Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan pendataan terhadap satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta siswa terdampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng). Jumlah satuan pendidikan, siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan terdampak akan terus diperbaharui berdasarkan perkembangan di lapangan setiap harinya.

"Nanti kita akan pastikan, dari data dapodik (data pokok pendidikan) dikurangi data terdampak yang dilaporkan tim," disampaikan Direktur Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen), Poppy Dewi Puspitawati, di Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Direktur PKLK menerangkan per 6 Oktober 2018, sebanyak 422 sekolah mengalami kerusakan. 80 guru dan tenaga kependidikan serta 59 siswa menjadi korban, baik meninggal, hilang, maupun rawat inap. Tim dari direktorat teknis telah terjun ke lapangan sejak hari pertama pascabencana. "Yang paling penting, kita telah mengaktivasi pos pendidikan, yang kita pusatkan di LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Sulawesi Tengah," kata Poppy.

Proses pendataan, diakui Poppy, masih belum optimal khususnya di wilayah Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong. Cukup banyak pendidik maupun tenaga kependidikan yang belum teridentifikasi statusnya. Mereka dikabarkan mengungsi di gunung dan di luar wilayah Sulteng. Atau diduga menjadi korban tsunami dan likuifaksi. Selain itu, masih banyak lokasi yang terisolasi. Posko Pendidikan terus memperbaharui data setiap hari setiap pukul 7 malam.

Saat ini, sebanyak 26 pegawai LPMP Sulteng belum diketahui statusnya. Seorang staf bernama Arifin, dan seorang anak dari staf LPMP menjadi korban meninggal. Dua rumah pegawai dilaporkan hilang/amblas akibat likuifaksi, dan tiga rumah dinyatakan rusak berat. LPMP Sulteng mengalami kerusakan ringan, tetapi masih dapat menjalankan fungsinya.

Bersama Pulihkan Pendidikan Sulteng

Kemendikbud telah mengalokasikan Rp246,5 miliar untuk penanganan bencana di Sulteng. Selain untuk bantuan pembangunan sekolah darurat, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk bantuan berupa tunjangan khusus kepada guru terdampak bencana di Sulteng, serta pemulihan kegiatan belajar. Bantuan tersebut merupakan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemendikbud Tahun 2018. Beberapa mata anggaran masih memerlukan proses revisi di Kementerian Keuangan.

"Yang penting proses pembelajaran terus berlangsung dengan segala keterbatasan yang ada. Yang ditekankan Pak Menteri itu agar anak-anak tetap berkegiatan dan memiliki semangat untuk belajar. Intinya agar anak-anak itu kembali ceria, bisa berkumpul dengan teman-temannya," ujar Direktur PKLK.

Kemendikbud telah mengirimkan 17 truk bantuan yang membawa bahan makanan, susu, air mineral, juga bahan bakar minyak (BBM). Bantuan didistribusikan kepada siswa, guru dan tenaga kependidikan terdampak. "Guru-guru perlu diberikan penguatan, untuk trauma healing atau psikososial. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengirimkan para pelatih ke Sulteng untuk memotivasi dan mengajak guru-guru kembali ke sekolah," jelas Poppy.

Ruang Belajar Darurat

Kemendikbud menyiapkan bangunan ruang-ruang belajar darurat yang terdiri dari dua jenis berupa tenda dan bangunan semi permanen. Yang pertama adalah tenda darurat sesuai standar United Nations Children's Fund (UNICEF) yang berwarna putih disertai ventilasi. Dan bangunan darurat yang dibuat dari kayu atau bambu beratapkan terpal dengan kapasitas 7 ruang kelas. Ruang-ruang belajar darurat tersebut diprioritaskan untuk ditempatkan di titik-titik dekat lokasi pengungsian tempat berkumpulnya anak-anak.

"Dari Kemendikbud kami menyiapkan 333 unit sekolah darurat dengan kapasitas 7 ruang. Kemudian tenda darurat sudah kami kirimkan sebanyak 20 unit. Dan nanti kami akan mendapatkan bantuan tenda dari UNICEF sejumlah sekitar 300 unit," tutur Poppy.

Terkait pembangunan kembali fasilitas pendidikan, Kemendikbud bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) akan membangun sekolah baru untuk menggantikan sekolah yang kategori rusak berat. Namun, pembangunan sekolah tersebut masih menunggu rekomendasi terkait lokasi yang dinyatakan aman. "Termasuk juga kami mengupayakan agar letak sekolah dekat dengan wilayah tempat tinggal penduduk," kata Poppy.

Penanganan psikososial juga terus dilakukan bersama berbagai lembaga untuk memulihkan kondisi siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Kemendikbud melakukan kegiatan pemutaran film edukatif, juga membagikan paket buku-buku cerita, alat permainan edukatif untuk mengembalikan semangat belajar anak-anak.

Selain itu, Kemendikbud segera menerbitkan peraturan terkait Satuan Pendidikan Aman Bencana sebagai bagian dari upaya membangun budaya ketahanan bencana sejak dini dan sistematis. Edukasi tentang ketahanan bencana diharapkan dapat dilakukan melalui sekolah-sekolah dengan melibatkan berbagai pihak seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Minimal kita mendapat pemahaman, baik guru, siswa, dan orang tua, tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan sebelum bencana, pada saat bencana, dan pascabencana," ujar Poppy. (*)







Jakarta, 10 Oktober 2018
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber :