Pekan Budaya Indonesia ke-3 Hasilkan 12 Rekomendasi Pemajuan Kebudayaan 28 September 2017 ← Back
Palu, Kemendikbud --- Penyelenggaraan Pekan Budaya Indonesia (PBI) ke-3 di Kota Palu, Sulawesi Tengah, melalui penyelenggaraan Dialog Nasioanal Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, yang diselenggarakan pada tanggal 25-28 September 2017 menghasilkan 12 rekomendasi untuk pemajuan kebudayaan Indonesia.
“Dari penyelenggaraan PBI ini diharapkan juga dapat menghasilkan rekomendasi untuk pemajuan kebudayaan dari para raja dan sultan, komunitas adat, dan organisasi keagamaan, serta Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendukung program Implementasi Revitalisasi Nilai-nilai Budaya Bangsa untuk pemajuan kebudayaan Indonesia,” kata Sekretaris Ditjen Kebudayaan, Nono Adya Supriyatno, saat ditemui di lokasi penutupan PBI ke-3, di Anjungan Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (27/09/2017) malam.
Rekomensi tersebut adalah 1) Pentingnya Para Raja, Sultan, Komunitas Adat, dan Organisasi Sosial Keagamaan, serta Peghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam mengembangkan adat istiadat setempat dengan mengacu pada kesetaraan jender.
Selanjutnya, 2) Pentingnya para Raja dan Sultan, Komunitas Adat, Organisasi Sosial Keagamaan, serta Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menerapkan keterbukaan institusi adat meliputi Keraton, Kasultanan, Kerajaan, Kedatuan, Pelingsir, dan Sasana, Sarasehan, baik secara fisik maupun non fisik untuk pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dalam rangka penguatan karakter bangsa Indonesia.
Rekomendasi ketiga, yakni pentingnya mengintegrasikan pendidikan katakter bangsa berbasis budaya dalam kurikulum nasional, mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi dengan model pembelajaran yang menekankan pada toleransi, kekeluargaan, dan gotong royong.
Kemudian rekomendasi keempat menyampaikan pentingnya peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik, ketua dan tokoh adat, dan para penghayat, dan pemangku kepentingan lainnya; 5) Pemerintah memfasilitasi percepatan implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dalam rangka revitalisasi nilai-nilai budaya bangsa dalam menjaga, dan mempertahankan keutuhan NKRI.
Rekomendasi keenam berbunyi, bahwa Pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana sebesar 3 s.d. 5 persen untuk pelestarian kebudayaan; 7) Pentingnya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemajuan kebudayaan terutama penguatan budaya lokal ke semua pemangku kepentingan; 8) Pentingnya kebijakan penguatan peran, fungsi, dan kewenangan tokoh-tokoh informal dan lembaga kearifan lokal.
Pada rekomendasi kesembilan, yakni pentingnya pelibatan tokoh-tokoh informal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi impelementasi pemajuan kebudayaan; 10) Pentingnya penguatan payung hukum dan produk hukum adat; 11) pentingnya dibentuk Lembaga Pengembangan Kebudayaan dan Asosiasi Penulis Budaya; dan rekomendasi keduabelas adalah pentingnya dibentuk penyuluhan Pancasila dalam rangka pembudayaan Nilai-nilai Pancasila.
Rekomendasi tersebut dirumuskan oleh Hari Ichlas Lelo Sati, Hertoto Basuki, Muklis Paraja, Puti Reno Raudha Thaib, Ali Imron, Brigjen (Purn) Junias Marvel Lumban Tobing, Abdul Latief Bustami, Wigati, dan Ansyar Sutiadi. Hasil rekomendasi tersebut diserahkan langsung kepada Direktorat Jenderal Kebudayaa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Acara Dialog Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi ini mengangkat tema “Revitalisasi Nilai Budaya dan Kepercayaan dalam Pembangunan Kebhinekaan di Indonesia,” dihadiri oleh 360 peserta. Peserta tersebut terdiri dari perwakilan Kerajaan dan Kesultanan, Organisasi Penghayat, Organisasi Sosial Keagamaan, Komunitas Adat.
