Mendikbud Apresiasi Kinerja Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis 08 Februari 2019 ← Back
Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengapresiasi capaian kinerja jajarannya di tahun anggaran 2018. Pada pembukaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Mendikbud menyerahkan tujuh jenis penghargaan kepada unit/satuan kerja (satker) dan unit pelaksana teknis (UPT) terbaik.
Mendikbud berpesan agar jajarannya mengoptimalkan fungsi evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Ia juga berpesan agar jajarannya dapat memperhatikan dengan cermat penggunaan anggaran di tahun 2019.
"Saya mohon di dalam mengelola anggaran dapat dicapai titik keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi. Optimal. Tidak boros meskipun tujuan maksimum. Tetapi juga tidak irit sekali, lalu tujuannya tidak tercapai," disampaikan Mendikbud dalam sambutannya, Kamis (7/2/2019), di Jakarta.
Berdasarkan laporan Biro Keuangan, realisasi daya serap anggaran Kemendikbud tahun 2018 mencapai 97,38 persen dari pagu 40,49 triliun, dengan peningkatan sebesar 0,28 persen dari realisasi daya serap tahun sebelumnya.
Sekretaris Jenderal Didik Suhardi menyampaikan bahwa selama lima tahun berturut-turut, laporan keuangan Kemendikbud meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi tersebut diharapkan untuk dapat dipertahankan dan dibarengi dengan peningkatan kinerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi. "Tentu ini perlu kerja keras kita bersama," katanya.
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) meraih penghargaan sebagai Terbaik 1 unit kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik kategori di atas 500 miliar. Diikuti oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD Dikmas) sebagai Terbaik 2 dan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah sebagai Terbaik 3.
Kemudian untuk kategori anggaran 100 miliar s.d. < 500 miliar Terbaik 1 diraih Biro Keuangan, Terbaik 2 diraih Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Mesin dan Teknik Industri, dan Terbaik 3 diraih Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah. Untuk kategori anggaran > 20 miliar s.d. < 100 miliar, Terbaik 1 diraih oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Bali, Terbaik 2 diraih LPMP Nusa Tenggara Barat, dan Terbaik 3 diraih LPMP Kalimantan Timur. Sedangkan untuk kategori anggaran di bawah 20 miliar Terbaik 1 diraih Balai Bahasa Kalimantan Barat, Terbaik 2 diraih BP PAUD Dikmas Kalimantan Selatan, dan Terbaik 3 diraih Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Maluku.
Kemudian penghargaan Implementasi Penilaian Kinerja Daring/Online, kategori Unit Utama/Pusat, Terbaik 1 diraih oleh Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Terbaik 2 diraih Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai, dan Terbaik 3 diraih oleh Inspektorat I. Untuk kategori Satker/UPT Terbaik 1 diraih oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) DIY, Terbaik 2 diraih oleh LPMP Jawa Tengah, dan Terbaik 3 diraih oleh LPMP Riau.
Penghargaan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) kategori aset senilai <50 miliar Terbaik 1 diraih oleh BPCB Jawa Tengah, Terbaik 2 diraih Balai Pengembangan (BP) PAUD Dikmas Nusa Tenggara Barat, Terbaik 3 diraih BP PAUD Dikmas Papua. Untuk kategori aset senilai 50 s.d. 500 miliar, Terbaik 1 diraih LPMP Gorontalo, Terbaik 2 diraih LPMP Jawa Tengah, dan Terbaik 3 P4TK Pertanian. Kategori aset senilai > 500 miliar Terbaik 1 diraih Museum Nasional, Terbaik 2 diraih P4TK Otomotif dan Elektronika dan Terbaik 3 diraih P4TK Bisnis dan Pariwisata.
Penghargaan Implementasi Sistem Perekaman Data Kehadiran Terpusat, Terbaik 1 diraih Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Terbaik 2 diraih Biro Sumber Daya Manusia, dan Terbaik 3 diraih oleh Biro Hukum dan Organisasi. Untuk Kategori Satker/UPT P4TK Matematika, BP PAUD Dikmas Jawa Timur, BPCB Jambi.
Sementara, penghargaan untuk Pengelola media sosial terbaik kategori unit utama/pusat diraih oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai Terbaik 1, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan meraih Terbaik 2, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai Terbaik 3. Sedangkan untuk kategori UPT, Terbaik 1 diraih oleh Kantor Bahasa Bangka Belitung, Terbaik 2 diraih Galeri Nasional, dan Terbaik 3 diraih oleh Museum Nasional.
Penghargaan Pengelolaan Media Sosial Unit Layanan Terpadu (ULT) di Daerah Terbaik diraih oleh ULT LPMP Jawa Barat, Terbaik 2 ULT LPMP NTT. Sedangkan untuk penghargaan Pengelola ULT Terbaik 1 diraih LPMP Jawa Tengah, Terbaik 2 diraih oleh ULT LPMP Jawa Timur, dan Terbaik 3 diraih ULT LPMP Riau.
Untuk kategori Laporan Kinerja Terbaik 1 diraih oleh Direktorat PGTK PAUD Dikmas, Terbaik 2 diraih oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Terbaik 3 diraih oleh Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yusuf Ateh menyampaikan, setiap instansi termasuk Kemendikbud wajib mewujudkan akuntabilitas kinerjanya, yang pada akhirnya mendorong kepercayaan publik terhadap pemerintah. "Perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani harus benar-benar dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ujar Yusuf Ateh membacakan sambutan Menteri PANRB. (*)
Jakarta, 7 Februari 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber : Siaran Pers BKLM, Nomor: 025/A5.3/Sipres/II/2019
Mendikbud berpesan agar jajarannya mengoptimalkan fungsi evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Ia juga berpesan agar jajarannya dapat memperhatikan dengan cermat penggunaan anggaran di tahun 2019.
