Jakarta, Kemendikud --- Pemerintah berhasil menekan jumlah penduduk buta aksara. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS tahun 2018, jumlah penduduk buta aksara turun menjadi 3,29 juta orang, atau hanya 1,93 persen dari total populasi penduduk. Pada tahun 2017, jumlah penduduk buta aksara tercatat 3,4 juta orang.

Penuntasan buta aksara menjadi salah satu fokus program pemerintah. Pada awal kemerdekaan tahun 1945 jumlah penduduk buta aksara mencapai 97 persen. Namun pada tahun 2015, jumlah penduduk buta aksara telah berkurang menjadi 3,4 persen atau sebanyak 5,6 juta orang.

Jumlah ini terus turun seiring upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam menjalankan beragam program dan kegiatan untuk menuntaskan buta aksara. Antara lain memperkuat program pendidikan keaksaraan dengan budaya, keterampilan, dan bahasa. ”Kami melaksanakan program keaksaraan dalam dua tingkatan, yaitu keaksaraan dasar bagi warga yang masih buta aksara, dan keaksaraan lanjutan bagi yang telah menyelesaikan program keaksaraan dasar,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Harris Iskandar, dalam jumpa pers Persiapan Peringatan HAI ke-54, di kantor Kemendikbud, Kamis (29/8)

Kemendikbud juga menggulirkan program-program keaksaraan dengan memperhatikan kondisi daerah, seperti program keaksaraan dasar padat aksara, program keaksaraan dasar bagi komunitas adat terpencil/khusus, program keaksaraan usaha mandiri, dan program multikeaksaraan.

Selain itu, Kemendikbud melakukan pemberantasan buta aksara dengan sistem blok atau klaster, yaitu memusatkan program di daerah-daerah padat buta aksara seperti Papua (22.88%), Sulawesi Selatan (4,63%), Sulawesi Barat (4,64%), Nusa Tenggara Barat (7,51%), Nusa Tenggara Timur (5,24%), dan Kalimantan Barat (4,21%).

Kemendikbud juga melaksanakan program paska buta aksara. Program tersebut diantaranya pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan pendidikan multikeaksaraan. KUM berorientasi pada pemeliharaan keberaksaraan dengan fokus keterampilan usaha mandiri.

Sedangkan multikeaksaraan berorientasi pada pemerliharaan keberaksaraan dengan fokus pada lima tema pemberdayaan masyarakat, yakni profesi/pekerjaan, pengembangan seni budaya, sosial politik dan kebangsaan, kesehatan dan olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam memberantas buta aksara memperoleh penghargaan dari UNESCO pada tahun 2012, yakni King Sejong Literacy Prize. Selain itu, sejak akhir 2018, pemerintah Indonesia dipilih sebagai Komite Pengarah Aliansi Global Literasi (Global Alliance for Literacy) UNESCO atas keberhasilan Indonesia memberantas buta aksara.

Hari Aksara Internasional ke-54

Kemendikbud siap menggelar peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-54 pada tanggal 5 hingga 8 September 2019. Puncak peringatan akan diselenggarakan pada tanggal 7 September 2019, di Lapangan Karebosi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wujud komitmen Indonesia dalam pengentasan buta aksara, dan melaksanakan komitmen internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UNESCO menetapkan tanggal 8 September sebagai Hari Aksara Internasional. “Dengan memperingati Hari Aksara Internasional, kita perkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan pendidikan, baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam penuntasan buta aksara,” terang Harris.

Tema HAI ke-54 yang diusung oleh UNESCO adalah “Literacy and Multilingualism”. Mengacu tema tersebut, Kemendikbud menetapkan tema nasional peringatan HAI tahun ini “Ragam Budaya Lokal dan Literasi Masyarakat”. “Dengan tema ini, kami berharap program pendidikan keaksaraan dapat memanfaatkan peluang dari keberagaman budaya dan bahasa,” tutur Dirjen Harris.

Dalam peringatan HAI, Kemendikbud juga menyosialisasikan kebijakan dan program percepatan penuntasan buta aksara di Indonesia melalui program Gerakan Literasi Nasional. Rangkaian kegiatan HAI ke-54 terdiri dari Festival Literasi Indonesia, pameran produk unggulan PAUD dan DIKMAS, temu evaluasi pelaksanaan program pendidikan keaksaraan dan Kesetaraan, workshop pendidikan keaksaraan komunitas adat terpencil/khusus, bimbingan teknis pendidikan berkelanjutan, workshop percepatan satuan pendidikan nonformal terakreditasi, dan pameran pendidikan dan kebudayaan.

Selain kegiatan tersebut, pada puncak peringatan HAI juga akan diberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah berkonstribusi dalam bidang keaksaraan, antara lain, anugerah aksara bagi pemerintah kabupaten/kota, pegiat keaksaraan, penghargaan tokoh komunitas adat terpencil/khusus, penghargaan TBM kreatif/rekreatif, penghargaan keberaksaraan bagi peserta didik keaksaraan dasar, dan penghargaan keberaksaraan bagi peserta didik keaksaraan usaha mandiri. Selain itu, pemerintah juga memberikan penghargaan peserta didik kursus dan pelatihan, penghargaan lembaga kursus dan pelatihan berprestasi. Total penerima penghargaan mencapai 135 orang/lembaga, terdiri dari 91 orang/lembaga penerima penghargaan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, dan 44 orang/lembaga dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

Terdapat enam kabupaten dan satu kota yang akan mendapat anugerah aksara di puncak peringatan HAI ke-54, yakni Kota Balikpapan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Bone, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Pemerintah daerah tersebut berkomitmen tinggi dalam upaya penuntasan buta aksara. Kami berharap ini menjadi contoh praktik baik bagi pemerintah daerah lain.



Jakarta, 29 Agustus 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: www.kemdikbud.go.id
Sumber : Siaran Pers BKLM, Nomor: 279/sipres/A5.3/VIII/2019