Pembagian KIP untuk Siapkan Anak Indonesia Pada Persaingan Global 09 Mei 2017 ← Back
Distrik Muara Tami, Kemendikbud --- Berada di ujung timur Indonesia, layanan pendidikan provinsi Papua mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo. Hal ini ditunjukkan dengan kunjungan kerja presiden untuk menyalurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kampung Skow, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa (9/5/2017).
“Pemberian Kartu (KIP) ini untuk siapkan anak-anak kita agar mampu bersaing di dunia global,” ujar Presiden Joko Widodo, saat menyapa siswa penerima manfaat KIP, di Kampung Skow, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa (9/5/2017).
Presiden ketujuh ini mengingatkan agar dapat bersaing di persaingan internasional maka generasi yang pintar, dan sehat diperlukan.
Di Kampung Skow, sebanyak 392 siswa yang mendapatkan manfaat KIP, meliputi 100 siswa Sekolah Dasar (SD), enam siswa Sekolah Luar Biasa, 63 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), 92 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), 89 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 42 siswa Pendidikan Kesetaraan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menjelaskan KIP bertujuan agar semua siswa dapat melanjutkan sekolah, termasuk para siswa di provinsi Papua.
“Sekali lagi tujuannya, itu (KIP) untuk semua siswa di seluruh Provinsi Papua harus tamat SMA, tidak boleh putus sekolah, hanya sampai SD atau SMP saja,” jelasnya.
Menurutnya, siswa dapat menerima manfaat KIP secara terintegrasi mulai dari SD, SMP hingga SMA atau SMK. Sehingga, siswa penerima KIP dari jenjang SD dapat melanjutkan manfaatnya ke jenjang SMP maupun SMA, tanpa perlu membuatkan kartu baru,” jelasnya.
Pada saat penggunaan KIP, Presiden asal Surakarta ini mengingatkan orang tua agar selalu memegang semangat tepat guna, membiayai kebutuhan sekolah.
“Tidak boleh gunakan uang selain untuk (biaya) anak sekolah,” ungkap Presiden Joko Widodo.
Presiden mencontohkan, ketika ada keinginan salah satu orang tua ingin menggunakan uang untuk keperluan selain sekolah penerima KIP.
“Kalau Mace (Ibu) mengambil uang KIP sebesar Rp 500.000 kemudian Pace (Bapak) meminta uang seratus ribu untuk beli rokok boleh tidak?,” tanya Presiden Joko Widodo.
“Tentu tidak boleh, harus dijelaskan oleh mace kalau uang ini (KIP) untuk sekolah anak, tapi bisa digunakan untuk menambah modal usaha, supaya menambah penghasilan keluarga,” seloroh Presiden Joko Widodo.
Sehingga, anak-anak Papua dapat melanjutkan mimpi menjadi dokter, Pangdam, gubernur bahkan presiden. Tidak hanya itu, layanan pendidikan meningkat yang ditandai tidak adanya siswa putus sekolah.
Saat bersamaan, penerimaan Kartu Indonesia Sehat, Pemberian Makanan Tambahan, dan Program Keluarga Harapan pun turut disampaikan ke siswa.
KIP merupakan bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP) berupa pemberian dana bantuan pendidikan kepada anak usia sekolah usia 6 s.d. 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin.
Besaran dana terdiri atas sebanyak Rp 450.000 pertahun untuk siswa SD/MI/Paket A, sebanyak Rp 750.000 per tahun untuk siswa SMP/MTs/Paket B, sejumlah Rp 1.000.000 pertahun untuk siswa SMA/SMK/Paket C. (*)
Distrik Muara Tami, 9 Mei 2017,
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber :
“Pemberian Kartu (KIP) ini untuk siapkan anak-anak kita agar mampu bersaing di dunia global,” ujar Presiden Joko Widodo, saat menyapa siswa penerima manfaat KIP, di Kampung Skow, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa (9/5/2017).
Presiden ketujuh ini mengingatkan agar dapat bersaing di persaingan internasional maka generasi yang pintar, dan sehat diperlukan.
Di Kampung Skow, sebanyak 392 siswa yang mendapatkan manfaat KIP, meliputi 100 siswa Sekolah Dasar (SD), enam siswa Sekolah Luar Biasa, 63 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), 92 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), 89 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 42 siswa Pendidikan Kesetaraan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menjelaskan KIP bertujuan agar semua siswa dapat melanjutkan sekolah, termasuk para siswa di provinsi Papua.
“Sekali lagi tujuannya, itu (KIP) untuk semua siswa di seluruh Provinsi Papua harus tamat SMA, tidak boleh putus sekolah, hanya sampai SD atau SMP saja,” jelasnya.
Menurutnya, siswa dapat menerima manfaat KIP secara terintegrasi mulai dari SD, SMP hingga SMA atau SMK. Sehingga, siswa penerima KIP dari jenjang SD dapat melanjutkan manfaatnya ke jenjang SMP maupun SMA, tanpa perlu membuatkan kartu baru,” jelasnya.
Pada saat penggunaan KIP, Presiden asal Surakarta ini mengingatkan orang tua agar selalu memegang semangat tepat guna, membiayai kebutuhan sekolah.
“Tidak boleh gunakan uang selain untuk (biaya) anak sekolah,” ungkap Presiden Joko Widodo.
Presiden mencontohkan, ketika ada keinginan salah satu orang tua ingin menggunakan uang untuk keperluan selain sekolah penerima KIP.
“Kalau Mace (Ibu) mengambil uang KIP sebesar Rp 500.000 kemudian Pace (Bapak) meminta uang seratus ribu untuk beli rokok boleh tidak?,” tanya Presiden Joko Widodo.
“Tentu tidak boleh, harus dijelaskan oleh mace kalau uang ini (KIP) untuk sekolah anak, tapi bisa digunakan untuk menambah modal usaha, supaya menambah penghasilan keluarga,” seloroh Presiden Joko Widodo.
Sehingga, anak-anak Papua dapat melanjutkan mimpi menjadi dokter, Pangdam, gubernur bahkan presiden. Tidak hanya itu, layanan pendidikan meningkat yang ditandai tidak adanya siswa putus sekolah.
Saat bersamaan, penerimaan Kartu Indonesia Sehat, Pemberian Makanan Tambahan, dan Program Keluarga Harapan pun turut disampaikan ke siswa.
KIP merupakan bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP) berupa pemberian dana bantuan pendidikan kepada anak usia sekolah usia 6 s.d. 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin.
Besaran dana terdiri atas sebanyak Rp 450.000 pertahun untuk siswa SD/MI/Paket A, sebanyak Rp 750.000 per tahun untuk siswa SMP/MTs/Paket B, sejumlah Rp 1.000.000 pertahun untuk siswa SMA/SMK/Paket C. (*)
Distrik Muara Tami, 9 Mei 2017,
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber :
Penulis : pengelola web kemdikbud
Editor :
Dilihat 9202 kali
Editor :
Dilihat 9202 kali