Surabaya, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy membuka secara resmi rapat kerja (raker) di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Setjen Kemendikbud). Raker tersebut dilaksanakan selama tiga hari, pada tanggal 12 s.d 14 Januari 2017, membahas program yang ada di lingkungan Setjen Kemendikbud, khususnya dalam mendukung program prioritas pemerintah.

 

"Saya berharap khususnya di lingkungan Setjen, jangan sampai ada pelanggaran yang melampaui batas, berkomitmen dengan niat lurus mengabdi kepada negara melalui Kemendikbud, dan memegang amanah, tugas, peran dan fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan tupoksinya,” ujar Mendikbud saat memberikan pengarahan sekaligus membuka Raker Setjen Kemendikbud, di Surabaya, Kamis malam, (12/1/2017).

 

Ia juga berpesan kepada jajarannya, agar di dalam pekerjaan harus saling berkoordinasi di antara unit kerja Kemendikbud. "Jangan terkotak-kotak di dalam pekerjaan, jadi pembagian tugas itu sifatnya hanya semu, bukan yang sesungguhnya. Kalau di lapangan, pembagian tugas seperti itu harus dihindari, baik itu terkotak-kotak di lingkungan Setjen maupun di unit utama Kemendikbud,” tegas Mendikbud.

 

Dalam kesempatan itu ia juga memberikan apresiasi kepada jajarannya di Kemendikbud. Sejak dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Juli 2016, Mendikbud mengatakan sudah ada beberapa hal yang dilakukan bersama-sama seluruh personil yang ada di Kemendikbud, khususnya yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal.

 

“Saya ucapkan terima kasih atas support-nya, atas kerja samanya, atas niatnya yang tulus membantu saya untuk mencapai target dan tujuan yang telah kita tetapkan bersama di Kemendikbud,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan, dalam waktu dua tahun terakhir ini Kemendikbud sudah mencapai beberapa hal, antara lain memperoleh opini wajar tanpa pengecualaian (WTP) dari BPK RI untuk laporan keuangan 2014 dan 2015, kemudian dalam hal pelayanan publik tahun 2016 memperoleh penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk pelayanan publik dengan predikat kepatuhan tinggi (zona hijau). Berdasarkan penilaian Reformasi Birokrasi Internal (RBI) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) tahun 2016 juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 75 persen, dengan nilai sebelumnya 70 persen.

 

“Kami (Sekretariat Jenderal) juga akan melakukan evaluasi, sehingga kita bisa mengetahui kegiatan mana yang sudah berhasil di tahun 2016 dan kegiatan mana yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan kinerjanya. Sehingga pada tahun 2017 ini bisa mendukung program-program prioritas khususnya program prioritas yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, yaitu untuk meningkatkan kinerja Program Indonesia Pintar, Pendidikan Karakter dan juga Revitalisasi Pendidikan Kejuruan,” kata Didik saat menyampaikan laporannya.

 

 

Penulis : Anandes Langguana
Editor : Anandes Langguana
Dilihat 5157 kali