Mendikbud: Indonesia Capai Angka Literasi di atas 98 Persen 08 September 2019 ← Back
Makassar, Kemendikbud —- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) memberikan apresiasi atas capaian literasi yang luar biasa di atas 98 persen. Hal tersebut diutarakan Mendikbud pada Puncak Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-54, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (07/09/2019).
“Sekarang Indonesia telah mencapai angka literasi yang sangat tinggi karena sudah di atas 98%. Padahal waktu awal kemerdekaan, saat dicanangkannya gerakan pemberantasan buta huruf, kondisi penduduk Indonesia 97 persen buta aksara,” tutur Mendikbud.
Semangat memberantasan buta aksara, kata Mendikbud, telah dinyalakan oleh oleh Bung Karno sejak awal kemerdekaan melalui gerakan “Bantulah Usaha Pemberantasan Buta Huruf”. “Gerakan ini membuahkan hasil, Indonesia yang pada awal kemerdekaan banyak yang masih buta aksara, setelah 74 tahun kemerdekaan berubah drastis menjadi bangsa dengan mayoritas melek aksara, dan semakin maju,” jelas Mendikbud.
Peringatan HAI tahun ini mengangkat tema “Ragam Budaya Lokal dan Literasi Masyarakat”. “Tema ini sangat tepat yang didasarkan pada kesadaran atas keberagaman budaya yang harus dipelihara dan kita kembangkan sebagai wahana bersama dalam meningkatkan literasi masyarakat, dan mendorong pemberantasan buta aksara,” ujar Mendikbud.
Mendikbud menambahkan, gerakan literasi bukan hanya gerakan di zaman modern, melainkan sejarahnya dimulai sejak zaman rasul. “Kalau kita berangkat dari pendekatan profetik (keagamaan), sebetulnya pemberantasan buta huruf justru bagi yang beragama Islam hukumnya wajib karena bagian dari sunnah rasul. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pertama mendapatkan wahyu adalah untuk melakukan gerakan literasi, yaitu ketika di gua Hira diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk membaca atau iqra (bahasa Arab). Iqra pada dasarnya adalah gerakan literasi karena itu saya kira di semua agama, tidak hanya Islam saja, wajib bagi kita untuk menuntaskan literasi ini,” jelas Mendikbud.
Literasi saat ini, ungkap Mendikbud, mengalami pengembangan, ada literasi digital, literasi finansial, literasi kebudayaan, kewargaan, dan lain-lain, sehingga tidak cukup membina masyarakat hanya sekadar membaca, menulis, dan berhitung, melainkan harus betul-betul bisa memanfaatkan kemampuan literasinya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari, maupun berbangsa dan bernegara.
“Maka tugas kita sekarang adalah meningkatkan peranan pendidikan untuk menyongsong abad ke-21, menyiapkan generasi emas 2045 dalam rangka memasuki era revolusi industri 4.0,” pesan Mendikbud.
Pada kesempatan yang sama Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, mengatakan bahwa nilai-nilai yang sudah dimiliki secara turun-temurun tetap relevan dan harus dipegang teguh di zaman modern ini. “Sesuai dengan tema perayaan, maka izinkan saya mengenalkan salah satu nilai luhur yang lahir dari Sulawesi Selatan yaitu “sipakatau, sipakainge’ dan sipakalebbi”. Dalam bahasa Indonesia artinya saling memanusiakan, saling mengingatkan, dan saling menghargai,” ujar Gubernur Nurdin.
Nilai-nilai yang diajarkan secara turun temurun oleh orang tua, tutur Nurdin, adalah untuk membentuk karakter para generasinya. Ia optimis bahwa penerapan nilai-nilai luhur para orang tua dalam kehidupan sehari-hari dapat menciptakan keharmonisan dan suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat.
“Alangkah baiknya jika kita gunakan teknologi sosial media untuk menyebarkan berita yang baik dan alangkah baiknya jika kita mengingatkan saudara-saudara kita yang menyebarkan berita yang isinya hoax. Inilah tantangan literasi pada abad ke-21 yang lebih dari kemampuan baca, tulis, dan hitung. Literasi yang berdasarkan budaya luhur saling menghargai, menyebarkan kebaikan dan kritis dalam menerima setiap informasi yang kita terima,” ujarnya.
Terkait dengan persoalan buta aksara, jelas Gubernur Nurdin, merupakan masalah besar yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya di provinsinya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan pada 2018 mencapai 70,90. Berdasarkan peta per daerah, IPM di provinsi tersebut termasuk positif karena sebagian sudah berstatus tinggi. Dari 24 kabupaten/kota, tinggal 11 kabupaten dengan status sedang, 7 daerah berstatus tinggi yaitu Parepare, Palopo, Luwu Timur, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Barru, dan Kota Makassar yang merupakan satu-satunya yang berada di level sangat tinggi.
