Kemensos Gelar Lokakarya Nasional Shelter dan Pemukiman 20 Agustus 2019 ← Back
Mendorong Paradigma Baru Shelter Adalah Proses Bukan Produk
Kota Mataram, Lombok (21 Agustus 2019) – Kementerian Sosial RI bersama International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies atau Federasi Palang Merah Internasional (IFRC) menggelar Lokakarya Nasional tentang Shelter dan Pemukiman yang berlangsung di Kota Mataram, Lombok, 19—23 Agustus 2019.
"Kemensos sebagai Koordinator Klaster Pengungsian dan Perlindungan membawahi 8 sub klaster, salah satunya Sub Klaster Shelter. Dalam sub klaster ini salah satu tugasnya adalah mendorong proses pelayanan shelter yang berpusat pada masyarakat,” tutur Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat saat membuka Lokakarya di Lombok, Rabu.
Mensos mengatakan pada setiap kejadian bencana, kebutuhan shelter adalah kebutuhan yang paling besar dan paling mendesak. Namun demikian menyiapkan shelter bukan sekedar menyiapkan bangunan tempat tinggal baru untuk penyintas.
"Memberikan shelter kepada masyarakat terdampak bencana berarti mendengarkan mereka, mendukung mereka sesuai dengan metode pilihan yang paling tepat bagi setiap keluarga dengan mempertimbangkan kesetaraan gender, pendekatan yang inklusif, serta menghargai suara dari yang tua (lansia) hingga yang muda (anak-anak)," tuturnya.
Dalam proses penyediaan shelter, lanjutnya, warga didampingi dalam menyediakan tempat berlindung yang layak dimana setiap orang memiliki pilihan tersendiri untuk pulih dari dampak bencana.
Jadi, shelter tidak hanya mengenai desain dan kualitas material, namun juga memastikan bantuan yang diberikan memberikan keamanan, kenyamanan, bermartabat, dan memuluskan proses transisi.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan penanganan bencana tidak selalu harus mendirikan posko pengungsian terpusat, lalu mengumpulkan para penyintas ke dalam satu lokasi yang sama.
"Cara pandang seperti ini tidak salah, namun alangkah lebih baik jika kita memberikan kesempatan para penyintas untuk memilih tempat tinggal sementara di rumah sanak saudara atau tetangga yang aman dari bencana," terangnya.
Dikatakan Dirjen pemerintah bertugas memfasilitasi mereka termasuk memastikan tempat tinggal sementara aman dari bencana susulan.
Contoh berikutnya adalah upaya Kemensos dalam pemenuhan kebutuhan makanan melalui Dapur Umum. Pendirian Dapur Umum tidak selalu harus menggunakan mobil Dapur Umum dengan peralatan masak yang serba lengkap, namun juga dapat dilakukan dengan mendirikan dapur mandiri yang dikelola masyarakat itu sendiri dengan peralatan masak yang juga milik masyarakat.
"Dan pola penanganan bencana dengan mengedepankan kemandirian masyarakat kini sudah mulai digalakkan," tambahnya.
Pengendalian Asbestos
Sementara itu di tempat yang sama Dirjen memaparkan Sub Klaster Shelter telah melakukan penelitian termasuk pengujian lab yang menunjukkan bahwa puing-puing reruntuhan yang ditemukan di Lombok mengandung asbestos dalam kadar yang membahayakan bagi kesehatan manusia.
"Untuk itu salah satu upaya Kemensos pada Lokakarya ini adalah meluncurkan Panduan Pengendalian Asbestos dalam Situasi Bencana," tuturnya.
Hal ini merupakan salah satu capaian di antara banyak hal yang telah dilakukan oleh Sub Klaster Shelter seperti peningkatan kapasitas, mengkoordinasikan sebanyak 260 lembaga di bidang shelter, pembuatan buku Panduan Shelter untuk Kemanusiaan.
"Tentu saja hal ini tidak akan dapat terlaksana tanpa dukungan komitmen yang diberikan oleh International Federation of Red Cross and Red Cressents Societies/ Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (IFRC)," kata Dirjen.
Tentang Lokakarya Nasional
Kementerian Sosial bersama IFRC menggelar Lokakarya Nasional tentang Shelter dan Pemukiman yang diikuti dua agenda berskala regional yakni (1) Pertemuan Regional untuk Global Shelter Cluster team; (2) Asia-Pacific Regional Shelter Practitioners Forum.
Kegiatan ini digelar dalam rangka Peringatan Satu Tahun Gempa Lombok dan Peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia yang jatuh pada 19 Agustus 2019.
Tema lokakarya adalah "Mendukung Masyarakat Bertransisi Secara Aman, Nyaman, Bermartabat, dan Berpusat pada Masyarakat".
Hadir sebagai Keynote Speech adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Menghadirkan pembicara di antaranya Koordinator Klaster Shelter Global-IFRC Ela Serdaloglu, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah dan Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate.
Tujuan kegiatan ini adalah (1) Merumuskan Rencana Kerja Sub Klaster Shelter 2019-2022; (2) Berbagi Pengalaman dan Penyusunan Strategi tentang Shelter; (3) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan komunitas Shelter di Indonesia; (4) Pembentukan Forum Praktisi Shelter di Indonesia.
Sejumlah lembaga peserta di antaranya Afghan Red Crecsent Society, American Red Cross, Association of Resiliency Movemeng (ARM), Badan Amil Zakat Nasional Tanggap Bencana, Bali Emergency Effort Relief, Canadian Red Cross, Caritas Bangladesh, Caritas Switzerland, Kementerian PUPR, International Medical Corps, International Organization for Migration (IOM), Litbangkes Kemenkes, MDMC, Mercy Corps Indonesia, Nepal Reconstruction Authority, Nepal Red Cross Society, Pakistan Red Crescent Society, Rumah Zakat, UNDP, UNFPA, UNICEF, Wahana Visi Indonesia (WVI), World Food Programme, Yayasan Sayangi Tunas Cilik, dll.
Sumber :
Kota Mataram, Lombok (21 Agustus 2019) – Kementerian Sosial RI bersama International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies atau Federasi Palang Merah Internasional (IFRC) menggelar Lokakarya Nasional tentang Shelter dan Pemukiman yang berlangsung di Kota Mataram, Lombok, 19—23 Agustus 2019.
"Kemensos sebagai Koordinator Klaster Pengungsian dan Perlindungan membawahi 8 sub klaster, salah satunya Sub Klaster Shelter. Dalam sub klaster ini salah satu tugasnya adalah mendorong proses pelayanan shelter yang berpusat pada masyarakat,” tutur Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat saat membuka Lokakarya di Lombok, Rabu.
Mensos mengatakan pada setiap kejadian bencana, kebutuhan shelter adalah kebutuhan yang paling besar dan paling mendesak. Namun demikian menyiapkan shelter bukan sekedar menyiapkan bangunan tempat tinggal baru untuk penyintas.
"Memberikan shelter kepada masyarakat terdampak bencana berarti mendengarkan mereka, mendukung mereka sesuai dengan metode pilihan yang paling tepat bagi setiap keluarga dengan mempertimbangkan kesetaraan gender, pendekatan yang inklusif, serta menghargai suara dari yang tua (lansia) hingga yang muda (anak-anak)," tuturnya.
Dalam proses penyediaan shelter, lanjutnya, warga didampingi dalam menyediakan tempat berlindung yang layak dimana setiap orang memiliki pilihan tersendiri untuk pulih dari dampak bencana.
Jadi, shelter tidak hanya mengenai desain dan kualitas material, namun juga memastikan bantuan yang diberikan memberikan keamanan, kenyamanan, bermartabat, dan memuluskan proses transisi.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan penanganan bencana tidak selalu harus mendirikan posko pengungsian terpusat, lalu mengumpulkan para penyintas ke dalam satu lokasi yang sama.
