Mendikbud Anies Dorong Pembangunan SMK Sesuai dengan Potensi Daerah  18 Juni 2015  ← Back

Jakarta (17/6) Upaya Mendikbud Anies Baswedan untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas SMK kembali ia tegaskan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X DPR. Anies menilai bahwa penguatan SMK akan mampu mendorong persaingan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ia juga menekankan masalah yang perlu segera dibenahi bersama dengan Komisi X DPR adalah percepatan pembangunan fisik dan kualitas SMK.

Mendikbud Anies mengatakan pembangunan SMK harus berpedoman pada nilai kebhinekaan. “Kebhinekaan di sini bukan dalam arti identitas tapi menghargai perbedaan tantangan di setiap daerah,” ujarnya. Oleh karena itu menurutnya pembangunan SMK harus melihat potensi daerah masing-masing.

“Kita mendorong pembangunan SMK yang sesuai dengan potensi di daerahnya. Yang kerap terjadi sudah ada SMK namun bidang tersebut tidak ada di daerah tersebut. Kita ingin meningkatkan potensi daerah, bukan sedang mengosongkan tenaga terampil dari daerah itu,” paparnya.

Mendikbud juga mengatakan bahwa jangan semata-mata menyalahkan lulusan SMK jika penyerapan tenaga kerja sedikit. Menurutnya masalah tenaga kerja harus dilihat dalam konteks yang luas.

“Ketika kita bicara pengangguran sebenarnya kita bicara supply and demand, ketika demand-nya tetap akan terjadi terjadi penurunan. Maka kita harus lihat dua faktor itu, jangan hanya supply dari SMK saja. Kalau kita menyaksikan ekspansi perekonomian ke depan dengan percepatan infrastruktur maka potensi pertumbuhan ekonomi akan membesar,” tambahnya.

Tak hanya fokus pada pembangunan SMK, Mendikbud juga menegaskan komitmennya dalam pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Menurutnya masa anak-anak di bawah 6 tahun adalah investasi paling penting perkembangan anak, sehingga perlu didukung oleh PAUD yang juga berkualitas.

“Saat ini sudah ada 73 ribu lembaga PAUD yang mendapat Biaya Operasional PAUD (BOP), namun kita tidak sekadar mendorong pembangunan fisik semata. Kita juga melakukan kegiatan diklat berjenjang bagi pendidik dan tenaga kependidikan serta terus melakukan sinergi dengan pemerintah daerah,” urai Mendikbud.