Persiapkan Lulusan SMK Menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN  26 Maret 2018  ← Back

Hal pertama adalah mencetak tenaga kerja yang terampil dan kompeten. Kedua, dukungan pemerintah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) serta sertifikasi profesi; sehingga, ketiga, lulusan SMK nantinya memiliki jaminan kemampuan bekerja pada sektor industri. Ketiga hal tersebut  merujuk pada kenyataan adanya perbedaan pendekatan ketika pendirian SMK dan penentuan program studi di masyarakat.

Dalam dialog yang juga dihadiri oleh Direktur Pembinaan SMK, M. Bakrun dan Kepala Bidang SMK Dinas Pendidika Jawa Barat, Dodin Rusman, terungkap bahwa saat ini beberapa bidang justru mengalami over supply atau kelebihan sumber daya, salah satunya di bidang bisnis dan manajemen.

Di Indonesia, kebutuhan SDM bisnis dan manajemen sekitar 119 ribu orang, sedangkan lulusan SMK pada tahun 2016 berjumlah sekitar 348 ribu orang. Artinya ada kelebihan sekitar 34 persen atau 229 orang. Di bidang lain yang terjadi justru sebaliknya, terdapat kekurangan sumber daya yang signifikan, contohnya pada bidang pariwisata. Kebutuhan SDM di bidang ini mencapai 707 ribu orang, sedangkan sampai dengan 2016, lulusan SMK pariwisata baru mencapai 82 ribu orang.

Menurut Ferdiansyah, pendekatan yang seharusnya dilakukan adalah dengan mempertimbangkan kelangsungan peserta didik ke depannya. Untuk mengatasinya, Ferdiansyah mengajukan beberapa rekomendasi revitalisasi SMK bagi pemerintah dan satuan pendidikan, antara lain dengan mengevaluasi jumlah program studi di SMK dan menyesuaikan kebutuhan industri dengan masyarakat.

“DPR meminta Kemendikbud untuk melakukan evaluasi terhadap prodi-prodi. Masyarakat juga mohon menahan diri, ada banyak ojek atau taksi di daerah tertentu tidak berarti di situ harus dibangun SMK otomotif,” ujar Ferdiansyah.

Rekomendasi lain adalah dengan melakukan tes minat dan bakat terhadap calon siswa SMK, agar siswa betul-betul belajar dengan hasrat dan menunjukkan citra yang baik bagi sekolahnya di kemudian hari, ketika siswa terjun langsung di dunia usaha atau industri.

Hal senada diungkapkan oleh Direktur Pembinaan SMK, M. Bakrun. Di hadapan para kepala sekolah SMK dan pelaku industri se-Garut Ia menyampaikan, dalam reviltalisasi SMK program keahlian yang dibuka harus betul-betul diperhatikan. SMK harus mampu menangkap peluang kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.

“Kita harus mencari peluang di luar negeri. Jepang pertumbuhan (penduduk) minus, Korea juga minus, tidak ada bonus demografi, dalam 10-15 tahun siapa pekerjanya? Akan sulit mencari SDM, Taiwan dan Eropa pun sama. Ini adalah peluang,” jelas Bakrun.

Kemendikbud pun dalam dua tahun belakangan terus mendorong penyelarasan jurusan dan industri melalui sub direktorat khusus di bawah Direktorat Pembinaan SMK, dengan target kerja sama institusi dalam dan luar negeri. (Prani Pramudita)