Kemendikbud Siap Revitalisasi 18 SMK Menjadi SMK Perfilman 14 Februari 2018 ← Back
Batu, Kemendikbud -- Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sesjen Kemendikbud) Didik Suhardi mengungkapkan setidaknya terdapat 18 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tahun ini siap direvitalisasi untuk menyiapkan tenaga terampil di bidang perfilman. Menurut Didik, Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan SMK sedang menyiapkan mekanisme bantuan teknis dan non teknis untuk mendorong peningkatan kapasitas SMK tersebut.
"Kemendikbud, dalam hal ini Pusbangfilm dan Direktorat Pembinaan SMK dapat memberikan pembinaan kepada SMK di bidang broadcasting agar dapat menyediakan tenaga perfilman yang berkualitas," tuturnya di acara pembukaan Rapat Koordinasi Pengembangan Perfilman Indonesia, di Batu Selasa malam (13/2/2018).
Menurut Sesjen Kemendikbud, dari hasil pemetaan, saat ini terdapat 112 SMK yang memiliki jurusan/peminatan broadcasting yang dapat dikembangkan menjadi SMK bidang perfilman. Kemendikbud akan memastikan pengembangan kapasitas SMK tersebut dapat menjawab tantangan perfilman nasional, khususnya dalam menghadapi era persaingan global. Hal ini sejalan dengan pengembangan salah satu sektor prioritas pemerintah, yaitu industri kreatif.
"Jangan sampai nanti tenaga-tenaga perfilman nasional kita diisi oleh tenaga dari negara-negara tetangga," ujar Didik.
Mendatang, Indonesia akan menjadi pasar perfilman yang menjanjikan. Didik berharap agar selain menjadi pasar, Indonesia juga dapat memiliki industri perfilman yang dapat disejajarkan dengan negara seperti India dengan Bollywood, atau Amerika Serikat dengan Hollywood. Sejalan dengan upaya pengingkatan kuantitas produksi film lokal dan jumlah penonton, peningkatan kualitas perfilman nasional juga terus dilakukan. Beragam kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya pemerintah daerah terkait proses produksi film sampai penyediaan tenaga terampil di level 3 sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melalui SMK yang kewenangan pengelolaannya berada di bawah pemerintah provinsi.
"Saat ini jumlah penonton film Indonesia sudah meningkat cukup signifikan. Sebelum ada Pusbangfilm kita ketahui jumlah penonton sekitar enam belas juta per tahun. Sekarang sudah mencapai empat puluh dua juta per tahun. Ini harus kita jaga dan tingkatkan,"
Senada dengan Sesjen Kemendikbud, Niniek L. Karim mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menggairahkan industri perfilman nasional. Menurutnya, Pusbangfilm harus dapat berperan dalam meningkatkan kerja sama dan hubungan baik antar pemangku kepentingan perfilman nasional.
Rapat Koordinasi Pengembangan Perfilman Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusbangfilm, resmi dibuka dengan ditandai pemukulan gong oleh aktris senior Niniek L. Karim. Turut hadir dalam rakor kali ini perwakilan asosiasi dan komunitas perfilman, dinas pendidikan dan dinas kebudayaan provinsi, unit pelaksana teknis Kemendikbud, serta berbagai lembaga terkait perfilman nasional di antaranya Lembaga Sensor Film (LSF), Badan Perfilman Indonesia (BPI), dan Perusahaan Film Negara (PFN).
