Sulawesi Tengah, Kemendikbud----Meskipun jauh lebih unggul dari Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP), penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebaiknya tidak dipaksakan sehingga mengganggu kepentingan siswa.

Demikian dikatakan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Teuku Ramli Zakaria, ketika mendampingi Tim Kunjungan Kerja Spesifik Persiapan UNBK Komisi X DPR RI saat berdialog dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Rabu (21/3).

Dikatakan oleh Teuku Ramli, setidaknya ada empat keunggulan UNBK dibanding UNKP. Pertama, kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan karena potensi kecurangan hampir tidak ada mengingat waktu ujiannya relatif lebih singkat dan variasi soal sangat banyak sehingga peserta tidak dapat mencontek satu sama lain yang pada akhirnya akan meningkatkan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN). BSNP, menurut Teuku Ramli, berencana mencantumkan moda ujian nasional yang dipakai dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kedua, UNBK lebih efisien dan ekonomis karena penyelenggara tidak perlu lagi membiayai pencetakan soal, distribusi, gudang, pengawalan, pemimdaian jawaban ujian, pemusnahan lembar jawaban  dan sebagainya.

Ketiga, waktu penyelenggaraannya flexibel. UNBK bisa berbeda-beda waktu penyelenggaraannya karena tidak akan ada kebocoran kunci jawaban mengingat peserta tidak akan mengetahui varian soal UNBK yang akan dihadapi.

Keempat, hasil UNBK dapat segera diketahui karena penilaian hasil ujian dilakukan dengan otomatisasi.

Diakui oleh Teuku Ramli, ada sebagian sekolah yang belum dapat melaksanakan UNBK karena berbagai keterbatasan seperti minimnya perangkat komputer, terbatasnya jaringan internet, ketersediaan tenaga listrik dan sumberdaya manusia. Untuk sekolah-sekolah ini, kata Teuku Ramli, sebaiknya tidak memaksakan diri, apalagi sampai membebani orangtua/wali murid.

Klaim Teuku Ramli soal keunggulan UNBK diamini Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud (Puspendik), Mochamad Abduh. Abduh memaparkan, data Kemendikbud menunjukkan Indeks Integritas UNBK lebih tinggi dibanding UNKP meski nilai ujiannya cenderung turun. Turunnya nilai UN itu, lanjut Abduh, tidak perlu dirisaukan karena bagi Pemerintah kejujuran jauh lebih penting, sesuai motto ujian Nasional: "Prestasi Penting, Jujur yang Utama!"

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X, Ferdiansyah, sepakat sekolah harus didorong untuk selenggarakan UNBK. Karena itu Ferdiansyah meminta pemerintah daerah terus mengusahakan pemenuhan keperluan yang dibutuhkan. Perangkat komputer misalnya, sekolah tidak perlu membeli tetapi bisa menyewa dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah daerah atau sumbangan dari masyarakat.

Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, dalam kesempatan itu juga mengatakan pihaknya sudah meminta Telkom dan PLN setempat untuk menjamin ketersediaan jaringan internet dan tenaga listrik selama UNBK berlangsung. Tahun 2018, lanjut Longki, 99,96% dari 373 SMA/SMK dengan 35.702 peserta di Sulteng akan menyelenggarakan UNBK. Hanya 2 SMK yang masih menyelenggarakan UNKP dengan jumlah peserta 32 siswa. Sekolah-sekolah itu terletak di daerah kepulauan.

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI mengadakan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tengah untuk meninjau kesiapan provinsi tersebut dalam melaksanakan UNBK. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, tim terdiri dari lima anggota yaitu Vanda Sarundajang, Esti Wijayanti, Rita Zahara, dan Mujib Rakhmat. Selain ke Sulawesi Tengah, Komisi X DPR juga melakukan kunjungan yang sama ke Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Timur. (Hendri Pasaribu).
Sumber :