integritas," tuturnya.

Program prioritas ketiga adalah pengembangan kurikulum. Mendikbud mengatakan akan meneruskan kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum 2013, dengan melakukan evaluasi. Tahun ini evaluasi Kurikulum 2013 diselesaikan dan ada sekolah rintisan yang akan menjadi contoh pengembangan kurikulum.

Program prioritas keempat adalah memperbaiki tata kelola guru. Mendikbud telah mengeluarkan Permendikbud tentang jam mengajar guru. Hal itu dilakukannya agar guru bisa benar-benar memainkan peran, tidak hanya di ruang kelas tapi juga di luar ruang kelas. "Dan agar bisa menjadi teladan dalam ekosistem pendidikan, ujar Mendikbud. 

Terakhir, Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi program prioritas ke-lima. Kemendikbud akan membentuk tim khusus yang akan melakukan konsolidasi dengan TNP2TK, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan dipandu oleh Kementerian Koordinator Pembangunan SDM dan Kebudayaan.

Kemendikbud juga akan melaksanakan dua arahan khusus, yaitu tentang fenomena kekerasan terhadap anak-anak dan afirmasi pendidikan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Mendikbud menuturkan ada tiga komponen yang terlibat dalam pendidikan anak sehari-hari, yaitu rumah, sekolah dan lingkungan. Karena itu Kemendikbud akan membentuk gugus tugas pendidikan dengan berbagai komponen untuk membahas langkah konkret terkait fenomena kekerasan terhadap anak-anak. Sedangkan untuk afirmasi pendidikan di wilayah 3T, Kemendikbud berencana menjadikan SMK sebagai ujung tombak untuk bisa memajukan pendidikan yang belum bisa tersentuh secara optimal. (Desliana Maulipaksi)