“Gerakan literasi sekarang ini menjadi gerakan yang terus disosialisasikan pada setiap lapisan masyarakat. Kegiatan literasi merupakan suatu bentuk hak dari setiap orang untuk belajar di sepanjang hidupnya, di mana harapannya adalah dengan kemampuan literasi yang meningkat maka kualitas hidup masyarakat juga bisa ikut meningkat. Efek ganda yang dimilikinya juga bisa membantu pembangunan berkelanjutan seperti pemberantasan kemiskinan, pertumbuhan penduduk, peningkatan angka harapan hidup. Akhirnya, dengan semangat peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2019 ini, marilah kita berupaya bersama-sama untuk membebaskan bangsa kita dari buta aksara,” tutur Nurdin.
Ditemui awak media usai kegiatan, Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud, Harris Iskandar, mengatakan bahwa literasi tidak hanya cukup membaca, menulis dan berhitung (calistung). “Enam literasi dasar harus dikuasai oleh semua orang dewasa di dunia. Kalau sekarang masih diukur dengan melihat angka buta aksara. nanti akan geser instrumennya mungkin menyangkut enam literasi dasar,” jelasnya.
“Untuk Literasi digital leading sector-nya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kalau untuk literasi keuangan leading sector-nya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan,” tambah Harris.
Selanjutnya, kata Harris, pendidikan nonformal juga memiliki peran untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengalaman kerja praktik, seperti pada program Pendidikan Kesetaraan Paket C. “Jadi semua ikut paket C sekarang ini akan mendapatkan layanan keterampilan khusus sehingga lulusnya akan mendapatkan ijazah negeri paket C yang setara SMA, dilindungi oleh negara lalu berlaku di perguruan tinggi, di dunia usaha dan laku juga secara kompetensi,” jelas Harris
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengemukakan bahwa Komisi X DPR RI siap memberikan dukungan kepada dunia pendidikan nonformal dan informal dalam bentuk anggaran atau kebijakan khusus yang nantinya akan berdampak kepada para alumni kursus.
“Anggaran sudah jauh meningkat. Namun kalau dibandingkan pendidikan formal tentu saja jauh. Tapi jika kita bandingkan dengan 5 tahun terakhir itu sudah sangat meningkat. Tahun ini ada Rp8,3 triliun untuk pusat dan daerah. Apalagi kita yang perempuan ya sebab bagi perempuan, kesempatan untuk pemerataan akses pendidikan dan pengetahuan itu bisa terjadi. Apalagi tadi yang ibu-ibu yang mungkin tadinya buta aksara sekarang jadi bisa baca tulis. Itu luar biasa dan sudah ikuti tren dan pasar yang berkembang” jelas Hetifah.
Pendidikan keluarga, lanjut Hetifah, tidak kalah penting. Menurutnya, pendidikan justru harus dimulai dari keluarga untuk membentuk karakter anak. “Orang tua murid juga jadi sumber ilmu dan bagaimana sekarang mengatasi soal radikalisme serta mendorong toleransi pada anak,” pungkas Hetifah.
Untuk memeriahkan peringatan HAI ini, Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar, mulai dari tanggal 5 s.d. 8 September 2019 menyelenggarakan berbagai kegiatan, seperti Pameran Produk Unggulan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Festival Literasi Indonesia, Temu Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Workshop Pendidikan Keaksaraan Komunitas Adat Terpencil/Khusus, Bimbingan Teknis Pendidikan Berkelanjutan, Workshop Percepatan Satuan Pendidikan Nonformal Terakreditasi, dan Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh daerah.
Dalam rangka pemberian apresiasi kepada berbagai komponen yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Kemendikbud memberikan penghargaan, kepada pemerintah kabupaten/kota, pegiat keaksaraan, tokoh komunitas adat terpencil/khusus, TBM kreatif-rekreatif, peserta didik keaksaraan dasar, peserta didik keaksaraan usaha mandiri, peserta didik kursus dan pelatihan, kelembagaan satuan pendidikan nonformal berprestasi, pegiat perempuan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, kelembagaan sanggar kegiatan belajar, kursus dan pelatihan, pemenang publikasi video keaksaran, pemenang publikasi keaksaraan di media cetak dan/atau daring, pemenang lomba video dan foto literasi masyarakat, pemenang lomba menulis praktik baik literasi masyarakat, mitra peduli PAUD dan dikmas kategori DUDI/BUMN, dan mitra peduli PAUD dan Dikmas kategori ormas/yayasan. *
Makassar, 7 September 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: www.kemdikbud.go.id
Sumber : Siaran Pers BKLM, Nomor: 286/Sipres/A5.3/IX/2019
“Sekarang Indonesia telah mencapai angka literasi yang sangat tinggi karena sudah di atas 98%. Padahal waktu awal kemerdekaan, saat dicanangkannya gerakan pemberantasan buta huruf, kondisi penduduk Indonesia 97 persen buta aksara,” tutur Mendikbud.
Semangat memberantasan buta aksara, kata Mendikbud, telah dinyalakan oleh oleh Bung Karno sejak awal kemerdekaan melalui gerakan “Bantulah Usaha Pemberantasan Buta Huruf”. “Gerakan ini membuahkan hasil, Indonesia yang pada awal kemerdekaan banyak yang masih buta aksara, setelah 74 tahun kemerdekaan berubah drastis menjadi bangsa dengan mayoritas melek aksara, dan semakin maju,” jelas Mendikbud.
Peringatan HAI tahun ini mengangkat tema “Ragam Budaya Lokal dan Literasi Masyarakat”. “Tema ini sangat tepat yang didasarkan pada kesadaran atas keberagaman budaya yang harus dipelihara dan kita kembangkan sebagai wahana bersama dalam meningkatkan literasi masyarakat, dan mendorong pemberantasan buta aksara,” ujar Mendikbud.
Mendikbud menambahkan, gerakan literasi bukan hanya gerakan di zaman modern, melainkan sejarahnya dimulai sejak zaman rasul. “Kalau kita berangkat dari pendekatan profetik (keagamaan), sebetulnya pemberantasan buta huruf justru bagi yang beragama Islam hukumnya wajib karena bagian dari sunnah rasul. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pertama mendapatkan wahyu adalah untuk melakukan gerakan literasi, yaitu ketika di gua Hira diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk membaca atau iqra (bahasa Arab). Iqra pada dasarnya adalah gerakan literasi karena itu saya kira di semua agama, tidak hanya Islam saja, wajib bagi kita untuk menuntaskan literasi ini,” jelas Mendikbud.
Literasi saat ini, ungkap Mendikbud, mengalami pengembangan, ada literasi digital, literasi finansial, literasi kebudayaan, kewargaan, dan lain-lain, sehingga tidak cukup membina masyarakat hanya sekadar membaca, menulis, dan berhitung, melainkan harus betul-betul bisa memanfaatkan kemampuan literasinya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari, maupun berbangsa dan bernegara.
“Maka tugas kita sekarang adalah meningkatkan peranan pendidikan untuk menyongsong abad ke-21, menyiapkan generasi emas 2045 dalam rangka memasuki era revolusi industri 4.0,” pesan Mendikbud.
Pada kesempatan yang sama Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, mengatakan bahwa nilai-nilai yang sudah dimiliki secara turun-temurun tetap relevan dan harus dipegang teguh di zaman modern ini. “Sesuai dengan tema perayaan, maka izinkan saya mengenalkan salah satu nilai luhur yang lahir dari Sulawesi Selatan yaitu “sipakatau, sipakainge’ dan sipakalebbi”. Dalam bahasa Indonesia artinya saling memanusiakan, saling mengingatkan, dan saling menghargai,” ujar Gubernur Nurdin.
Nilai-nilai yang diajarkan secara turun temurun oleh orang tua, tutur Nurdin, adalah untuk membentuk karakter para generasinya. Ia optimis bahwa penerapan nilai-nilai luhur para orang tua dalam kehidupan sehari-hari dapat menciptakan keharmonisan dan suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat.
“Alangkah baiknya jika kita gunakan teknologi sosial media untuk menyebarkan berita yang baik dan alangkah baiknya jika kita mengingatkan saudara-saudara kita yang menyebarkan berita yang isinya hoax. Inilah tantangan literasi pada abad ke-21 yang lebih dari kemampuan baca, tulis, dan hitung. Literasi yang berdasarkan budaya luhur saling menghargai, menyebarkan kebaikan dan kritis dalam menerima setiap informasi yang kita terima,” ujarnya.
Terkait dengan persoalan buta aksara, jelas Gubernur Nurdin, merupakan masalah besar yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya di provinsinya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan pada 2018 mencapai 70,90. Berdasarkan peta per daerah, IPM di provinsi tersebut termasuk positif karena sebagian sudah berstatus tinggi. Dari 24 kabupaten/kota, tinggal 11 kabupaten dengan status sedang, 7 daerah berstatus tinggi yaitu Parepare, Palopo, Luwu Timur, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Barru, dan Kota Makassar yang merupakan satu-satunya yang berada di level sangat tinggi.
