Jakarta, Kemendikbud -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan kembali pentingnya dampak dari anggaran pemerintah yang dipergunakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Ia mengingatkan jajarannya agar dapat memastikan penggunaan anggaran berdampak sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. 

"WTP saja tidak cukup untuk Kemendikbud. Tugas kita adalah bagaimana anggaran dapat kita pastikan betul-betul mencapai tujuan, yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui sektor pendidikan," disampaikan Mendikbud dalam Rapat Koordinasi (rakor) Pengelola Keuangan, di Jakarta, Kamis (25/1/2018). 

Dalam pembukaan Rakor Pengelola Keuangan ini Mendikbud Muhadjir Effendy mengapresiasi kerja sama semua pihak atas prestasi Kemendikbud meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama empat tahun berturut-turut. Selain itu apresiasi disampaikan atas capaian realisasi anggaran Kemendikbud di tahun 2017 yang mencapai 97,10% dari pagu sebesar Rp. 37,96 triliun. Capaian tersebut di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 91,01 %, serta merupakan capaian tertinggi yang pernah diraih Kemendikbud. 

Mendikbud berpesan kepada semua pengelola keuangan agar tidak main-main dengan anggaran yang dikelolanya. Semua praktik-praktik kebocoran harus dihindari, dan tidak gampang memberikan permakluman. "Tahun ini saya akan bentuk satuan khusus untuk mengecek realisasi tahun 2017," tegas Muhadjir. 

Disampaikannya dalam sambutan bahwa kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), dan bendahara merupakan tiga unsur penting dan strategis dalam pengelolaan keuangan negara. "Tercapai tidaknya tujuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional akan sangat tergantung dari kemampuan ketiga unsur tersebut dalam mengeksekusi anggaran yang ada di bawah tanggung jawabnya," ujarnya. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Asman Abnur menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran negara harus berorientasi hasil dan jelas apa sasaran yang dihasilkan. "Jangan hanya anggaran habis terserap saja yang dijadikan ukuran. Harus jelas sasaran apa yang dihasilkan. Outcome-nya apa?", kata mantan Walikota Batam tersebut dalam sambutannya. 

Ditambahkan Asman, setiap satuan kerja pemerintah harus memahami peran dan fungsinya. Ia berpesan agar para pengelola keuangan negara dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). "Setiap rupiah dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang dikucurkan ke satker harus jelas hasil apa yang diperoleh," ujarnya. 

Dalam pembukaan rakor pengelola keuangan, Mendikbud memberikan penghargaan kepada satuan kerja berprestasi tahun 2017. Di antaranya Satuan Kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran terbaik, Satuan Kerja dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pengelola Media Sosial Terbaik, Satuan Kerja dengan Implementasi Sistem Perekaman Data Kehadiran Terpusat Terbaik, dan Satuan Kerja dengan Implementasi Sistem Penilaian Kinerja Berbasis Elektronik Terbaik. (*) 

Jakarta, 26 Januari 2017 
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber :