Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bekerjasama dengan Uni Eropa meresmikan Program Penguatan Masyarakat Sipil dan Akuntabilitas Sosial untuk Peningkatan Akses terhadap Layanan PAUD Inklusif dan Berkualitas di Kantor Kemendikbud, Jakarta, pada Selasa (15/01/2019). Program yang diharapkan selesai pada tahun 2021 ini akan dilaksanakan di tiga kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Kupang.

Program dengan dana hampir mencapai EUR 750.000 ini dilaksanakan oleh Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK), Sumba Integrated Development (SID), dan Lembaga Pengembangan Masyarakat Madani (LPMM), dikoordinir oleh Barnfonden, sebuah organisasi dari Swedia, merupakan anggota dari Aliansi Childfund.

Direktur Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas, Muhammad Hasbi, menjelaskan proyek akuntabilitas sosial ini akan membahas bagaimana memberdayakan ekosistem untuk membangun anak usia dini dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, dari desa sampai kabupaten. “Dulu, kita fokus pada pembangunan insan saja, sekarang kita perlu mengelola insan dan ekosistemnya. Apa yang dikerjakan oleh Barnfonden dan tim konsorsium yang didukung oleh Uni Eropa ini sesuai dengan langkah dari Kemendikbud juga. Saya mendukung program ini dan program apapun yang fokus pada anak usia dini Indonesia,” ujar Hasbi kepada tim konsorsium program.

Sejalan dengan itu, Manajer Program dari Uni Eropa, Pierre Destexhe, mengungkapkan sejak tahun 2010 hingga tahun 2018, Uni Eropa telah menjadi salah satu mitra terbesar yang mendukung pendidikan di Indonesia dengan total dana sebesar 5,7 trilun rupiah. Lebih dari 55.000 sekolah dan tujuh juta siswa di 108 daerah telah mendapatkan manfaat langsung dari bantuan Uni Eropa.

“Kami percaya bahwa pendidikan merupakan salah satu pengaruh yang paling besar dan nyata dalam kehidupan masyarakat. Proyek ini akan meningkatkan standar kualitas pendidikan anak usia dini dan untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal,” ujar Pierre Destexhe.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan PAUD inklusif dan ramah anak melalui penguatan kapasitas dari pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil, memperluas kerjasama diantara keduanya dengan dampak yang terukur dari pembuatan kebijakan, dan alokasi sumber daya serta kualitas dari layanan itu sendiri. Proyek ini diharapkan memberikan manfaat bagi 50 ribu anak usia tiga sampai lima tahun, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus dan anak terpinggirkan.

Peluncuran program ini turut dihadiri oleh perwakilan beberapa instansi pemerintah termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi serta Manajer Proyek Barnfonden, Rika Setiawati.

Dalam sambutannya, Rika mengungkapkan saat ini kapasitas para pemangku kebijakan di daerah untuk menyediakan dukungan program, termasuk monitoring, evaluasi dan pembinaan rutin masih kurang memadai. “Kami telah melihat kondisi layanan PAUD di daerah NTT, layanan PAUD masih perlu ditingkatkan. 22 dari 30 desa dampingan telah mengalokasikan dana untuk mendukung layanan PAUD, tetapi jumlahnya masih rendah (rata-rata di bawah 1,17 persen)”, ungkap Rika Setiawati.

Di tingkat kabupaten, anggaran yang dialokasikan untuk mendukung layanan PAUD masih di bawah 3 persen. Namun demikian, semua pemangku kebijakan menerima proyek ini dan menunjukkan minat untuk berpartisipasi secara aktif. “Dengan didukung Uni Eropa, kami berharap di akhir proyek ini, layanan PAUD akan meningkat dan pendekatan proyek seperti ini dapat direplikasi di daerah lainnya oleh organisasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah,” harap Rika Setiawati.







Jakarta, 15 Januari 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber : Siaran Pers BKLM, Nomor: 011/A5.3/Sipres/I/2019