Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan beserta seluruh pejabat eselon I dan II Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengikuti rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Senin (1/2/2015). Ada enam topik utama yang dipaparkan Mendikbud dalam sidang yang diketuai oleh Abdul Kharis di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta. Sidang dihadiri oleh 36 anggota Komisi X DPR RI.
 
Keenam topik utama tersebut adalah persiapan pelaksanaan APBN 2016, persiapan ujian nasional 2016, evaluasi pelaksanaan dan pengawasan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan, penerapan Kurikulum 2013, dan penyelesaian guru honorer dan uji kompetensi guru (UKG). Mendikbud menuturkan bahwa hingga akhir Januari 2016, realisasi penyerapan APBN 2015 Kemendikbud berhasil mencapai 94,30 persen (dengan catatan tidak memperhitungkan anggaran tunjangan kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang masih tercantum dalam Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) 2015 Kemendikbud).
 
Persentase tersebut melebihi target 93 persen komitmen Kemendikbud dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Oktober 2015 yang lalu. Capaian itu juga menempatkan Kemendikbud di peringkat dua realisasi penyerapan anggaran pada 10 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar setelah Kepolisian Negara RI.
 
Sementara itu untuk persiapan pelaksanaan APBN 2016, Mendikbud menjelaskan, sebagian kegiatan sudah mulai dilaksanakan, misalnya menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk bantuan pendidikan melalui belanja barang dan belanja bantuan sosial yang saat ini sudah dalam proses finalisasi. Hal lain yang telah dilakukan Kemendikbud adalah bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sedang menyiapkan e-katalog untuk kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan dan kebudayaan.
 
“Dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan, termasuk dengan pemerintah daerah, Kemendikbud juga akan melaksanakan Rembuk Nasional yang diselenggarakan pada 22 Februari mendatang,” imbuh Mendikbud.
 
Terkait DAK Pendidikan yang tahun ini hanya dialokasikan Rp 2,665 triliun, Mendikbud mengungkapkan, pihaknya telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar alokasi DAK dapat dikembalikan menjadi Rp 10,6 triliun dalam APBN-Perubahan 2016. Ini didasarkan pada kesepakatan dengan Komisi X DPR RI dalam rapat kerja pada Desember 2015 lalu. Mendikbud berharap usulan Kemendikbud ke Kementerian Keuangan dan Komisi X ke Badan Anggaran DPR RI terkait DAK pendidikan pada APBN-Perubaha 2016 ini dapat diterima. “Ini penting, terutama untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun,” katanya. 
 
 

Penulis : Ratih Anbarini
Editor :
Dilihat 1604 kali