DPR RI Apresiasi UN 2016 Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya 03 Juni 2016 ← Back
Jakarta, Kemdikbud --- Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun 2016 jenjang SMA/SMK/MA/Paket C dan SMP/MTs/ Paket B, Komisi X DPR RI memberi apresiasi, dalam pelaksanaannya terdapat peningkatan dan perbaikan dari pada tahun-tahun sebelumnya. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis malam (02/06/2016).
“Saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Sesuai dengan tujuannya, UN dilaksanakan untuk mengukur capaian siswa, dan harus dipastikan capaian tersebut adalah murni dari capaian siswa, dan bukan dari hasil kecurangan, karena UN sudah tidak lagi menjadi syarat kelulusan,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi X DPR RI tersebut.
Hasil dari pelaksnaan UN setiap tahun dianalisa dan disajikan dalam laporan dari tingkat satuan pendidikan (sekolah) hingga tingkat nasional. Laporan hasil UN tersebut akan digunakan oleh pengambil kebijakan di semua tingkat untuk melakukan peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan. Pada tahun ini perbaikan paling terlihat adalah pada bentuk kisi-kisi yang lebih mendorong pada tujuan ujian dan mengembalikan pembelajaran pada kurikulum nasional, dan bukan pembelajaran untuk ujian nasional.
Pada kesempatan ini Anggota Komisi X DPR RI Elviana, menyampaikan apresiasi terhadap hasil pelaksanaan UN. Ia mengatakan, nilai pelatihan di sekolah dapat kembali mengalahkan nilai di bimbingan belajar. Begitu juga Abdul Fikri Anggota Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasinya terhadap hasil UN dan peningkatan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN). Selain itu juga, Nuroji Anggota Komisi X DPR RI memberikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Terkait dengan penyelenggaraan UNBK, Mendikbud menjelaskan bahwa upaya perluasan pelaksanaan UNBK merupakan tugas bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tidak hanya menyangkut infrastruktur, menurut Mendikbud, tetapi juga meliputi para pelakunya, yakni guru, siswa, dan orang tua harus siap. “Yang paling penting, perluasan tersebut tidak boleh berorientasi hanya pada belanja peralatan, tapi lebih pada optimasi sumberdaya yang sudah ada, “ ujar Mendikbud Anies Baswedan.
Dalam kesimpulan akhir Raker tersebut Komisi X DPR RI mendukung langkah-langkah Kemdikbud untuk terus meningkatkan persiapan dan kesiapan pelaksanaan UNBK dan UNPK baik dari sisi sosialisasi, koordinasi, dan penyediaan sarana dan prasarana UN. Selain itu juga simulasi pelaksanaan UN, termasuk pemanfaatan Sarana prasarana UNBK harus dioptimalkan untuk proses belajar mengajar. ***
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber :
“Saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Sesuai dengan tujuannya, UN dilaksanakan untuk mengukur capaian siswa, dan harus dipastikan capaian tersebut adalah murni dari capaian siswa, dan bukan dari hasil kecurangan, karena UN sudah tidak lagi menjadi syarat kelulusan,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi X DPR RI tersebut.
Hasil dari pelaksnaan UN setiap tahun dianalisa dan disajikan dalam laporan dari tingkat satuan pendidikan (sekolah) hingga tingkat nasional. Laporan hasil UN tersebut akan digunakan oleh pengambil kebijakan di semua tingkat untuk melakukan peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan. Pada tahun ini perbaikan paling terlihat adalah pada bentuk kisi-kisi yang lebih mendorong pada tujuan ujian dan mengembalikan pembelajaran pada kurikulum nasional, dan bukan pembelajaran untuk ujian nasional.
Pada kesempatan ini Anggota Komisi X DPR RI Elviana, menyampaikan apresiasi terhadap hasil pelaksanaan UN. Ia mengatakan, nilai pelatihan di sekolah dapat kembali mengalahkan nilai di bimbingan belajar. Begitu juga Abdul Fikri Anggota Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasinya terhadap hasil UN dan peningkatan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN). Selain itu juga, Nuroji Anggota Komisi X DPR RI memberikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Terkait dengan penyelenggaraan UNBK, Mendikbud menjelaskan bahwa upaya perluasan pelaksanaan UNBK merupakan tugas bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tidak hanya menyangkut infrastruktur, menurut Mendikbud, tetapi juga meliputi para pelakunya, yakni guru, siswa, dan orang tua harus siap. “Yang paling penting, perluasan tersebut tidak boleh berorientasi hanya pada belanja peralatan, tapi lebih pada optimasi sumberdaya yang sudah ada, “ ujar Mendikbud Anies Baswedan.
Dalam kesimpulan akhir Raker tersebut Komisi X DPR RI mendukung langkah-langkah Kemdikbud untuk terus meningkatkan persiapan dan kesiapan pelaksanaan UNBK dan UNPK baik dari sisi sosialisasi, koordinasi, dan penyediaan sarana dan prasarana UN. Selain itu juga simulasi pelaksanaan UN, termasuk pemanfaatan Sarana prasarana UNBK harus dioptimalkan untuk proses belajar mengajar. ***
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber :
Penulis : administrator
Editor :
Dilihat 973 kali
Editor :
Dilihat 973 kali