“Gerakan literasi sekarang ini menjadi gerakan yang terus disosialisasikan pada setiap lapisan masyarakat. Kegiatan literasi merupakan suatu bentuk hak dari setiap orang untuk belajar di sepanjang hidupnya, di mana harapannya adalah dengan kemampuan literasi yang meningkat maka kualitas hidup masyarakat juga bisa ikut meningkat. Efek ganda yang dimilikinya juga bisa membantu pembangunan berkelanjutan seperti pemberantasan kemiskinan, pertumbuhan penduduk, peningkatan angka harapan hidup. Akhirnya, dengan semangat peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2019 ini, marilah kita berupaya bersama-sama untuk membebaskan bangsa kita dari buta aksara,” tutur Nurdin.
Ditemui awak media usai kegiatan, Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud, Harris Iskandar, mengatakan bahwa literasi tidak hanya cukup membaca, menulis dan berhitung (calistung). “Enam literasi dasar harus dikuasai oleh semua orang dewasa di dunia. Kalau sekarang masih diukur dengan melihat angka buta aksara. nanti akan geser instrumennya mungkin menyangkut enam literasi dasar,” jelasnya.
“Untuk Literasi digital leading sector-nya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kalau untuk literasi keuangan leading sector-nya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan,” tambah Harris.
Selanjutnya, kata Harris, pendidikan nonformal juga memiliki peran untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengalaman kerja praktik, seperti pada program Pendidikan Kesetaraan Paket C. “Jadi semua ikut paket C sekarang ini akan mendapatkan layanan keterampilan khusus sehingga lulusnya akan mendapatkan ijazah negeri paket C yang setara SMA, dilindungi oleh negara lalu berlaku di perguruan tinggi, di dunia usaha dan laku juga secara kompetensi,” jelas Harris
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengemukakan bahwa Komisi X DPR RI siap memberikan dukungan kepada dunia pendidikan nonformal dan informal dalam bentuk anggaran atau kebijakan khusus yang nantinya akan berdampak kepada para alumni kursus.
“Anggaran sudah jauh meningkat. Namun kalau dibandingkan pendidikan formal tentu saja jauh. Tapi jika kita bandingkan dengan 5 tahun terakhir itu sudah sangat meningkat. Tahun ini ada Rp8,3 triliun untuk pusat dan daerah. Apalagi kita yang perempuan ya sebab bagi perempuan, kesempatan untuk pemerataan akses pendidikan dan pengetahuan itu bisa terjadi. Apalagi tadi yang ibu-ibu yang mungkin tadinya buta aksara sekarang jadi bisa baca tulis. Itu luar biasa dan sudah ikuti tren dan pasar yang berkembang” jelas Hetifah.
Pendidikan keluarga, lanjut Hetifah, tidak kalah penting. Menurutnya, pendidikan justru harus dimulai dari keluarga untuk membentuk karakter anak. “Orang tua murid juga jadi sumber ilmu dan bagaimana sekarang mengatasi soal radikalisme serta mendorong toleransi pada anak,” pungkas Hetifah.
Untuk memeriahkan peringatan HAI ini, Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar, mulai dari tanggal 5 s.d. 8 September 2019 menyelenggarakan berbagai kegiatan, seperti Pameran Produk Unggulan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Festival Literasi Indonesia, Temu Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Workshop Pendidikan Keaksaraan Komunitas Adat Terpencil/Khusus, Bimbingan Teknis Pendidikan Berkelanjutan, Workshop Percepatan Satuan Pendidikan Nonformal Terakreditasi, dan Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh daerah.
Dalam rangka pemberian apresiasi kepada berbagai komponen yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Kemendikbud memberikan penghargaan, kepada pemerintah kabupaten/kota, pegiat keaksaraan, tokoh komunitas adat terpencil/khusus, TBM kreatif-rekreatif, peserta didik keaksaraan dasar, peserta didik keaksaraan usaha mandiri, peserta didik kursus dan pelatihan, kelembagaan satuan pendidikan nonformal berprestasi, pegiat perempuan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, kelembagaan sanggar kegiatan belajar, kursus dan pelatihan, pemenang publikasi video keaksaran, pemenang publikasi keaksaraan di media cetak dan/atau daring, pemenang lomba video dan foto literasi masyarakat, pemenang lomba menulis praktik baik literasi masyarakat, mitra peduli PAUD dan dikmas kategori DUDI/BUMN, dan mitra peduli PAUD dan Dikmas kategori ormas/yayasan. *
Makassar, 7 September 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: www.kemdikbud.go.id
Sumber : Siaran Pers BKLM, Nomor: 286/Sipres/A5.3/IX/2019
Penulis : Pengelola Siaran Pers
Editor :
Dilihat 7921 kali
Editor :
Dilihat 7921 kali