Pendidikan Saja Tidak Cukup, Diperlukan Juga Literasi Kebudayaan dan Kebangsaan 25 April 2019 ← Back
Kendari, Kemendikbud --- Upaya menguatkan pendidikan berjalan seiring dengan penguatan karakter bangsa, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mengamanatkan upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional.
Pemerintah telah memberikan perhatian khusus pada pendidikan karakter yang menjadi landasan pembangunan manusia Indonesia masa depan.
"Program penguatan pendidikan karakter atau PPK telah diintegrasikan di 218.989 sekolah. Penyediaan 546 buku cerita rakyat sebagai materi pendidikan karakter di sekolah. Dan program Seniman Masuk Sekolah yang telah mengikutsertakan 54.000 seniman untuk mengajar di 34 provinsi," disampaikan Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (PCBM), Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Fitra Ardha, dalam sambutannya pada pembukaan Gebyar Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2019, di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kota Kendari, Kamis (25/4/2019).
Disampaikan Fitra, pendidikan saja tidak cukup. Diperlukan juga penguatan landasan kebudayaan yang menjangkau seluruh warga bangsa. "Kuncinya adalah akses. Perluasan dan pemerataan akses. Maka arah kebijakan peningkatan literasi budaya dan kewarganegaraan pun harus didorong untuk memperluas dan meratakan akses publik terhadap keaneka-ragaman budaya dan kesatuan imajinasi kebangsaan," tutur Fitra Arda.
Direktur PCBM menyampaikan pentingnya upaya meningkatkan literasi budaya yang mendorong perluasan dan pemerataan akses masyarakat pada keaneka-ragaman budaya. Sehingga masyarakat terpapar pada bentuk-bentuk kebudayaan yang berbeda di luar kelompok budayanya sendiri. Serta senantiasa diingatkan pada interaksi antarbudaya yang membentuk budayanya. Dengan demikian, diharapkan masyarakat tidak terputus dari akar budaya tradisi yang membentuk kebudayaan nasional.
Sedangkan literasi kewarganegaraan diperlukan untuk mendorong perluasan dan pemerataan akses masyarakat pada wawasan kebangsaan. Sehingga masyarakat terpapar pada ekspresi budaya nasional yang melintasi sekat-sekat antarkelompok budaya. Serta agar masyarakat dapat ambil bagian dalam identitas kebudayaan nasional Indonesia. "Ini diperlukan agar masyarakat memiliki imajinasi menjadi bagian dari bangsa yang satu," ujar Direktur Fitra Arda.
Penguatan Pendidikan
Sebelumnya, Direktur PCBM Kemendikbud menjelaskan tiga program besar yang dilakukan Kemendikbud sejak tahun 2015 hingga 2019, yakni Program Indonesia Pintar, Revitalisasi SMK, dan Penguatan Pendidikan Karakter. "Persoalan kunci tata kelola pendidikan adalah perluasan dan pemerataan akses. Untuk itu, dicanangkan Program Indonesia Pintar yang sejak 2015 sampai 2018 telah menyalurkan sebesar Rp35 triliun ke siswa sekolah dasar dan menengah," ungkapnya.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada sekolah vokasi yang mempererat keterhubungan dunia sekolah dan dunia kerja. Selama tahun 2015 hingga 2018, program revitalisasi pendidikan vokasi telah berhasil membangun 136 SMK Pariwisata, 239 SMK Kemaritiman, 279 SMK Pertanian, dan 560 Technopark, serta mewujudkan ketersambungan sekolah vokasi dengan 2.700 industri," tutur Fitra.
Asisten III Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Suharno, menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan Gebyar Hardiknas 2019 yang mendorong sinergi antar pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan baik dari pusat maupun daerah. Menurutnya, tema Hardiknas, "Menguatkan Pendidikan dan Memajukan Kebudayaan" sejalan dengan visi Provinsi Sulawesi Tenggara.
"Pemerintah pusat memiliki Program Indonesia Pintar, kami memiliki Sultra Cerdas. Intinya pembangunan manusia," kata Suharno.
Dijelaskan Suharno, saat ini angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sultra baru mencapai 68. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah mencapai 8,6. Dan harapan Lama Sekolah mencapai 13,53. "Untuk itu, diperlukan kerja keras dan kerja bersama dalam meningkatkan capaian pendidikan tersebut," tutupnya.
Gebyar Hardiknas 2019
Gebyar Hari Pendidikan Nasional 2019 dilaksanakan serentak di seluruh provinsi di Indonesia. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua Panitia, Asrun Lio, melaporkan bahwa Gebyar Hardiknas 2019 diselenggarakan bersama instansi pusat maupun daerah untuk dapat bersinergi menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan.
"Provinsi Sulawesi Tenggara mengambil tema bagaimana pendidikan ini peduli terhadap lingkungan. Hari ini kita luncurkan program One Student One Tree," kata Kadisdikbud Provinsi Sultra, Asrun Lio, dalam laporannya.
Pekan Hardiknas 2019 Sultra yang diselenggarakan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara menghadirkan berbagai lomba bagi siswa dari berbagai jenjang. Gebyar Hardiknas juga diisi dengan penampilan seni budaya oleh para siswa. Pemutaran film pendidikan melalui bioskop keliling juga diadakan setiap malam di halaman Dinas Pendidikan Provinsi Sultra. Masyarakat juga dapat mengunjungi pameran dan mendapatkan layanan bidang pendidikan dan kebudayaan dalam Gebyar Hardiknas yang berlangsung sampai dengan tanggal 29 April 2019. (*)
Kendari, 25 April 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber : Siaran Pers BKLM, Nomor: 148/Sipres/A5.3/HM/IV/2019
Pemerintah telah memberikan perhatian khusus pada pendidikan karakter yang menjadi landasan pembangunan manusia Indonesia masa depan.
