Mendikbud Imbau Calon Guru Inti Bekerja Keras Membangun SDM Indonesia 26 Juli 2019 ← Back
Malang, Kemendikbud--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengimbau para calon guru inti untuk turut serta bekerja keras membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Hal ini, lanjut Menteri Muhadjir, dilakukan dengan cara proaktif melaksanakan tugas di masing-masing zona layanan pendidikan tempat guru inti bertugas. Demikian disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy saat membuka Pembekalan Calon Guru Inti Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi, Jumat (26/7/2019), di Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan pembekalan ini berlangsung pada tanggal 26 Juli s.d. 2 Agustus 2019.
"Guru adalah ujung tombak untuk membenahi layanan pendidikan di masing-masing zona," ujar Muhadjir Effendy. Sehingga, lanjutnya, definisi keberhasilan guru haruslah diubah, yaitu dapat mendidik dan mengantarkan seluruh siswa menjadi berprestasi, tanpa diskriminasi. "Guru yang hebat itu bisa mengantar semuanya menjadi pintar, dan sekolah favorit itu bisa mengantar seluruh siswa menjadi pintar," ujarnya. Menteri Muhadjir berharap para guru dapat lebih meningkatkan kontribusinya untuk mendukung pembangunan SDM Indonesia guna menyongsong bonus demografi. "Pembangunan SDM menjadi fokus perhatian dari Pemerintah, para guru supaya bekerja keras, tidak bisa lagi bermain-main dengan tunjangan profesi, terima tunjangan tapi tetap malas," ujarnya.
Peserta kegiatan Pembekalan Calon Guru Inti Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi yang diselenggarakan di Surabaya berasal dari 43 kota/kabupaten dari 17 Provinsi di Indonesia, meliputi Aceh, Banten, D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Program ini bertujuan untuk memaksimalkan peran guru inti, kepala sekolah, dan pengawas sekolah pada kelompok kerja di zonasinya.
Supriano, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, menjelaskan mengenai adanya perubahan skema pelatihan kompetensi guru. “Pelatihan sebelumnya, dilatih di pusat, tapi mulai 2019, dikaitkan dengan penguatan kompetensi pembelajaran, menjadi pelatihan berbasis zonasi dengan melatih para guru inti menjadi fasilitator yang baik, mencakup dari sekolah dasar hingga sekolah menengah,” ujar Supriano. Ditambahkan Supriano, Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) akan memaksimalkan peran guru inti, kepala sekolah, dan pengawas sekolah di kelompok kerja di zonanya masing-masing. Peningkatan kompetensi ini berbiaya murah karena berbasis zonasi. Guru tidak perlu meninggalkan kegiatan belajar dan mengajar (KBM) di kelas, melaksanakan peer teaching pada kegiatan kelompok kerja, serta peer learning sesama guru dalam zonasinya. Selain itu, kerjasama antara guru secara berkomunitas _(community learning), serta kepala sekolah dan pengawas sekolah saling bertukar pengalaman. Pelatihan dilakukan berdasarkan pendekatan masalah yang berawal dari refleksi diri dan analisis hasil UN/USBN serta ujian sekolah. Implementasi program PKP akan berpusat pada kegiatan di zonasi, di mana guru akan melakukan peningkatan kompetensi di zonanya masing-masing, guru tidak lagi dikumpulkan di kabupaten/kota dalam waktu tertentu dan meninggalkan kelas.
Supriano berharap para guru inti yang telah dilatih dapat menjadi pelaku perubahan layanan pendidikan di zona masing-masing pada Tahun Ajaran 2019/2020. “Diharapkan guru inti mulai Tahun Ajaran 2019/2020 ini bisa menjadi pelaku peran perubahan di tingkat zonasi,” ujarnya.
Menteri Muhadjir menegaskan, perubahan skema pelatihan bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan masalah layanan pendidikan di tiap daerah. “Tidak boleh lagi ada pelatihan di pusat, berbulan-bulan tapi tidak ada hasilnya. Dari pusat akan turun, super klinis, menyelesaikan masalah apa dan diselesaikan disitu", ujar Muhadjir. Pelatihan, lanjutnya, akan memfokuskan pada permasalahan layanan pendidikan, dan menggunakan Ujian Nasional sebagai identifikasi sumber permasalahan. “Sumbernya Ujian Nasional karena itu capaian riil dari anaknya (siswa), tidak ada lagi sontek, itu hasil kerja anak kita,” tegas Menteri Muhadjir.
