Jakarta, Kemendikbud — Para pengungsi yang terkena dampak kerusuhan sosial di Papua dan Papua Barat, khususnya para siswa sudah kembali ke rumah masing-masing, dan kembali melakukan aktivitas belajar di sekolah asal.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, usai menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) membahas tentang Penanganan Pasca Kerusuhan Sosial di Papua dan Papua Barat, di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (13/09).

“Hasil evaluasi yang diperoleh dari rapat yang membahas mengenai pasca kerusuhan sosial di Papua dan Papua Barat yang mengakibatkan beberapa siswa mengungsi, sekarang sudah tertangani, dengan dikembalikannya siswa-siswa tersebut ke sekolah asalnya,” jelas Mendikbud.

Usai kembali ke sekolah masing-masing, Mendikbud mengatakan, pentingnya lebih memperkuat pendidikan karakter di sekolah. Penguatan karakter tersebut untuk meningkatkan tumbuhnya rasa nasionalisme dan semangat bela negara siswa.

Mendikbud mengemukakan terdapat lima karakter utama dalam penanaman dan penguatan karakter, yakni religiusitas, nasionalisme, integritas, kemandirian dan gotong-royong. “Penanaman semangat nasionalisme merupakan yang utama untuk permasalahan konflik yang sekarang sedang dihadapi,” jelas Mendikbud.

Masing masing daerah, kata Mendikbud, memiliki titik tekan sendiri dari lima karakter tersebut. “Seperti religiusitas itu bukan hanya pelaksanaan beragamanya yang baik, tetapi juga toleransi seperti siap menerima perbedaan, keyakinan, dan lainnya,” pungkas Mendikbud.

Rapat tingkat menteri yang membahas mengenai penanganan pasca kerusuhan sosial di Papua dan Papua Barat dipimpin oleh Menko PMK, Puan Maharani. Selain dihadiri Mendikbud, rapat ini juga dihadiri Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembisey, dan Kepala BNPB Doni Monardo, serta perwakilan TNI/Polri dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya*

Jakarta, 14 September 2019,
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan
Sumber : Siaran Pers BKLM, Nomor: 293/Sipers/A5.3/IX/2019