Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan hadir dalam Rapat Kerja Lanjutan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Komisi X DPR RI di Ruang Sidang Komisi X DPR RI (2/6/2016). Dalam rapat tersebut, Mendikbud memaparkan salah satu programnya, yaitu Gerakan Anti Kekerasan di Lingkungan Pendidikan. Hal itu diungkapkan Mendikbud Anies Baswedan untuk menjawab pertanyaan anggota Komisi X DPR RI yang mengungkapkan kekerasan yang terjadi di sekolah akhir-akhir ini.
 
Sebelumnya tidak ada pihak yang tugas dan fungsinya bertanggung jawab mencegah kekerasan di sekolah. Karenanya Mendikbud  menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemberian Sanksi untuk Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah. Regulasi ini merupakan bentuk perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan di lingkungan sekolah.
 
“Dalam Permendikbud ini setiap sekolah harus memiliki gugus pencegahan kekerasan, perlu ada pendisplinan pelaksanaan. Ke depan kita akan memasukkan itu ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik), siapa anggotanya dan siapa yang menjalankannya atau yang bertanggungjawab yang menjalankannya. Masalah kekerasan di masukkan dalam masalah pendidikan. Institusi pendidikan harus memiliki organ untuk bisa merespon terhadap kekerasan,” kata Mendikbud.
 
Anggota DPR RI Komisi X Leni Marlinawati mengapresiasi langkah Mendikbud dengan menerbitkan Peraturan Mendikbud yang mengatur pencegahan kekerasan di sekolah.

“Saya apresiasi tentang gugus pencegahan kekerasan di sekolah. Gugus tugas tentang pencegahan pelecehan seksual  saya rasa sangat bagus dan harus disosialiasasikan dengan baik,” kata Leni Marlinawati.
 
Adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari pemerintah daerah pun juga melibatkan tokoh masyarakat dan psikolog dalam tataran pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan sekolah.

Penulis : Aji Shahwin
Editor :
Dilihat 1321 kali