Malang, Kemendikbud -- Tujuh unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) wilayah Jawa Timur bergotong royong menyelenggarakan 'Semarak Hardiknas Jawa Timur 2018'. Acara ini didukung Dinas Pendidikan Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, serta berbagai komunitas pegiat pendidikan dan kebudayaan, juga perwakilan dunia usaha dan industri.

"Ini pertama kalinya UPT Kemendikbud di 34 provinsi, di seluruh Indonesia bersinergi menyelenggarakan kegiatan bersama-sama untuk menguatkan pendidikan. Ke depan sudah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri memajukan kebudayaan," diungkapkan Mendikbud saat membuka kegiatan di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) bidang Otomotif dan Elektronik (BOE) Malang, Minggu pagi (22/4/2018).

Kegiatan yang diselenggarakan sampai dengan 27 April 2018 ini merupakan rangkaian peringatan hari pendidikan nasional (hardiknas) yang mengusung tema 'Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan'. Menghadirkan pameran, lomba, bedah buku, seminar, bursa usaha, bioskop keliling, serta diskusi pendidikan dan kebudayaan, kegiatan sepekan ini terbuka untuk umum.

Selain P4TK BOE, enam UPT Kemendikbud yang bergotong royong menyelenggarakan Semarak Hardiknas 2018 di antaranya P4TK Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS; Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP); Balai Pengembangan Media Televisi; Balai Bahasa; Balai Pelestarian Cagar Budaya; Balai Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD DIKMAS).

Usai membuat sketsa bersama murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Muhadjir kembali memberikan semangat kepada para guru. "Meskipun kita sudah tertinggal, tapi anak-anak kita ini tidak boleh tertinggal dengan bangsa lain. Yang menentukan masa depan bangsa ini adalah para guru," kata Muhadjir.

Kerja Bersama Memajukan Pendidikan dan Kebudayaan

Sinergi antar UPT Kemendikbud mutlak dilakukan. Mendikbud mengingatkan agar para kepala UPT dapat proaktif berkoordinasi dan menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.     Kesuksesan program dan kebijakan di era desentralisasi pendidikan.

Konsekuensi pengalihan kewenangan bidang pendidikan sesuai otonomi daerah adalah berbagi anggaran fungsi pendidikan. Menurut Muhadjir, pemerintah pusat telah mengalokasikan 20 persen Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat konstitusi.

"Anggaran pendidikan yang dua puluh persen itu seharusnya bukan hanya dari APBN saja. APBD juga sebetulnya wajib dua puluh persen," ujar Mendikbud di depan ratusan guru peserta seminar.

Ditambahkannya, anggaran fungsi pendidikan dari pemerintah pusat yang telah mencapai 444 triliun itu sebanyak 63 persennya ditransfer ke pemerintah daerah. Dan sisanya dibagi ke 20 Kementerian/Lembaga selain Kemendikbud. 

Indonesia mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan di APBN sebesar 3,09 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB). "Kita bukan yang terkecil, namun juga tidak banyak amat. Kalau ditanya apakah kurang? Saya jawab sebenarnya kurang," kata menteri Muhadjir.

Ketimpangan dan Standar Pendidikan Terus Diperbaiki

Diakui Muhadjir terdapat permasalahan serius terkait kekurangan guru. Setiap tahun terdapat puluhan ribu guru yang pensiun, juga terdapat kekurangan guru.

"Angkanya belum disetujui. Tapi direncanakan setiap tahunnya pemerintah akan mengangkat kira-kira seratus ribu guru untuk menutupi kekurangan guru di sekolah-sekolah itu paling tidak selama tujuh tahun," kata Muhadjir.

Dilanjutkan Mendikbud, bahwa sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, Kemendikbud saat ini memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) di Indonesia. Berbagai kebijakan afirmasi digulirkan untuk membantu ketersediaan akses pada layanan pendidikan.

"Sebagai contoh, di Malang ini dengan dua miliar untuk membangun sekolah baru, itu sudah bagus. Kalau di kabupaten Pegunungan Bintang di Papua, harus sampai enam miliar. Bahan-bahannya sulit didapatkan," ujar Mendikbud.

Untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain, Mendikbud mengajak segenap pemangku kepentingan dapat memahami pentingnya peningkatan standar pendidikan. Hal itu salah satunya diawali dengan kalibrasi kemampuan tenaga pendidik agar setara dan semakin baik. Dan peningkatan kualitas penilaian hasil belajar siswa.

"Standar yang kita gunakan untuk mendidik anak-anak kita itu di bawah standar negara-negara yang tergolong baik di PISA (Programme for International Student Assessment). Maka suka tidak suka, kita harus meningkatkan standar kita," jelas Muhadjir.

Mendikbud menyatakan secara bertahap pemerintah mendorong pembelajaran abad 21 yang salah satu cirinya adalah penalaran. Sejak beberapa tahun terakhir, guru-guru dilatih untuk mampu mengajar dan melakukan evaluasi atau penilaian hasil belajar dengan metode yang mendorong penalaran tingkat tinggi.

"Kita harus menyiapkan generasi muda kita agar sesuai dengan zamannya. Agar mereka jauh lebih baik dari kita," pesan Mendikbud.

Menutup sambutannya, Mendikbud berpesan agar para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di Jawa Timur selalu bersinergi. Ada tiga hal yang perlu menjadi fokus bersama, yakni kompetensi, karakter, dan literasi. (*)







Jakarta, 22 April 2018
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber :