Jakarta, Kemendikbud --- Untuk mendorong penuntasan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan khususnya di Kota Probolinggo, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Kemendikbud sebagai tuan rumah memiliki peran dalam memfasilitasi dan menampung aspirasi terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia, salah satunya dari Kota Probolinggo. Rombongan kunker DPRD Kota Probolinggo diterima oleh Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud (Plt. Kabag HAL BKLM) Emi Salpiati.
 
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdik PORA) Kota Probolinggo Moch. Maskur mengatakan, plafon pendidikan Kota Probolinggo tahun 2019 berjalan lancar. "Semua target sudah dipenuhi untuk dilaporkan sebelum tanggal 21 Juli 2019 agar anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hangus. Namun, ada masalah terkait dengan pelaksanaan e-katalog", kata Maskur.

Maskur menjelaskan, dari 17 penerbit yang sudah mendapatkan rekomendasi, jika semuanya melalui daring (online) dapat dilihat. "Tetapi ini sudah tidak online lagi, jadi kami kesulitan melihat secara detail kemampuan daripada penerbit”, jelasnya.
 
Program prioritas anggaran Kota Probolinggo tahun 2020 adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) siswa SD dan SMP negeri ditunjang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Tahun 2019 ini Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Probolinggo sudah menyiapkan anggaran sebanyak Rp 4,5 miliar  untuk kebutuhan seragam. Baik siswa negeri maupun swasta tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran pribadi untuk seragam sekolah.
 
Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo Abdul Aziz mengatakan, petunjuk teknis (juknis) yang selalu datang terlambat menjadi kendala sehingga serapan DAK terlambat. Akhirnya memaksa sekolah-sekolah yang sudah ditetapkan sebagai program pendidikan gratis, memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara memungut beberapa partisipasi dari wali murid.

“Dalam rangka itu kami ingin ada percepatan sinkronisasi jadi DAK yang belum tuntas ini kami ingin percepat serapannya,” ujar Abdul Aziz.

Perlu ada pemikiran supaya BOS nasional (Bosna) bisa dicairkan pada triwulan pertama sehingga pada triwulan kedua pelaksanaan sekolah gratis di daerah bisa berjalan dengan baik. Hal ini pula yang menjadi dorongan kebijakan DPRD supaya pelaksanaan pendidikan betul-betul pada pengembangan sumber daya manusia (sdm). Turut hadir Ketua DPRD Kota Probolinggo selaku koordinator rombongan kunker Agus Rudiyanto Ghaffur beserta jajarannya. (Septi Herliana Dwi Waluyanti/Henry Pasaribu).
 
 
 
 
Sumber :