Kemendikbud Luncurkan Buku Indeks Aktivitas Literasi Membaca 19 Mei 2019 ← Back
Jakarta, Kemendikbud --- Dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat, sejak 2016 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah meluncurkan program Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang terdiri dari Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Gerakan Literasi Keluarga, dan Gerakan Literasi Bangsa. Untuk mendukung program GLN, diperlukan sokongan kajian yang memadai terutama untuk memetakan persoalan literasi secara nasional sehingga program GLN dapat lebih tepat sasaran. Merespon kebutuhan itu, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud telah melakukan kajian yang bertujuan untuk: (1) menelaah dimensi dan indikator yang dapat merepresentasikan aktivitas literasi membaca; dan (2) menyusun indeks untuk mengukur tingkat aktivitas literasi membaca. Hasil kajian ini adalah Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Indeks Alibaca) tingkat provinsi.
“Dalam membaca kita selalu terkendala. Rata-rata dalam Ujian Nasional (UN), anak bisa menjawab soal bahasa Indonesia hanya 60 persen. Dengan wacana atau teks yang agak panjang lebih kedodoran. Ini disebabkan aktivitas bacanya kurang,” demikian disampaikan Kepala Balitbang Kemendikbud, Totok Suprayitno, saat membuka acara Diskusi dan Peluncuran Buku Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Indeks Alibaca), di Perpustakaan Kemendikbud, Jakarta, pada Jumat (17/05/2019).
Indeks Alibaca mengadopsi konsep Miller dan McKenna (2016) dalam buku World literacy: How countries rank and why it matters, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas literasi, yaitu: (1) kecakapan (proficiency), merupakan syarat awal agar seseorang dapat mengakses bahan literasi; (2) akses (access), yaitu sumber daya pendukung dimana masyarakat mendapatkan bahan literasi, seperti perpustakaan, toko buku, dan media massa; (3) alternatif (alternatives), yaitu beragam pilihan perangkat teknologi informasi dan hiburan untuk mengakses bahan literasi; dan (4) budaya (culture), yaitu kebiasaan yang turut membentuk habitus literasi.
Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud, Emi Emilia, dalam paparannya mengatakan bahwa guru seharusnya lebih memahami teks bacaan sehingga dapat memberikan penjelasan yang mendalam kepada murid. “Yang paling penting juga mengenai pemahaman guru, mengenai pemahaman teks ini yang belum. Misalnya ini lho teks eksplanasi. Jangan ketika diminta untuk berargumen, kok kita malah mendeskripsikan, diminta untuk memberikan instruksi malah justru mendeskripsikan. Dengan adanya hal ini perlu adanya guru yang pintar dan ini perlu dilatih mengenai hal-hal ini. Jadi, untuk guru harus dilatih untuk lebih meningkatkan pemahaman teks,” ujarnya.
Sementara itu, salah seorang narasumber, Nirwan Ahmad Arsuka, menjelaskan bahwa sumber masalah terbesarnya adalah adanya mitos bahwa minat baca anak Indonesia itu rendah. “Kemendikbud adalah salah satu agen yang sering mengulang-ulang mitos tersebut. Kemudian ditirulah oleh banyak selebritis ini. termasuk mbak Najwa dulu, kemudian belakangan kita tunjukan bahwa sebenarnya baca anak Indonesia itu tinggi, hanya bukunya saja yang tidak ada,” kata Nirwan.
Dilanjutkan Nirwan, peran serta masyarakat saat ini dalam memajukan literasi sangat besar. “Warga yang selama ini jadi objek saja, sekarang sudah jadi subjek. Mereka bisa menyumbang bambu, atap, dan bikin perpustakaan di kampung-kampung. Bukunya siapa yang menyumbang ? Sebagian ada anak-anak yang pulang atau yang bekerja di Jakarta, TKW-TKW di Hongkong misalnya, itulah yang demikian yang mengirim buku ke kampung-kampung. Banyak warga yang dulunya tidak sekolah dan merantau kini mereka menjadi penyumbang untuk membantu sosial masyarakat. Anak-anak ini barangkali tidak terlalu istimewa di kota, tetapi di kampung-kampung menjadi tokoh masyarakat. Karena mereka bisa mengajak warga untuk membangun perpustakaannya,” jelas Nirwan.
Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Puslitjakdikbud Kemendikbud adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus kepada daerah/provinsi yang memiliki tingkat indeks literasi membaca yang rendah, terutama Provinsi Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Barat; (2) dimensi alternatif. Perlu dorongan pemanfaatan teknologi informasi disertai kampanye penggunaan internet yang sehat, sehingga dapat menunjang peningkatan aktivitas literasi masyarakat; (3) dimensi akses. Perlu upaya sistematis untuk meningkatkan akses terhadap fasilitas literasi publik, baik di sekolah maupun di masyarakat; (4) dimensi budaya. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) perlu diimbangi dengan dorongan pembiasaan di rumah, misalnya melalui kebijakan “Jam Belajar” pada waktu berkumpul dengan keluarga; (5) pihak swasta dan dunia usaha dapat mendukung pemenuhan akses literasi melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan, misalnya mendukung perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan komunitas; (6) masyarakat dan pegiat literasi dapat berpartisipasi dengan membuat perpustakaan di rumah, menyelenggarakan aktivitas rutin membaca di tingkat keluarga, serta menjadi donatur bantuan buku bagi sekolah maupun komunitas literasi.
Usai diskusi, Totok memberikan pernyataan penutup yang menyatakan bahwa persoalan literasi dalam dunia pendidikan memang tidak bisa diabaikan karena hal ini terpampang nyata. “Jujur saja, salah satu persoalan kita dalam dunia literasi yaitu akses. Jumlah murid itu naik terus tetapi persoalanya ada pada literasi ini, apakah ini merupakan literasi sains, atau apa. Tetapi, ini semua awalnya dari membaca. Bagaimana bisa paham sains kalau memahami kalimat saja tidak bisa? Apalagi membedah implisit yang tidak tertulis, dan ini banyak terjadi. Jadi, literasi membaca itu merupakan awal untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Kalau ini saja problematik, maka jangan berharap literasi yang lain juga akan baik,” jelas Totok.
Totok mengapresiasi para pegiat literasi dan berharap agar kegiatan ini bukan hanya semacam simbol melainkan titik awal pergerakan komunitas-komunitas yang bersinergi dalam memajukan dunia literasi. “Saya kepikiran mengumpulkan kawan-kawan yang macam-macam ini. Kawan-kawan mungkin bisa berkumpul membuat semacam policy brief (ringkasan kebijakan) supaya tidak panjang-panjang, yang menggabungkan keseluruhan tadi apa yang harus digabungkan, supaya juga nyambung dan sinergi dengan program literasi. Bagaimana agar cita-cita UU Sistem Perbukuan untuk mewujudkan ketersediaan buku yang 3M yaitu merata, murah dan bermutu,” pungkas Totok.
Jakarta, 18 Mei 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber : Siaran Pers BKLM, Nomor: 188/Sipres/A5.3/HM/V/2019
“Dalam membaca kita selalu terkendala. Rata-rata dalam Ujian Nasional (UN), anak bisa menjawab soal bahasa Indonesia hanya 60 persen. Dengan wacana atau teks yang agak panjang lebih kedodoran. Ini disebabkan aktivitas bacanya kurang,” demikian disampaikan Kepala Balitbang Kemendikbud, Totok Suprayitno, saat membuka acara Diskusi dan Peluncuran Buku Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Indeks Alibaca), di Perpustakaan Kemendikbud, Jakarta, pada Jumat (17/05/2019).
Indeks Alibaca mengadopsi konsep Miller dan McKenna (2016) dalam buku World literacy: How countries rank and why it matters, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas literasi, yaitu: (1) kecakapan (proficiency), merupakan syarat awal agar seseorang dapat mengakses bahan literasi; (2) akses (access), yaitu sumber daya pendukung dimana masyarakat mendapatkan bahan literasi, seperti perpustakaan, toko buku, dan media massa; (3) alternatif (alternatives), yaitu beragam pilihan perangkat teknologi informasi dan hiburan untuk mengakses bahan literasi; dan (4) budaya (culture), yaitu kebiasaan yang turut membentuk habitus literasi.
Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud, Emi Emilia, dalam paparannya mengatakan bahwa guru seharusnya lebih memahami teks bacaan sehingga dapat memberikan penjelasan yang mendalam kepada murid. “Yang paling penting juga mengenai pemahaman guru, mengenai pemahaman teks ini yang belum. Misalnya ini lho teks eksplanasi. Jangan ketika diminta untuk berargumen, kok kita malah mendeskripsikan, diminta untuk memberikan instruksi malah justru mendeskripsikan. Dengan adanya hal ini perlu adanya guru yang pintar dan ini perlu dilatih mengenai hal-hal ini. Jadi, untuk guru harus dilatih untuk lebih meningkatkan pemahaman teks,” ujarnya.
