Depok, Kemendikbud --- Program Indonesia Pintar (PIP) menempati peringkat kedua dibawah Program Indonesia Sehat sebagai layanan pemerintah yang paling menyentuh masyarakat. Penilaian tersebut berdasarkan hasil survei salah satu lembaga survei nasional. Terkait hal itu, Presiden RI, Joko Widodo, menginstruksikan agar cakupan PIP diperluas kepada anak-anak peserta didik pendidikan non formal, tidak hanya pendidikan kesetaraan, tetapi juga program pendidikan kursus.

Pesan Presiden tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, saat meninjau lokasi pameran Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2019, di Pusdiklat Pegawai Kemendikbud, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/02). “Presiden, Joko Widodo, berpesan agar cakupan KIP diperluas kepada anak-anak yang mengikuti program pendidikan non formal, tidak hanya pendidikan kesetaraan tetapi juga program pendidikan kursus,” jelas Mendikbud.

“Nanti ada skema melalui PIP atau skema lain agar dapat memperbesar jumlah peserta yang mengikuti program pendidikan kursus, sehingga dapat memperkuat target pemerintah untuk penyiapan tenaga kerja berkompeten," terang Mendikbud.

Mendikbud mengatakan, terdapat dua sasaran Program Indonesia Pintar. Pertama adalah menjamin tidak lagi ada siswa yang drop out, dan yang kedua menjamin siswa dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. "Ke depan akan memperkuat program wajib belajar 12 tahun,” tutur Mendikbud.

Ditemui di tempat yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen, Kemendikbud, Hamid Muhammad, mengatakan, saat ini sekitar 80 persen penerima KIP sudah mendapat buku tabungan dan mendapat KIP yang sudah bisa berfungsi sebagai kartu ATM. Dengan demikian, penerima manfaat PIP tidak hanya dapat mencairkan dana di bank, namun juga bisa melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

“Namun di daerah terpencil masih ada hambatan saat ingin mencairkan dana PIP. Hal ini karena bank maupun mesin ATM belum bisa mengakses ke lokasi-lokasi tersebut. Solusi hambatan tersebut sekarang kita atasi dengan mobile banking, ada juga kapal-kapal banking yang datang ke pulau-pulau tertentu, sehingga anak-anak penerima KIP bisa mengambil dananya,” pungkas Hamid. *

Penulis: Anang Kusuma

Depok, Rabu 13 Februari 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: www.kemdikbud.go.id
Sumber : SIARAN PERS Nomor: 051/A5.3/Sipres/I/2019