Pemerintah Siapkan Perangkat untuk Wajib Belajar 12 Tahun  15 Desember 2015  ← Back

Jakarta, Kemendikbud --- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang menyiapkan peta jalan atau road map  wajib belajar (wajar) 12 tahun. Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, beberapa  perangkat yang disiapkan menuju wajar 12 tahun itu antara lain perangkat hukum dan sisi penyediaan sarana dan prasarana berupa guru, unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB).

“(Dulu) wajib belajar enam tahun itu ditetapkan pada tahun 1984 setelah  pemerintah menyiapkansupply side-nya. Sekolah-sekolah SD itu dibangunnya tahun 70an, lalu tahun 1984 baru (diberlakukan) wajar enam tahun. Yang kita harus lakukan juga adalah menyiapkan supply side-nya, yaitu gurunya, sekolahnya, sehingga begitu nanti ketok palu untuk wajib belajar 12 tahun, kita sudah siap,” ujarnya usai berbicara pada Seminar Nasional Wajib Belajar 12 Tahun di Kantor Kemendikbud, Jakarta, (15/12/2015).

Mendikbud mengatakan, mengelola wajar 12 tahun dari sisi penyediaan, artinya pemerintah harus menambah kemampuan untuk bisa menampung semua lulusan SMP yang akan melanjutkan ke pendidikan menengah, baik SMA atau SMK. Namun ia menegaskan, usaha memperluas sisi penyediaan sarana dan prasarana tersebut tidak boleh mengesampingkan kualitas sarana dan prasarana serta kualitas tenaga didik dan tenaga kependidikan. Pendidikan, katanya, merupakan suatu proses yang dilakukan secara bertahap.

“Kita melihatnya bertahap. Membangun sekolah itu cepat. Tapi mengisi anaknya tidak cepat. Anak-anak itu lulus SMP dan SMA juga tahunan. Kita membayangkan pertumbuhan sekolah seimbang dengan pertumbuhan lulusan,” tutur Mendikbud.

Ia juga mengatakan hasil dari proses pendidikan tidak dapat dilihat dengan instan, melainkan akan terlihat dalam jangka waktu panjang. Pendidikan diharapkan bisa menjadi eskalator sosial-ekonomi dan bisa mengalahkan ketertinggalan dan kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia. “Karena itu road map (peta jalan) yang disusun mencerminkan kondisi tiap daerah karena setiap daerah berbeda-beda,” ujarnya. Sementara terkait perangkat hukum, Mendikbud mengatakan akan ada pembahasan dengan DPR mengenai payung hukum untuk wajib belajar 12 tahun.(Desliana Maulipaksi)