Mendikbud Tinjau Pembangunan Museum PDRI di Koto Tinggi Sumbar 25 April 2017 ← Back
Koto Tinggi, Kemendikbud—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meninjau ulang pembangunan Museum Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Koto Tinggi, Sumatra Barat. Hal ini ditempuh menyusul lambatnya kemajuan pembangunan museum di lahan seluas 20 hektar ini.
“Ini sudah diperintahkan oleh Presiden untuk melihat proyek yang belum selesai,” ujar Mendikbud saat di lokasi pembangunan Museum PDRI, Koto Tinggi, Sumatra Barat, Senin, (24/4/2017).
Museum PDRI dibangun untuk memperingati adanya pemerintahan darurat pada tahun 1948-1949 di Koto Tinggi, Kabupaten 50 Kota, Sumatra Barat. Perjalanan ke Museum PDRI dapat ditempuh dalam waktu satu jam dari Kota Pariwisata Bukittinggi dengan jarak 16 km. Tak ayal, undak-undakan batu, dan lubang-lubang di sepanjang jalan yang beraspal memperlambat laju kendaraan hingga mencapai 2,5 jam perjalanan darat.
Di lokasi, barisan pepohonan dan pegunungan menyambut dari balik rangka baja bangunan museum. Sejak mulai dibangun 2013 lalu, baru terdapat rangka-rangka beton dan atap baja yang tampak, belum terlihat tembok-tembok ruangan-ruangan yang seharusnya menyimpan artefak, peninggalan-peninggalan jaman Pemerintahan Darurat ini.
Secara keseluruhan, Mendikbud menjelaskan terdapat 13 pembangunan museum yang akan dievaluasi, dan Museum PDRI merupakan salah satu yang turut ditinjau ulang.
Indikator evaluasi berupa besar alokasi dana yang dikeluarkan dengan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat.
“Kita evaluasi mengenai kelayakan dan lihat berbagai sisi antara dana yang dikeluarkan dengan manfaat yang didapatkan,” tegas Mendikbud.
Pembangunan Museum PDRI atas prakarsa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan lima kementerian yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Data Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (Dit PCBM) Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud mengungkapkan pembangunan museum seluas 20 hektar ini telah menelan anggaran sebesar Rp 52,5 Miliar (M) sampai dengan tahun 2016. Secara total, alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 80 M hingga tahun 2019, sebagai target penyelesaian pembangunan.
Mendikbud menggarisbawahi alokasi anggaran untuk pembangunan Museum PDRI sudah dihentikan sejak tahun lalu, untuk menunggu keputusan dari evaluasi pembangunan museum tersebut.
Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud) Kemendikbud Hilmar Farid mengungkapkan kelima kementerian inisiator pembangunan Museum PDRI belum maksimal berperan, khususnya dalam alokasi anggaran.
“Baru Kemendikbud yang menggelontorkan anggaran sementara lima kementerian lain belum,” jelas Dirjen Hilmar.
Hasil pantauan, menurut Dirjen Hilmar akan dibawa langsung kepada kementerian-kementerian inisiator tersebut.
“Kita lihat langsung hasil tinjauan ini dan akan membawa langsung kepada kementerian-kementerian yang bersepakat itu. Nantinya, hasil ini akan dibawa ke rapat terbatas Presiden,” tutup Dirjen Hilmar. *
Koto Tinggi, 24 April 2017
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber :
“Ini sudah diperintahkan oleh Presiden untuk melihat proyek yang belum selesai,” ujar Mendikbud saat di lokasi pembangunan Museum PDRI, Koto Tinggi, Sumatra Barat, Senin, (24/4/2017).
Museum PDRI dibangun untuk memperingati adanya pemerintahan darurat pada tahun 1948-1949 di Koto Tinggi, Kabupaten 50 Kota, Sumatra Barat. Perjalanan ke Museum PDRI dapat ditempuh dalam waktu satu jam dari Kota Pariwisata Bukittinggi dengan jarak 16 km. Tak ayal, undak-undakan batu, dan lubang-lubang di sepanjang jalan yang beraspal memperlambat laju kendaraan hingga mencapai 2,5 jam perjalanan darat.
Di lokasi, barisan pepohonan dan pegunungan menyambut dari balik rangka baja bangunan museum. Sejak mulai dibangun 2013 lalu, baru terdapat rangka-rangka beton dan atap baja yang tampak, belum terlihat tembok-tembok ruangan-ruangan yang seharusnya menyimpan artefak, peninggalan-peninggalan jaman Pemerintahan Darurat ini.
Secara keseluruhan, Mendikbud menjelaskan terdapat 13 pembangunan museum yang akan dievaluasi, dan Museum PDRI merupakan salah satu yang turut ditinjau ulang.
Indikator evaluasi berupa besar alokasi dana yang dikeluarkan dengan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat.
“Kita evaluasi mengenai kelayakan dan lihat berbagai sisi antara dana yang dikeluarkan dengan manfaat yang didapatkan,” tegas Mendikbud.
Pembangunan Museum PDRI atas prakarsa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan lima kementerian yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Data Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (Dit PCBM) Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud mengungkapkan pembangunan museum seluas 20 hektar ini telah menelan anggaran sebesar Rp 52,5 Miliar (M) sampai dengan tahun 2016. Secara total, alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 80 M hingga tahun 2019, sebagai target penyelesaian pembangunan.
Mendikbud menggarisbawahi alokasi anggaran untuk pembangunan Museum PDRI sudah dihentikan sejak tahun lalu, untuk menunggu keputusan dari evaluasi pembangunan museum tersebut.
Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud) Kemendikbud Hilmar Farid mengungkapkan kelima kementerian inisiator pembangunan Museum PDRI belum maksimal berperan, khususnya dalam alokasi anggaran.
“Baru Kemendikbud yang menggelontorkan anggaran sementara lima kementerian lain belum,” jelas Dirjen Hilmar.
Hasil pantauan, menurut Dirjen Hilmar akan dibawa langsung kepada kementerian-kementerian inisiator tersebut.
“Kita lihat langsung hasil tinjauan ini dan akan membawa langsung kepada kementerian-kementerian yang bersepakat itu. Nantinya, hasil ini akan dibawa ke rapat terbatas Presiden,” tutup Dirjen Hilmar. *
Koto Tinggi, 24 April 2017
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber :
Penulis : pengelola web kemdikbud
Editor :
Dilihat 10451 kali
Editor :
Dilihat 10451 kali