Yogyakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) menggelar dialog pendidikan dengan tema “Cetak Biru Pendidikan Nasional”. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ari Santoso  mengatakan, penyelenggaraan dialog pendidikan ini berawal dari ide anggota DPR RI Komisi X yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, mengingat republik ini belum memiliki cetak biru pendidikan nasional. Tujuannya dibuatnya cetak biru pendidikan nasional adalah agar arah pendidikan tidak berubah-ubah walaupun terjadi pergantian pimpinan.

 

Pembahasan mengenai cetak biru pendidikan nasional perlu melibatkan berbagai kalangan yang menjadi pemangku kepentingan bidang pendidikan, seperti pemerintah daerah dan masyarakat.  Dialog pendidikan untuk membahas cetak biru pendidikan nasional dimulai di Provinsi DI Yogyakarta. “Provinsi DI Yogyakarta  dipilih sebagai tempat pertama dialog pendidikan karena merupakan salah satu daerah yang memiliki capaian Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) tertinggi di Indonesia,” ujar Ari Santoso di Yogyakarta, Selasa (7/3/2017).

 

Esti Wijayati, Anggota DPR RI Komisi X mengatakan, pendidikan di Indonesia sudah saatnya mempunyai cetak biru, karena pembicaraan cetak biru pendidikan nasional sudah berlangsung cukup lama, yaitu dimulai pada tahun 2009.  Ia menuturkan, akibat belum adanya cetak biru pendidikan, seiring dengan pergantian presiden, menteri dan pejabat lainnya, sering terjadi pula perubahan kebijakan yang mengagetkan masyarakat.  “Misalnya kurikulum dan lain sebagainya. Contoh lain, uji kompetensi guru di Yogyakarta tertinggi di Indonesia dan sangat berbeda sekali dengan di daerah perbatasan, sehingga diperlukan cetak biru pendidikan,” katanya.

 

Esti mengatakan, DPR tetap mengupayakan dari segi anggaran untuk pembuatan cetak biru pendidikan karena sudah menjadi hasil kesimpulan Rapat Komisi X DPR RI untuk membuat cetak biru pendidikan dalam menyiapkan generasi bangsa untuk masa depan.

 

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud, Nizam, menyampaikan bahwa untuk membawa pendidikan ini menjadi kokoh dalam 30 tahun ke depan, diperlukan adanya cetak biru pendidikan nasional. Jika Indonesia ingin tampil (minima) dalam panggung Asia, diperlukan cetak biru pendidikan sehingga dapat membawa perubahan dengan tahapan-tahapan yang terencana,” ujarnya.

 

Menurut Nizam, cetak biru pendidikan nasional mempunyai konteks dengan ilmu-ilmu lainnya, bukan hanya pendidikan saja. “Karena itu sudah saatnya kita duduk bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa melalui persiapan cetak biru tersebut secara komprehensif,” katanya.

 

Kepala Bidang Perencanaan dan Standarisasi  Dinas Pendidikan dan Olah Raga Provinsi DIY, Suroyo, mengatakan secara demografis, cetak biru pendidikan nasional tentunya harus melibatkan pemerintah daerah. Cetak biru  juga perlu dievaluasi dari tahun ke tahun.

 

Pengamat pendidikan Romo Baskoro Pudjinoegroho mengatakan, penyusunan cetak biru pendidikan memerlukan waktu yang lama. “Apakah dalam rentang waktu pemerintahan sekarang setelah tiga tahun ke depan cetak biru ini masih ada? Kita tidak pernah bicara soal sistem. Mari kita sama-sama bergerak berdasarkan sistem yang dinamis sehingga antara pemerintah pusat dan daerah sejalan dengan arah tujuan yang jelas,” tuturnya.

 

Acara dialog pendidikan di Yogyakarta dihadiri 100 orang peserta, terdiri dari para pemangku pendidikan di Yogyakarta, antara lain DPRD Provinsi Yogyakarta, Dewan Pendidikan Provinsi Yogyakarta, guru-guru, kepala sekolah, komite sekolah, dinas pendidikan, dan pejabat Kemendikbud. (Jusman Sihombing/Desliana Maulipaksi)

Penulis : Jusman Sihombing/ Desliana Maulipaksi
Editor : Anandes Langguana
Dilihat 9658 kali