Sebelumnya, pembekalan guru inti telah dilaksanakan di empat lokasi, meliputi Surabaya-1, Bali-1, Solo dan Yogyakarta. Selanjutnya, kegiatan pembekalan akan berlangsung di tiga lokasi, yaitu Jakarta, Makassar, dan Bali-2. Peserta atau guru inti yang telah mendapatkan pembekalan berjumlah 750 orang, terdiri dari 90 guru kelas Sekolah Dasar dan guru mata pelajaran (mapel) Bahasa Indonesia, 118 guru mapel bahasa Inggris, 111 peserta dari mapel Matematika, 114 peserta dari mapel Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), 88 peserta dari mapel Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan 89 peserta dari mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). * (GG)
Malang, 27 Juli 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: www.kemdikbud.go.id
Sumber : Siaran Pers BKLM, Nomor: 245/Sipres/A5.3/VII/2019
"Guru adalah ujung tombak untuk membenahi layanan pendidikan di masing-masing zona," ujar Muhadjir Effendy. Sehingga, lanjutnya, definisi keberhasilan guru haruslah diubah, yaitu dapat mendidik dan mengantarkan seluruh siswa menjadi berprestasi, tanpa diskriminasi. "Guru yang hebat itu bisa mengantar semuanya menjadi pintar, dan sekolah favorit itu bisa mengantar seluruh siswa menjadi pintar," ujarnya. Menteri Muhadjir berharap para guru dapat lebih meningkatkan kontribusinya untuk mendukung pembangunan SDM Indonesia guna menyongsong bonus demografi. "Pembangunan SDM menjadi fokus perhatian dari Pemerintah, para guru supaya bekerja keras, tidak bisa lagi bermain-main dengan tunjangan profesi, terima tunjangan tapi tetap malas," ujarnya.
Peserta kegiatan Pembekalan Calon Guru Inti Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi yang diselenggarakan di Surabaya berasal dari 43 kota/kabupaten dari 17 Provinsi di Indonesia, meliputi Aceh, Banten, D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Program ini bertujuan untuk memaksimalkan peran guru inti, kepala sekolah, dan pengawas sekolah pada kelompok kerja di zonasinya.
Supriano, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, menjelaskan mengenai adanya perubahan skema pelatihan kompetensi guru. “Pelatihan sebelumnya, dilatih di pusat, tapi mulai 2019, dikaitkan dengan penguatan kompetensi pembelajaran, menjadi pelatihan berbasis zonasi dengan melatih para guru inti menjadi fasilitator yang baik, mencakup dari sekolah dasar hingga sekolah menengah,” ujar Supriano. Ditambahkan Supriano, Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) akan memaksimalkan peran guru inti, kepala sekolah, dan pengawas sekolah di kelompok kerja di zonanya masing-masing. Peningkatan kompetensi ini berbiaya murah karena berbasis zonasi. Guru tidak perlu meninggalkan kegiatan belajar dan mengajar (KBM) di kelas, melaksanakan peer teaching pada kegiatan kelompok kerja, serta peer learning sesama guru dalam zonasinya. Selain itu, kerjasama antara guru secara berkomunitas _(community learning), serta kepala sekolah dan pengawas sekolah saling bertukar pengalaman. Pelatihan dilakukan berdasarkan pendekatan masalah yang berawal dari refleksi diri dan analisis hasil UN/USBN serta ujian sekolah. Implementasi program PKP akan berpusat pada kegiatan di zonasi, di mana guru akan melakukan peningkatan kompetensi di zonanya masing-masing, guru tidak lagi dikumpulkan di kabupaten/kota dalam waktu tertentu dan meninggalkan kelas.
Supriano berharap para guru inti yang telah dilatih dapat menjadi pelaku perubahan layanan pendidikan di zona masing-masing pada Tahun Ajaran 2019/2020. “Diharapkan guru inti mulai Tahun Ajaran 2019/2020 ini bisa menjadi pelaku peran perubahan di tingkat zonasi,” ujarnya.
Menteri Muhadjir menegaskan, perubahan skema pelatihan bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan masalah layanan pendidikan di tiap daerah. “Tidak boleh lagi ada pelatihan di pusat, berbulan-bulan tapi tidak ada hasilnya. Dari pusat akan turun, super klinis, menyelesaikan masalah apa dan diselesaikan disitu", ujar Muhadjir. Pelatihan, lanjutnya, akan memfokuskan pada permasalahan layanan pendidikan, dan menggunakan Ujian Nasional sebagai identifikasi sumber permasalahan. “Sumbernya Ujian Nasional karena itu capaian riil dari anaknya (siswa), tidak ada lagi sontek, itu hasil kerja anak kita,” tegas Menteri Muhadjir.
Sebelumnya, pembekalan guru inti telah dilaksanakan di empat lokasi, meliputi Surabaya-1, Bali-1, Solo dan Yogyakarta. Selanjutnya, kegiatan pembekalan akan berlangsung di tiga lokasi, yaitu Jakarta, Makassar, dan Bali-2. Peserta atau guru inti yang telah mendapatkan pembekalan berjumlah 750 orang, terdiri dari 90 guru kelas Sekolah Dasar dan guru mata pelajaran (mapel) Bahasa Indonesia, 118 guru mapel bahasa Inggris, 111 peserta dari mapel Matematika, 114 peserta dari mapel Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), 88 peserta dari mapel Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan 89 peserta dari mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). * (GG)
Malang, 27 Juli 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: www.kemdikbud.go.id
Sumber : Siaran Pers BKLM, Nomor: 245/Sipres/A5.3/VII/2019
Penulis : Pengelola Siaran Pers
Editor :
Dilihat 19409 kali
Editor :
Dilihat 19409 kali