Berlangsung sampai dengan 15 Februari 2018, rakor kali ini mengusung tema “Kerja Bersama Memajukan Perfilman Indonesia”. Empat topik besar yang dibahas di dalam rakor kali ini di antaranya Kebijakan Perfilman; Pengembangan Apresiasi Film; Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Perfilman dan Komunitas Perfilman; serta Data Perfilman dan Rencana Induk Perfilman Nasional (RIPN). Di sela kegiatan, peserta rakor juga dapat menonton film Indonesia dari mobil bioskop keliling yang merupakan bantuan dari Pusbangfilm untuk dimanfaatkan PPPTK PKn dan IPS. (*)
Batu, 13 Februari 2018
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber :
"Kemendikbud, dalam hal ini Pusbangfilm dan Direktorat Pembinaan SMK dapat memberikan pembinaan kepada SMK di bidang broadcasting agar dapat menyediakan tenaga perfilman yang berkualitas," tuturnya di acara pembukaan Rapat Koordinasi Pengembangan Perfilman Indonesia, di Batu Selasa malam (13/2/2018).
Menurut Sesjen Kemendikbud, dari hasil pemetaan, saat ini terdapat 112 SMK yang memiliki jurusan/peminatan broadcasting yang dapat dikembangkan menjadi SMK bidang perfilman. Kemendikbud akan memastikan pengembangan kapasitas SMK tersebut dapat menjawab tantangan perfilman nasional, khususnya dalam menghadapi era persaingan global. Hal ini sejalan dengan pengembangan salah satu sektor prioritas pemerintah, yaitu industri kreatif.
"Jangan sampai nanti tenaga-tenaga perfilman nasional kita diisi oleh tenaga dari negara-negara tetangga," ujar Didik.
Mendatang, Indonesia akan menjadi pasar perfilman yang menjanjikan. Didik berharap agar selain menjadi pasar, Indonesia juga dapat memiliki industri perfilman yang dapat disejajarkan dengan negara seperti India dengan Bollywood, atau Amerika Serikat dengan Hollywood. Sejalan dengan upaya pengingkatan kuantitas produksi film lokal dan jumlah penonton, peningkatan kualitas perfilman nasional juga terus dilakukan. Beragam kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya pemerintah daerah terkait proses produksi film sampai penyediaan tenaga terampil di level 3 sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melalui SMK yang kewenangan pengelolaannya berada di bawah pemerintah provinsi.
"Saat ini jumlah penonton film Indonesia sudah meningkat cukup signifikan. Sebelum ada Pusbangfilm kita ketahui jumlah penonton sekitar enam belas juta per tahun. Sekarang sudah mencapai empat puluh dua juta per tahun. Ini harus kita jaga dan tingkatkan,"
Senada dengan Sesjen Kemendikbud, Niniek L. Karim mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menggairahkan industri perfilman nasional. Menurutnya, Pusbangfilm harus dapat berperan dalam meningkatkan kerja sama dan hubungan baik antar pemangku kepentingan perfilman nasional.
Rapat Koordinasi Pengembangan Perfilman Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusbangfilm, resmi dibuka dengan ditandai pemukulan gong oleh aktris senior Niniek L. Karim. Turut hadir dalam rakor kali ini perwakilan asosiasi dan komunitas perfilman, dinas pendidikan dan dinas kebudayaan provinsi, unit pelaksana teknis Kemendikbud, serta berbagai lembaga terkait perfilman nasional di antaranya Lembaga Sensor Film (LSF), Badan Perfilman Indonesia (BPI), dan Perusahaan Film Negara (PFN).
Berlangsung sampai dengan 15 Februari 2018, rakor kali ini mengusung tema “Kerja Bersama Memajukan Perfilman Indonesia”. Empat topik besar yang dibahas di dalam rakor kali ini di antaranya Kebijakan Perfilman; Pengembangan Apresiasi Film; Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Perfilman dan Komunitas Perfilman; serta Data Perfilman dan Rencana Induk Perfilman Nasional (RIPN). Di sela kegiatan, peserta rakor juga dapat menonton film Indonesia dari mobil bioskop keliling yang merupakan bantuan dari Pusbangfilm untuk dimanfaatkan PPPTK PKn dan IPS. (*)
Batu, 13 Februari 2018
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber :
Penulis : pengelola web kemdikbud
Editor :
Dilihat 3052 kali
Editor :
Dilihat 3052 kali