Sementara itu, salah seorang narasumber, Nirwan Ahmad Arsuka, menjelaskan bahwa sumber masalah terbesarnya adalah adanya mitos bahwa minat baca anak Indonesia itu rendah. “Kemendikbud adalah salah satu agen yang sering mengulang-ulang mitos tersebut. Kemudian ditirulah oleh banyak selebritis ini. termasuk mbak Najwa dulu, kemudian belakangan kita tunjukan bahwa sebenarnya baca anak Indonesia itu tinggi, hanya bukunya saja yang tidak ada,” kata Nirwan.
Dilanjutkan Nirwan, peran serta masyarakat saat ini dalam memajukan literasi sangat besar. “Warga yang selama ini jadi objek saja, sekarang sudah jadi subjek. Mereka bisa menyumbang bambu, atap, dan bikin perpustakaan di kampung-kampung. Bukunya siapa yang menyumbang ? Sebagian ada anak-anak yang pulang atau yang bekerja di Jakarta, TKW-TKW di Hongkong misalnya, itulah yang demikian yang mengirim buku ke kampung-kampung. Banyak warga yang dulunya tidak sekolah dan merantau kini mereka menjadi penyumbang untuk membantu sosial masyarakat. Anak-anak ini barangkali tidak terlalu istimewa di kota, tetapi di kampung-kampung menjadi tokoh masyarakat. Karena mereka bisa mengajak warga untuk membangun perpustakaannya,” jelas Nirwan.
Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Puslitjakdikbud Kemendikbud adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus kepada daerah/provinsi yang memiliki tingkat indeks literasi membaca yang rendah, terutama Provinsi Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Barat; (2) dimensi alternatif. Perlu dorongan pemanfaatan teknologi informasi disertai kampanye penggunaan internet yang sehat, sehingga dapat menunjang peningkatan aktivitas literasi masyarakat; (3) dimensi akses. Perlu upaya sistematis untuk meningkatkan akses terhadap fasilitas literasi publik, baik di sekolah maupun di masyarakat; (4) dimensi budaya. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) perlu diimbangi dengan dorongan pembiasaan di rumah, misalnya melalui kebijakan “Jam Belajar” pada waktu berkumpul dengan keluarga; (5) pihak swasta dan dunia usaha dapat mendukung pemenuhan akses literasi melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan, misalnya mendukung perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan komunitas; (6) masyarakat dan pegiat literasi dapat berpartisipasi dengan membuat perpustakaan di rumah, menyelenggarakan aktivitas rutin membaca di tingkat keluarga, serta menjadi donatur bantuan buku bagi sekolah maupun komunitas literasi.
Usai diskusi, Totok memberikan pernyataan penutup yang menyatakan bahwa persoalan literasi dalam dunia pendidikan memang tidak bisa diabaikan karena hal ini terpampang nyata. “Jujur saja, salah satu persoalan kita dalam dunia literasi yaitu akses. Jumlah murid itu naik terus tetapi persoalanya ada pada literasi ini, apakah ini merupakan literasi sains, atau apa. Tetapi, ini semua awalnya dari membaca. Bagaimana bisa paham sains kalau memahami kalimat saja tidak bisa? Apalagi membedah implisit yang tidak tertulis, dan ini banyak terjadi. Jadi, literasi membaca itu merupakan awal untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Kalau ini saja problematik, maka jangan berharap literasi yang lain juga akan baik,” jelas Totok.
Totok mengapresiasi para pegiat literasi dan berharap agar kegiatan ini bukan hanya semacam simbol melainkan titik awal pergerakan komunitas-komunitas yang bersinergi dalam memajukan dunia literasi. “Saya kepikiran mengumpulkan kawan-kawan yang macam-macam ini. Kawan-kawan mungkin bisa berkumpul membuat semacam policy brief (ringkasan kebijakan) supaya tidak panjang-panjang, yang menggabungkan keseluruhan tadi apa yang harus digabungkan, supaya juga nyambung dan sinergi dengan program literasi. Bagaimana agar cita-cita UU Sistem Perbukuan untuk mewujudkan ketersediaan buku yang 3M yaitu merata, murah dan bermutu,” pungkas Totok.
Jakarta, 18 Mei 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber : Siaran Pers BKLM, Nomor: 188/Sipres/A5.3/HM/V/2019
Penulis : pengelola web kemdikbud
Editor :
Dilihat 6909 kali
Editor :
Dilihat 6909 kali