Jakarta, Kemendikbud -- Dalam rangka perbaikan tata kelola kinerja pelaksanaan anggaran, Kemendikbud telah melakukan terobosan dengan mengembangkan berbagai aplikasi di bidang pengelolaan keuangan, salah satunya adalah aplikasi Monitoring Laporan Keuangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan (MoLK SIMKeu) berbasis IT, yang mampu mengintegrasikan/ menghubungkan 365 satker di lingkungan Kemendikbud, secara online dan real time.

Saat ini, aplikasi MoLK SIMkeu telah terintegrasi langsung dengan aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan E-Rekonsiliasi Laporan Keuangan (e-Rekon-LK) Kementerian Keuangan, yang menyajikan realisasi anggaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan laporan keuangan. Dalam pengembanganya, saat ini MoLK SIMkeu tidak hanya menyajikan realisasi anggaran, tapi juga telah dapat menampilkan realisasi pencapaian fisik dan laporan keuangan secara online, yang meliputi, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Equitas (LPE).  Dengan memanfaatkan aplikasi MoLK SIMKeu tersebut, pimpinan satker maupun pimpinan unit eselon-1 dapat memonitor dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada unit kerjanya masing-masing.

Aplikasi MoLK SIMKeu tersebut dipamerkan pada Rakor Pengelola Keuangan di lingkungan Kemendikbud, yang dihadiri oleh seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara, sebanyak 736 orang dari seluruh provinsi, bertempat di hotel Sahid Jakarta,  dari tanggal 25-27 Januari 2018. Rakor tersebut dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Prof. Dr. Muhajir Effendi M.AP dan dihadiri oleh Menteri Perencanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Dr, Asman Abnur, SE, M.Si.

Pada Rakor tersebut dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) antara Mendikbud dengan seluruh pejabat Eselon 1, yang disaksikan Menteri PAN RB. Perjanjian Kinerja merupakan komitmen pimpinan unit utama di lingkungan kemendikbud dalam melaksanakan program kerjanya sesuai target ouput dan anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam sambutannya Mendikbud menyampaikan, bahwa saat ini kemendikbud tidak hanya menargetkan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penyajian laporan keuangannya, namun juga mendorong seluruh satker untuk meningkatkan kualitas belanjanya agar lebih baik, akuntabel, dan bermartabat. Untuk meningkatkan kualitas belanja tersebut, langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain membangun berbagai aplikasi di bidang pengelolaan keuangan, pelelangan dilaksanakan dengan lebih awal, perencanaan penganggaran disusun dengan lebih matang, monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran lebih ketat, dan efisiensi belanja yang lebih progresif.

Pada tahun anggaran 2017, realisasi anggaran Kemendikbud mencapai 97,10% dari pagu sebesar Rp. 37,96 triliun, di atas capaian tahun 2016 yang hanya mencapai 88,9 %, bahkan di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 91,01 %. Capaian tahun 2017 tersebut merupakan capaian tertinggi yang pernah diraih Kemendikbud.

Anggaran Kemendikbud pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 2,12 trilliun dibanding tahun 2017, yaitu dari 37,96 trilliun menjadi 40,09 trilliun. Lebih dari 70% anggaran tersebut dialokasikan untuk pemenuhan program-program yang Pro Rakyat, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program-program tersebut diantaranya, Peningkatan mutu dan akses pendidikan, Program Inonesia Pintar (PIP), bea siswa, Penguatan Pendidikan Vokasi, tunjangan profesi guru, penyediaan sarana-prasarana sekolah, layanan di bidang kebudayaan dan bahasa, serta bantuan pendidikan lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi, P.hD selaku ketua penyelenggara melaporkan bahwa berbagai aplikasi yang telah dikembangkan kemendikbud terkait pengelolaan keuangan di antaranya adalah:  
1.    Molk Simkeu (Monitoring Laporan Keuangan Simkeu), yang dapat memonitor realisasi anggaran dan laporan keuangan secara online dan realtime setiap satker di lingkungan Kemendikbud.
2.    E-performance, untuk memonitor kinerja capaian ouput dan anggaran. Aplikasi ini dibangun berkerjasama dengan Kementerian PAN RB,
3.    E-planning (elektronik perencanaan program dan anggaran Kemendikbud) yang dapat memonitor setiap pergeseran akun belanja apabila terjadi revisi pada setiap satker;
4.    SIMPROKA, Sistem Informasi Manajemen Program, Kegiatan, dan Anggaran;
5.    SIMBAJA. Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, yang sudah terintegrasi dengan LPSE (Layasan Pengadaan Secara Elektronik) dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan SIMPel (Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung) dari Kemenkeu.

Selanjutnya Didik Suhardi menjelaskan, bahwa kemendikbud telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangannya selama empat tahun berturut-turut, yaitu tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016. Tahun ini ditargetkan opini WTP tersebut dapat dicapai kembali untuk yang kelima kali.

Demikian pula halnya dengan penilaian atas Sistem Akuntabiltas Kinerja (SAKIP) yang dilakukan oleh Kemenpan RB, setiap tahun nilainya selalu meningkat. Pada tahun 2016 skor SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) Kemendikbud naik 2,3 poin, dari 73,43 pada tahun 2015, menjadi 75,73 pada tahun 2016. “Semoga untuk tahun 2017 nilainya dapat meningkat lagi,” ujarnya.

Dalam acara Rakor keuangan tersebut berbagai penghargaan diberikan kepada satker yang berkinerja terbaik dalam berbagai aspek, yaitu; satker dengan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik, perolehan nilai SAKIP terbaik, pengelola medsos terbaik, dan implementasi e-kehadiran terbaik.

Jakarta, 25 Januari 2018,
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber :