Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerima kedatangan delegasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sumba untuk melakukan Konsultasi Kebijakan Gugus Tugas Tingkat Tinggi Sumba, NTT. Forum konsultasi tersebut merupakan inisiatif Pemerintah Daerah (Pemda) Sumba untuk meningkatkan layanan pendidikan dan pembangunan pendidikan di daerah Sumba, NTT.

Forum konsultasi tersebut dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Staf Ahli Mendikbud Bidang Hubungan Pusat dan Daerah, James Modouw, Asisten I Gubernur NTT, Johanna E Lisapaly, dan Wakil Bupati Sumba Barat, Marthen Ngailu Toni. Pertemuan berlangsung di Kantor Kemendikbud, Jakarta (28/09/2016).

Pada bulan Juni 2016 para pimpinan keempat pemerintah daerah di Sumba membentuk Forum Peduli Pendidikan Sumba (FPPS). Forum ini beranggotakan Wakil Bupati, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga (PPO) dari setiap Kabupaten di Sumba, dan diketuai oleh Wakil Bupati Sumba Barat, selaku Koordinator Forum. Forum tersebut bertujuan untuk pengembangan kebijakan dan implementasi yang lebih baik guna meningkatkan hasil pembelajaran siswa jenjang sekolah dasar (SD/MI).

Mendikbud mengatakan, pendidikan di Sumba sangat mengkhawatirkan, baik bagi masyarakat dan pemerintah Sumba maupun pemerintahan pusat. “Banyak siswa kelas awal yang masih kesulitan membaca pada akhir kelas dua, sekarang angka penurunan sudah tinggi,” kata Muhadjir Effendy saat memberikan sambutan pada acara tersebut.

Ia menuturkan, aktor utama yang mempengaruhi keadaan tersebut adalah kesulitan kabupaten dalam menyediakan guru bermutu khususnya guru pegawai negeri sipil. Lebih dari sebagian guru di Sumba bukan pegawai negeri sipil dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keguruan. “Kurang lebih ada sekitar 12 juta siswa tidak dapat menikmati fasilitas ataupun akses pendidikan dari total 45 juta siswa di Indonesia,” tuturnya.

Selain itu, ada 48.000 sekolah di Indonesia yang masih belum mendapat akses listrik karena tidak tersedianya jaringan listrik. Diharapkan mulai tahun depan perlu ekstra khusus untuk mengatasi permasalahan tersebut, infrastruktur dapat dibangun dengan baik sehingga dapat membantu mereka yang tertinggal. (Catherine/Desliana Maulipaksi)
Sumber : BKLM