"Program penguatan pendidikan karakter atau PPK telah diintegrasikan di 218.989 sekolah. Penyediaan 546 buku cerita rakyat sebagai materi pendidikan karakter di sekolah. Dan program Seniman Masuk Sekolah yang telah mengikutsertakan 54.000 seniman untuk mengajar di 34 provinsi," disampaikan Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (PCBM), Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Fitra Ardha, dalam sambutannya pada pembukaan Gebyar Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2019, di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kota Kendari, Kamis (25/4/2019).
Disampaikan Fitra, pendidikan saja tidak cukup. Diperlukan juga penguatan landasan kebudayaan yang menjangkau seluruh warga bangsa. "Kuncinya adalah akses. Perluasan dan pemerataan akses. Maka arah kebijakan peningkatan literasi budaya dan kewarganegaraan pun harus didorong untuk memperluas dan meratakan akses publik terhadap keaneka-ragaman budaya dan kesatuan imajinasi kebangsaan," tutur Fitra Arda.
Direktur PCBM menyampaikan pentingnya upaya meningkatkan literasi budaya yang mendorong perluasan dan pemerataan akses masyarakat pada keaneka-ragaman budaya. Sehingga masyarakat terpapar pada bentuk-bentuk kebudayaan yang berbeda di luar kelompok budayanya sendiri. Serta senantiasa diingatkan pada interaksi antarbudaya yang membentuk budayanya. Dengan demikian, diharapkan masyarakat tidak terputus dari akar budaya tradisi yang membentuk kebudayaan nasional.
Sedangkan literasi kewarganegaraan diperlukan untuk mendorong perluasan dan pemerataan akses masyarakat pada wawasan kebangsaan. Sehingga masyarakat terpapar pada ekspresi budaya nasional yang melintasi sekat-sekat antarkelompok budaya. Serta agar masyarakat dapat ambil bagian dalam identitas kebudayaan nasional Indonesia. "Ini diperlukan agar masyarakat memiliki imajinasi menjadi bagian dari bangsa yang satu," ujar Direktur Fitra Arda.
Penguatan Pendidikan
Sebelumnya, Direktur PCBM Kemendikbud menjelaskan tiga program besar yang dilakukan Kemendikbud sejak tahun 2015 hingga 2019, yakni Program Indonesia Pintar, Revitalisasi SMK, dan Penguatan Pendidikan Karakter. "Persoalan kunci tata kelola pendidikan adalah perluasan dan pemerataan akses. Untuk itu, dicanangkan Program Indonesia Pintar yang sejak 2015 sampai 2018 telah menyalurkan sebesar Rp35 triliun ke siswa sekolah dasar dan menengah," ungkapnya.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada sekolah vokasi yang mempererat keterhubungan dunia sekolah dan dunia kerja. Selama tahun 2015 hingga 2018, program revitalisasi pendidikan vokasi telah berhasil membangun 136 SMK Pariwisata, 239 SMK Kemaritiman, 279 SMK Pertanian, dan 560 Technopark, serta mewujudkan ketersambungan sekolah vokasi dengan 2.700 industri," tutur Fitra.
Asisten III Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Suharno, menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan Gebyar Hardiknas 2019 yang mendorong sinergi antar pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan baik dari pusat maupun daerah. Menurutnya, tema Hardiknas, "Menguatkan Pendidikan dan Memajukan Kebudayaan" sejalan dengan visi Provinsi Sulawesi Tenggara.
"Pemerintah pusat memiliki Program Indonesia Pintar, kami memiliki Sultra Cerdas. Intinya pembangunan manusia," kata Suharno.
Dijelaskan Suharno, saat ini angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sultra baru mencapai 68. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah mencapai 8,6. Dan harapan Lama Sekolah mencapai 13,53. "Untuk itu, diperlukan kerja keras dan kerja bersama dalam meningkatkan capaian pendidikan tersebut," tutupnya.
Gebyar Hardiknas 2019
Gebyar Hari Pendidikan Nasional 2019 dilaksanakan serentak di seluruh provinsi di Indonesia. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua Panitia, Asrun Lio, melaporkan bahwa Gebyar Hardiknas 2019 diselenggarakan bersama instansi pusat maupun daerah untuk dapat bersinergi menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan.
"Provinsi Sulawesi Tenggara mengambil tema bagaimana pendidikan ini peduli terhadap lingkungan. Hari ini kita luncurkan program One Student One Tree," kata Kadisdikbud Provinsi Sultra, Asrun Lio, dalam laporannya.
Pekan Hardiknas 2019 Sultra yang diselenggarakan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara menghadirkan berbagai lomba bagi siswa dari berbagai jenjang. Gebyar Hardiknas juga diisi dengan penampilan seni budaya oleh para siswa. Pemutaran film pendidikan melalui bioskop keliling juga diadakan setiap malam di halaman Dinas Pendidikan Provinsi Sultra. Masyarakat juga dapat mengunjungi pameran dan mendapatkan layanan bidang pendidikan dan kebudayaan dalam Gebyar Hardiknas yang berlangsung sampai dengan tanggal 29 April 2019. (*)
Kendari, 25 April 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber : Siaran Pers BKLM, Nomor: 148/Sipres/A5.3/HM/IV/2019
Penulis : pengelola web kemdikbud
Editor :
Dilihat 1066 kali
Editor :
Dilihat 1066 kali