Tegaskan Komitmen Pemerintah Dalam Pembangunan Manusia, Mendikbud Ajak Pemda Investasi di Pendidikan 23 Februari 2017 ← Back
Ambon, Kemendikbud -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan komitmen pemerintah dalam mengalokasikan dua puluh persen anggaran untuk fungsi pendidikan. Mendikbud mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama berinvestasi memajukan pendidikan.
"Kemendikbud hanya mengelola sembilan persen dari total dua puluh persen anggaran fungsi pendidikan dari APBN," disampaikan Mendikbud kepada peserta Seminar Akselerasi Mutu Pendidikan di Kawasan Indonesia Timur di Gedung Islamic Center, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kamis (23-2-2017).
Diungkapkannya sebanyak lebih dari enam puluh persen alokasi fungsi pendidikan di APBN disalurkan ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). "Tidak banyak daerah yang mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar dua puluh persen. Yang saya maksudkan di sini adalah anggaran murni tanpa dicampur dengan dana transfer dari pusat," ujar Muhadjir.
Lebih lanjut, Mendikbud menyampaikan perlunya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan. Dalam kesempatan tersebut Mendikbud menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah di Maluku yang terpantau cukup aktif membangun sumber daya manusia melalui pendidikan.
Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti tantangan dunia pendidikan dengan hadirnya generasi baru yang memiliki pola pikir yang berbeda. Diharapkannya dunia pendidikan dapat merespon dan memberikan tawaran alternatif jika tidak ingin tertinggal dan ditinggalkan. "Jangan sampai generasi salah asuh," ungkap Haedar.
Afirmasi Pemerintah Pusat Di Bidang Pendidikan
Dalam jumpa pers, Mendikbud menyampaikan kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting. Saat ini pemerintah pusat tengah berupaya meningkatkan akses pada layanan pendidikan agar mengurangi kesenjangan. Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), pemerintah ingin menjamin anak-anak dapat terus belajar dan bersekolah. Diungkapkannya, saat ini KIP juga diberikan kepada anak-anak yatim piatu dan penghuni panti asuhan.
Selain itu, pendidikan karakter dan revitalisasi pendidikan vokasi menjadi fokus pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul, produktif, berkualitas dan berkarakter. "Khusus untuk Maluku, kita akan mengembangkan pendidikan kejuruan berbasis kelautan," tutur Mendikbud.
Terkait dengan rencana eksplorasi Blok Masela, Mendikbud menyampaikan rencana pemerintah untuk menyiapkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang terkait erat dengan industri eksplorasi tersebut.
"Kita harap nantinya SMK tersebut bisa menyediakan tenaga-tenaga produktif untuk ikut mengelola Blok Masela," ujar Muhadjir.
Turut hadir dalam seminar Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua. Mendampungi Mendikbud Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad dan Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Nadjamuddin Ramly.
Seminar Akselerasi Mutu Pendidikan Di Kawasan Indonesia Timur diselenggarakan dalam rangkaian Tanwir Muhammadiyah yang mengambil tema "Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan". Acara ini akan dihadiri dan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada hari Jumat, 24 Februari 2017. (*)
Ambon, 23 Februari 2017
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: www.kemdikbud.go.id
Sumber :
"Kemendikbud hanya mengelola sembilan persen dari total dua puluh persen anggaran fungsi pendidikan dari APBN," disampaikan Mendikbud kepada peserta Seminar Akselerasi Mutu Pendidikan di Kawasan Indonesia Timur di Gedung Islamic Center, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kamis (23-2-2017).
Diungkapkannya sebanyak lebih dari enam puluh persen alokasi fungsi pendidikan di APBN disalurkan ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). "Tidak banyak daerah yang mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar dua puluh persen. Yang saya maksudkan di sini adalah anggaran murni tanpa dicampur dengan dana transfer dari pusat," ujar Muhadjir.
Lebih lanjut, Mendikbud menyampaikan perlunya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan. Dalam kesempatan tersebut Mendikbud menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah di Maluku yang terpantau cukup aktif membangun sumber daya manusia melalui pendidikan.
Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti tantangan dunia pendidikan dengan hadirnya generasi baru yang memiliki pola pikir yang berbeda. Diharapkannya dunia pendidikan dapat merespon dan memberikan tawaran alternatif jika tidak ingin tertinggal dan ditinggalkan. "Jangan sampai generasi salah asuh," ungkap Haedar.
Afirmasi Pemerintah Pusat Di Bidang Pendidikan
Dalam jumpa pers, Mendikbud menyampaikan kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting. Saat ini pemerintah pusat tengah berupaya meningkatkan akses pada layanan pendidikan agar mengurangi kesenjangan. Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), pemerintah ingin menjamin anak-anak dapat terus belajar dan bersekolah. Diungkapkannya, saat ini KIP juga diberikan kepada anak-anak yatim piatu dan penghuni panti asuhan.
Selain itu, pendidikan karakter dan revitalisasi pendidikan vokasi menjadi fokus pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul, produktif, berkualitas dan berkarakter. "Khusus untuk Maluku, kita akan mengembangkan pendidikan kejuruan berbasis kelautan," tutur Mendikbud.
Terkait dengan rencana eksplorasi Blok Masela, Mendikbud menyampaikan rencana pemerintah untuk menyiapkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang terkait erat dengan industri eksplorasi tersebut.
"Kita harap nantinya SMK tersebut bisa menyediakan tenaga-tenaga produktif untuk ikut mengelola Blok Masela," ujar Muhadjir.
Turut hadir dalam seminar Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua. Mendampungi Mendikbud Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad dan Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Nadjamuddin Ramly.
Seminar Akselerasi Mutu Pendidikan Di Kawasan Indonesia Timur diselenggarakan dalam rangkaian Tanwir Muhammadiyah yang mengambil tema "Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan". Acara ini akan dihadiri dan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada hari Jumat, 24 Februari 2017. (*)
Ambon, 23 Februari 2017
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: www.kemdikbud.go.id
Sumber :
Penulis : pengelola web kemdikbud
Editor :
Dilihat 4465 kali
Editor :
Dilihat 4465 kali