"Cara pandang seperti ini tidak salah, namun alangkah lebih baik jika kita memberikan kesempatan para penyintas untuk memilih tempat tinggal sementara di rumah sanak saudara atau tetangga yang aman dari bencana," terangnya.
Dikatakan Dirjen pemerintah bertugas memfasilitasi mereka termasuk memastikan tempat tinggal sementara aman dari bencana susulan.
Contoh berikutnya adalah upaya Kemensos dalam pemenuhan kebutuhan makanan melalui Dapur Umum. Pendirian Dapur Umum tidak selalu harus menggunakan mobil Dapur Umum dengan peralatan masak yang serba lengkap, namun juga dapat dilakukan dengan mendirikan dapur mandiri yang dikelola masyarakat itu sendiri dengan peralatan masak yang juga milik masyarakat.
"Dan pola penanganan bencana dengan mengedepankan kemandirian masyarakat kini sudah mulai digalakkan," tambahnya.
Pengendalian Asbestos
Sementara itu di tempat yang sama Dirjen memaparkan Sub Klaster Shelter telah melakukan penelitian termasuk pengujian lab yang menunjukkan bahwa puing-puing reruntuhan yang ditemukan di Lombok mengandung asbestos dalam kadar yang membahayakan bagi kesehatan manusia.
"Untuk itu salah satu upaya Kemensos pada Lokakarya ini adalah meluncurkan Panduan Pengendalian Asbestos dalam Situasi Bencana," tuturnya.
Hal ini merupakan salah satu capaian di antara banyak hal yang telah dilakukan oleh Sub Klaster Shelter seperti peningkatan kapasitas, mengkoordinasikan sebanyak 260 lembaga di bidang shelter, pembuatan buku Panduan Shelter untuk Kemanusiaan.
"Tentu saja hal ini tidak akan dapat terlaksana tanpa dukungan komitmen yang diberikan oleh International Federation of Red Cross and Red Cressents Societies/ Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (IFRC)," kata Dirjen.
Tentang Lokakarya Nasional
Kementerian Sosial bersama IFRC menggelar Lokakarya Nasional tentang Shelter dan Pemukiman yang diikuti dua agenda berskala regional yakni (1) Pertemuan Regional untuk Global Shelter Cluster team; (2) Asia-Pacific Regional Shelter Practitioners Forum.
Kegiatan ini digelar dalam rangka Peringatan Satu Tahun Gempa Lombok dan Peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia yang jatuh pada 19 Agustus 2019.
Tema lokakarya adalah "Mendukung Masyarakat Bertransisi Secara Aman, Nyaman, Bermartabat, dan Berpusat pada Masyarakat".
Hadir sebagai Keynote Speech adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Menghadirkan pembicara di antaranya Koordinator Klaster Shelter Global-IFRC Ela Serdaloglu, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah dan Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate.
Tujuan kegiatan ini adalah (1) Merumuskan Rencana Kerja Sub Klaster Shelter 2019-2022; (2) Berbagi Pengalaman dan Penyusunan Strategi tentang Shelter; (3) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan komunitas Shelter di Indonesia; (4) Pembentukan Forum Praktisi Shelter di Indonesia.
Sejumlah lembaga peserta di antaranya Afghan Red Crecsent Society, American Red Cross, Association of Resiliency Movemeng (ARM), Badan Amil Zakat Nasional Tanggap Bencana, Bali Emergency Effort Relief, Canadian Red Cross, Caritas Bangladesh, Caritas Switzerland, Kementerian PUPR, International Medical Corps, International Organization for Migration (IOM), Litbangkes Kemenkes, MDMC, Mercy Corps Indonesia, Nepal Reconstruction Authority, Nepal Red Cross Society, Pakistan Red Crescent Society, Rumah Zakat, UNDP, UNFPA, UNICEF, Wahana Visi Indonesia (WVI), World Food Programme, Yayasan Sayangi Tunas Cilik, dll.
Sumber :
Penulis : pengelola web kemdikbud
Editor :
Dilihat 6708 kali
Editor :
Dilihat 6708 kali