"Saya mohon di dalam mengelola anggaran dapat dicapai titik keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi. Optimal. Tidak boros meskipun tujuan maksimum. Tetapi juga tidak irit sekali, lalu tujuannya tidak tercapai," disampaikan Mendikbud dalam sambutannya, Kamis (7/2/2019), di Jakarta.
Berdasarkan laporan Biro Keuangan, realisasi daya serap anggaran Kemendikbud tahun 2018 mencapai 97,38 persen dari pagu 40,49 triliun, dengan peningkatan sebesar 0,28 persen dari realisasi daya serap tahun sebelumnya.
Sekretaris Jenderal Didik Suhardi menyampaikan bahwa selama lima tahun berturut-turut, laporan keuangan Kemendikbud meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi tersebut diharapkan untuk dapat dipertahankan dan dibarengi dengan peningkatan kinerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi. "Tentu ini perlu kerja keras kita bersama," katanya.
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) meraih penghargaan sebagai Terbaik 1 unit kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik kategori di atas 500 miliar. Diikuti oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD Dikmas) sebagai Terbaik 2 dan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah sebagai Terbaik 3.
Kemudian untuk kategori anggaran 100 miliar s.d. < 500 miliar Terbaik 1 diraih Biro Keuangan, Terbaik 2 diraih Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Mesin dan Teknik Industri, dan Terbaik 3 diraih Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah. Untuk kategori anggaran > 20 miliar s.d. < 100 miliar, Terbaik 1 diraih oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Bali, Terbaik 2 diraih LPMP Nusa Tenggara Barat, dan Terbaik 3 diraih LPMP Kalimantan Timur. Sedangkan untuk kategori anggaran di bawah 20 miliar Terbaik 1 diraih Balai Bahasa Kalimantan Barat, Terbaik 2 diraih BP PAUD Dikmas Kalimantan Selatan, dan Terbaik 3 diraih Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Maluku.
Kemudian penghargaan Implementasi Penilaian Kinerja Daring/Online, kategori Unit Utama/Pusat, Terbaik 1 diraih oleh Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Terbaik 2 diraih Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai, dan Terbaik 3 diraih oleh Inspektorat I. Untuk kategori Satker/UPT Terbaik 1 diraih oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) DIY, Terbaik 2 diraih oleh LPMP Jawa Tengah, dan Terbaik 3 diraih oleh LPMP Riau.
Penghargaan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) kategori aset senilai <50 miliar Terbaik 1 diraih oleh BPCB Jawa Tengah, Terbaik 2 diraih Balai Pengembangan (BP) PAUD Dikmas Nusa Tenggara Barat, Terbaik 3 diraih BP PAUD Dikmas Papua. Untuk kategori aset senilai 50 s.d. 500 miliar, Terbaik 1 diraih LPMP Gorontalo, Terbaik 2 diraih LPMP Jawa Tengah, dan Terbaik 3 P4TK Pertanian. Kategori aset senilai > 500 miliar Terbaik 1 diraih Museum Nasional, Terbaik 2 diraih P4TK Otomotif dan Elektronika dan Terbaik 3 diraih P4TK Bisnis dan Pariwisata.
Penghargaan Implementasi Sistem Perekaman Data Kehadiran Terpusat, Terbaik 1 diraih Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Terbaik 2 diraih Biro Sumber Daya Manusia, dan Terbaik 3 diraih oleh Biro Hukum dan Organisasi. Untuk Kategori Satker/UPT P4TK Matematika, BP PAUD Dikmas Jawa Timur, BPCB Jambi.
Sementara, penghargaan untuk Pengelola media sosial terbaik kategori unit utama/pusat diraih oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai Terbaik 1, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan meraih Terbaik 2, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai Terbaik 3. Sedangkan untuk kategori UPT, Terbaik 1 diraih oleh Kantor Bahasa Bangka Belitung, Terbaik 2 diraih Galeri Nasional, dan Terbaik 3 diraih oleh Museum Nasional.
Penghargaan Pengelolaan Media Sosial Unit Layanan Terpadu (ULT) di Daerah Terbaik diraih oleh ULT LPMP Jawa Barat, Terbaik 2 ULT LPMP NTT. Sedangkan untuk penghargaan Pengelola ULT Terbaik 1 diraih LPMP Jawa Tengah, Terbaik 2 diraih oleh ULT LPMP Jawa Timur, dan Terbaik 3 diraih ULT LPMP Riau.
Untuk kategori Laporan Kinerja Terbaik 1 diraih oleh Direktorat PGTK PAUD Dikmas, Terbaik 2 diraih oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Terbaik 3 diraih oleh Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yusuf Ateh menyampaikan, setiap instansi termasuk Kemendikbud wajib mewujudkan akuntabilitas kinerjanya, yang pada akhirnya mendorong kepercayaan publik terhadap pemerintah. "Perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani harus benar-benar dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ujar Yusuf Ateh membacakan sambutan Menteri PANRB. (*)
Jakarta, 7 Februari 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber : Siaran Pers BKLM, Nomor: 025/A5.3/Sipres/II/2019
Penulis : pengelola web kemdikbud
Editor :
Dilihat 3691 kali
Editor :
Dilihat 3691 kali