JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  berupaya optimal menjalankan visi misi Presiden Joko Widodo, yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyadari, kawasan Indonesia yang dilalui empat samudera dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang beraneka ragam dan begitu besar harus dikawal dengan baik, tidak terkecuali di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan.

KKP sejak dua tahun lalu telah memprioritaskan pembangunan pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). "SKPT merupakan pembangunan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan dengan basis spasial serta sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utamanya", jelas Menteri Susi.
Program yang dicanangkan ini menjadi sangat strategis sebagai perwujudan nyata dari Nawa Cita ke-3 yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

SKPT dimaksudkan untuk mengakselerasikan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan pulau mandiri dan terpadu. Dari sisi kelautan dan perikanan, indikator kinerja yang menjadi acuan antara lain: meningkatnya pendapatan rakyat,  produksi perikanan, nilai investasi, nilai kredit yang disalurkan, ragam produk olahan, utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan nilai ekspor.

Adapun hal yang akan didorong untuk terintegrasi dalam setiap pembangunan SKPT, mulai dari pendaratan hasil kelautan dan perikanan, pengolahan dari hasil kelautan dan perikanan, hingga aspek pemasarannya. Untuk mengejar efektifitas dan efisensi, SKPT juga akan dilengkapi sarana dan pransarana yang dibutuhkan untuk para nelayan kembali melaut, seperti ketersediaan bahan bakar dan kebutuhan logistik untuk melaut lainnya. Aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan juga menjadi hal mutlak yang menjadi target prioritas dalam SKPT. Maka dari itu kebutuhan utama dan penunjang seperti listrik, air bersih, akses jalan, dan rumah singgah nelayan menjadi hal penting yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan SKPT.

Tentu pembangunan SKPT ini tidak hanya menjadi ranah KKP, tetapi juga didukung penuh oleh pemerintah daerah dan kementerian/lembaga/BUMN terkait. Dengan demikian, terjadi sinergi antara sektor kelautan dan perikanan dengan sektor-sektor lainnya di lokasi SKPT dimaksud. "Dari sisi pembiayaan dan investasi, juga perlu dukungan dari perbankan nasional dan bank swasta nasional lainnya", lanjut Susi.

Tahun 2017, SKPT dikembangkan di 12 lokasi utama yang tersebar dari Aceh hingga Papua, yaitu Sabang, Mentawai, Natuna, Nunukan, Talaud, Rote Ndao, Sumba Timur, Saumlaki, Morotai, Merauke, Biak Numfor, dan Mimika.

Di bidang SKPT, dicanangkan terdapat 1.010 bantuan kapal penangkap ikan dan alat penangkap ikan yang akan diberikan. Selain itu, ada pula 10 unit integrated cold storage berkapasitas 500 ton; 450 unit alat budi daya dan 2 unit gudang rumput laut; 36 unit dermaga apung; serta banyak bantuan sarana dan prasarana lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan hasil produksi.

Selain itu, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate  Social Responsibility (CSR) dari berbagai BUMN dan Swasta juga diharapkan dapat disalurkan ke lokasi-lokasi tersebut guna menopang pertumbuhan ekonomi daerah.



Sumber:
Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat KKP dan
Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo.
Sumber :