Batam, Kemendikbud ---Untuk mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan Indonesia, dibandingkan dengan negara lain, UUD 1945 mengamanatkan bahwa alokasi anggaran sektor pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terkait hal itu, Staf Ahli Mendikbud Bidang Pembangunan Karakter, Arie Budhiman, mendorong pemerintah daerah agar tetap memperhatikan Neraca Pendidikan Daerah (NPD). Ia mengingatkan agar pemerintah provinsi, kabupaten/kota bisa mengalokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan sebagaimana amanat UUD 1945. Arie menuturkan, jika dilihat dari alokasi transfer daerah, anggaran pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau sudah mencapai 21 persen. Namun, jika dilihat dari APBD murni, anggaran pendidikannya belum mencapai 20 persen.

"Untuk di Kepulauan Riau, NPD pada 2016 masih kecil, 9,6 persen. Kemudian, 2017 naik jadi 13,9 persen dan turun lagi di 2018 jadi 13,64 persen,” demikian disampaikan Arie saat membuka Gempita Hardiknas 2019 Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), di Batam, Kamis (25/4/2019).

Dalam pembukaan Gempita Hardiknas 2019 itu hadir juga Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Dalam sambutannya, Rudi meminta perhatian pemerintah pusat untuk memajukan pendidikan di wilayahnya, yang selama ini dikenal sebagai kota industri. “Saya punya keinginan agar pendidikan menjadi lebih sempurna lagi di Batam. Karena itu, kami butuh bantuan pusat,” katanya.


UNBK Terkendala Kondisi Geografis

Kota Batam merupakan wilayah kepulauan yang meliputi Pulau Batam sebagai pulau terbesarnya, dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Karena kondisi geografis itulah, pendidikan di Kota Batam belum merata secara keseluruhan, salah satunya dalam pelaksanaan ujian nasional (UN).

Sebanyak 30 dari 56 sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kota Batam masih menempuh Ujian Nasional berbasis Kertas dan Pensil (UNKP). Hal itu dilakukan karena masih minimnya sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di pulau-pulau kecil sekitar Pulau Batam.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan mengatakan, tujuh hingga delapan SMP negeri yang terletak di luar Pulau Batam, sampai saat ini belum teraliri listrik. Di Kecamatan Galang salah satunya, listrik hanya berfungsi di malam hari. "Kalau listrik ini kita tarik untuk sekolah, jaringannya jelas bermasalah,” ucapnya.

Selain itu, ketersediaan laptop atau komputer dan jaringan internet juga masih menjadi kendala bagi SMP negeri di Pulau Batam. Agar bisa melaksanakan UNBK, beberapa sekolah meminjam laptop dan komputer dari siswa dan komite sekolah.

Hendri menuturkan, jika tahun depan sarana dan prasarana masih belum memadai, ia meminta maklum dari pemerintah pusat untuk tetap menggelar UNKP, mengingat Kota Batam merupakan wilayah kepulauan. "Kita berharap bantuan sarana dan pra-sarana IT seperti komputer ini diperbanyak di daerah,” pungkasnya. (DM)

Batam, 26 April 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber : Siaran Pers BKLM, Nomor: 157/Sipres/A5.3/HM/IV/2019