Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Mahsun, mengatakan seminar tersebut diselenggarakan dalam rangka 70 tahun lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dengan penyelenggaraan ini diharapkan peserta dapat merumuskan kembali kebijakan penanganan kebahasaan dan kesastraan, paling tidak untuk beberapa tahun ke depan, merujuk pada seminar sebelumnya yang diselenggarakan pada tahun 1975 dan 1999.

 

Dalam paparannya Mahsun mengatakan, jika dicermati isi sumpah pemuda terdapat pengakuan untuk bertanah air satu dan berbangsa satu. Tapi karena ada realitas kebinekaan dalam bahasa lokal, yaitu 659 bahasa lokal (data penelitian Badan Bahasa sampai tahun 2014) maka dibuat dengan pernyataan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia bukan berbahasa satu bahasa Indonesia.  “Untuk itu, bahasa adalah benang pengikat yang paling fundamental dalam membangun keindonesiaan,” katanya.

 

Di tempat yang sama, Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Sugiyono selaku ketua panitia menjelaskan, tonggak politik bahasa adalah adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. UU tersebut menampung aspirasi utama rumusan seminar politik bahasa sebelumnya. Dan kondisi terkini, adanya tantangan yang tertuang pada pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut mewajibkan pemerintah Indonesia mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.

 

Seminar politik bahasa 2015 akan berlangsung dari 3-6 Juni 2015. Seminar ini juga dimaksudkan menyikapi tantangan baru, selain untuk melengkapi rumusan dua seminar politik bahasa sebelumnya, juga menyisir kembali hal-hal yang perlu dicantumkan dalam arah kebijakan nasional dalam membina, mengembangkan, dan melindungi bahasa dan sastra.

 

Ada sembilan pemateri utama dalam seminar itu dan diikuti oleh 253 peserta yang berasal dari para pangambil kebijakan pemerintahan dan kalangan pakar, pendidik (dosen dan guru), sastrawan, budayawan, pemuda, dan peminat serta pemerhati bahasa dan sastra. (Aline Rogeleonick/ Sumber: badanbahasa.kemdikbud.go.id)