Jakarta, Kemendikbud --- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan melakukan perbaikan dan penguatan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi supaya selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Ia juga meminta dilakukan reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah demand driven sehingga kurikulum, materi pembelajaran, praktik kerja, pengujian dan sertifikasi bisa sesuai dengan  permintaan dunia usaha dan industri.

“Ini yang paling penting saya kira harus melibatkan dunia usaha dan industri karena mereka lebih paham kebutuhan tenaga kerja yang fokus pada pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sektor-sektor unggulan, seperti maritim, pariwisata, pertanian, ekonomi kreatif,” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas tentang pendidikan dan pelatihan vokasi di Kantor Presiden, Selasa (13/9/2016).

Presiden juga menegaskan, kurikulum serta materi pembelajaran dan praktik kerja hingga pengujian dan sertifikasi tersebut harus terintegrasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi. Saat ini institusi pendidikan yang menerapkan pendidikan vokasi antara lain SMK, lembaga kursus dan pelatihan, dan BLK (Balai Latihan Kerja). Presiden juga meminta supaya ada aturan-aturan yang mempermudah pembukaan sekolah-sekolah keterampilan swasta.

Saat ini, ujar Presiden, kompetisi antarnegara semakin sengit dan berat. Namun, dalam menghadapi persaingan itu, sesungguhnya Indonesia memiliki kekuatan yang besar, yaitu 60 persen dari penduduk Indonesia adalah anak muda.

“Enam puluh persen dari penduduk Indonesia itu anak muda, ini kekuatan kalau kita bisa mengelola, kalau kita bisa memanfaatkan dari potensi kekuatan ini,” katanya.

Jumlah tersebut, lanjut Presiden, akan terus meningkat hingga mencapai 195 juta penduduk Indonesia produktif di tahun 2040 yang akan datang.  Angka yang besar ini diyakini Presiden akan menjadi potensi penggerak produktivitas nasional, apabila kita bisa menyiapkan mulai dari sekarang. Namun sebaliknya, jika tidak disiapkan dengan baik juga akan menjadi potensi masalah, utamanya potensi pengangguran di usia muda.

Karena itu ia kembali mengingatkan agar program kerja pemerintah harus betul-betul fokus dengan SDM Indonesia yang berkualitas sehingga bisa melakukan lompatan kemajuan, mengejar ketertinggalan dengan negara-negara yang lain.

“Kita harus mampu membalikkan piramida kualifikasi tenaga kerja yang saat ini mayoritas masih berpendidikan SD-SMP menjadi sebuah tenaga kerja yang terdidik dan terampil,” ujarnya. (Desliana Maulipaksi)
Sumber : www.setkab.go.id