Selain itu juga turut hadir dari perwakilan DPR RI, Mahkamah Konstitusi, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, Pemerintah Daerah, Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Balai Pelestarian Nilai Budaya, Perguruan Tinggi, Ditjen Kebudayaan Kemendikbud.
Palu, 28 September 2017
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber :
“Dari penyelenggaraan PBI ini diharapkan juga dapat menghasilkan rekomendasi untuk pemajuan kebudayaan dari para raja dan sultan, komunitas adat, dan organisasi keagamaan, serta Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendukung program Implementasi Revitalisasi Nilai-nilai Budaya Bangsa untuk pemajuan kebudayaan Indonesia,” kata Sekretaris Ditjen Kebudayaan, Nono Adya Supriyatno, saat ditemui di lokasi penutupan PBI ke-3, di Anjungan Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (27/09/2017) malam.
Rekomensi tersebut adalah 1) Pentingnya Para Raja, Sultan, Komunitas Adat, dan Organisasi Sosial Keagamaan, serta Peghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam mengembangkan adat istiadat setempat dengan mengacu pada kesetaraan jender.
Selanjutnya, 2) Pentingnya para Raja dan Sultan, Komunitas Adat, Organisasi Sosial Keagamaan, serta Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menerapkan keterbukaan institusi adat meliputi Keraton, Kasultanan, Kerajaan, Kedatuan, Pelingsir, dan Sasana, Sarasehan, baik secara fisik maupun non fisik untuk pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dalam rangka penguatan karakter bangsa Indonesia.
Rekomendasi ketiga, yakni pentingnya mengintegrasikan pendidikan katakter bangsa berbasis budaya dalam kurikulum nasional, mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi dengan model pembelajaran yang menekankan pada toleransi, kekeluargaan, dan gotong royong.
Kemudian rekomendasi keempat menyampaikan pentingnya peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik, ketua dan tokoh adat, dan para penghayat, dan pemangku kepentingan lainnya; 5) Pemerintah memfasilitasi percepatan implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dalam rangka revitalisasi nilai-nilai budaya bangsa dalam menjaga, dan mempertahankan keutuhan NKRI.
Rekomendasi keenam berbunyi, bahwa Pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana sebesar 3 s.d. 5 persen untuk pelestarian kebudayaan; 7) Pentingnya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemajuan kebudayaan terutama penguatan budaya lokal ke semua pemangku kepentingan; 8) Pentingnya kebijakan penguatan peran, fungsi, dan kewenangan tokoh-tokoh informal dan lembaga kearifan lokal.
Pada rekomendasi kesembilan, yakni pentingnya pelibatan tokoh-tokoh informal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi impelementasi pemajuan kebudayaan; 10) Pentingnya penguatan payung hukum dan produk hukum adat; 11) pentingnya dibentuk Lembaga Pengembangan Kebudayaan dan Asosiasi Penulis Budaya; dan rekomendasi keduabelas adalah pentingnya dibentuk penyuluhan Pancasila dalam rangka pembudayaan Nilai-nilai Pancasila.
Rekomendasi tersebut dirumuskan oleh Hari Ichlas Lelo Sati, Hertoto Basuki, Muklis Paraja, Puti Reno Raudha Thaib, Ali Imron, Brigjen (Purn) Junias Marvel Lumban Tobing, Abdul Latief Bustami, Wigati, dan Ansyar Sutiadi. Hasil rekomendasi tersebut diserahkan langsung kepada Direktorat Jenderal Kebudayaa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Acara Dialog Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi ini mengangkat tema “Revitalisasi Nilai Budaya dan Kepercayaan dalam Pembangunan Kebhinekaan di Indonesia,” dihadiri oleh 360 peserta. Peserta tersebut terdiri dari perwakilan Kerajaan dan Kesultanan, Organisasi Penghayat, Organisasi Sosial Keagamaan, Komunitas Adat.
Selain itu juga turut hadir dari perwakilan DPR RI, Mahkamah Konstitusi, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, Pemerintah Daerah, Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Balai Pelestarian Nilai Budaya, Perguruan Tinggi, Ditjen Kebudayaan Kemendikbud.
Palu, 28 September 2017
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber :
Penulis : pengelola web kemdikbud
Editor :
Dilihat 4828 kali
Editor :
Dilihat 4828 kali