Depok, Kemendikbud --- Pemerataan layanan pendidikan terus menjadi perhatian pemerintah. Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu program unggulan pemerintah, khususnya dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, atau anak di panti asuhan.
 
Program tersebut disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Puncak Jaya, Amir Wonda, mengemukakan PIP menjadi salah satu program unggulan yang dapat menarik anak-anak putus sekolah kembali ke sekolah di wilayahnya.
 
“Tidak hanya siswa saja yang merasakan manfaat dari PIP, tetapi juga dapat meringankan beban orang tua dalam membiayai kebutuhan pendidikan anak. Bagi daerah, PIP turut meningkatkan partisipasi sekolah di tiap daerah,” katanya saat ditemui disela-sela acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2019, di Pusdiklat pegawai Kemendikbud, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Rabu (13/02).
 
PIP inilah, kata Dia, yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan adanya program yang mulai diluncurkan pada tahun 2014 ini, Amir Wonda berharap angka putus sekolah dapat ditekan, baik dari wilayah paling timur hingga paling barat Indonesia. Tidak hanya hanya di daerah perkotaan, program ini juga menyasar daerah-daerah di pelosok, termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
 
Dalam penyaluran PIP di Kabupaten Puncak Jaya Papua, kata Amir Wonda, terdapat sedikit kendala keamanan dan kondisi geografis. “Walaupun terdapat kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Papua, terus berusaha mengedukasi masyarakat akan pentingnya pendidikan, dan tujuan serta manfaat PIP melalui pertemuan, juga saat pelaksanaan ibadah,” terangnya
 
Ia berharap Program Indonesia Pintar dapat terus dilaksanakan, karena sangat membantu memberikan layanan prima pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. “Program ini sangat baik untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk terus melanjutkan pendidikannya,” pungkasnya. *
 
Penulis: Anang Kusuma
 
Depok, Rabu 13 Februari 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: www.kemdikbud.go.id
Sumber : Siaran Pers BKLM, Nomor: 050/A5.3/Sipres/II/2019