Jakarta, Kemendikbud – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi salah satu dari enam belas Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) yang menerima Anugerah Pemimpin Perubahan pada acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma’ruf Amin hadir dan menyerahkan langsung penghargaan kepada para pemimpin perubahan dari K/L/Pemda. Keenam belas K/L/Pemda tersebut dinilai berhasil membangun zona integritas secara masif, sehingga setidaknya terdapat lima unit kerja pada instansi mereka yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pada tahun ini, ada sepuluh Unit Kerja Kemendikbud yang berhasil menerima predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 2019.  Kesepuluh unit itu adalah Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP Paud dan Dikmas) Jawa Barat, PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Bali, LPMP DKI Jakarta, LPMP Kalimantan Barat, LPMP Lampung, LPMP Riau, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) bidang Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, dan Pusat Penilaian Pendidikan.

Dalam arahannya, Wapres Ma’ruf Amin menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan akan bergantung pada keberhasilan reformasi birokrasi. Utamanya, pada unit pelayanan yang berdampak pada masyarakat dan dunia usaha.

"Sukses tidaknya agenda pembangunan yang diusung presiden akan bergantung pada keberhasilan reformasi birokrasi di pemerintah," tutur Ma’ruf.

Wapres juga berharap bahwa nantinya cakupan pembangunan zona integritas diperluas. Perubahan dalam birokrasi, menurut Ma’ruf, harus semakin inovatif dan mengutamakan kepentingan masyarakat. "Hilangkan rutinitas dan buat inovasi!" tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyampaikan pentingnya zona integritas dalam membangun program reformasi birokrasi. Tujuannya agar mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang antikorupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

"Zona integritas dilakukan dengan membangun percontohan (role model) pada tingkat unit kerja pada instansi pemerintah sebagai unit menuju WBK/WBBM," jelasnya.

Selain Kemendikbud, K/L/Pemda penerima Anugerah Pemimpin Perubahan lainnya adalah Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Pertanian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan Tentara Nasional Indonesia. (Prani Pramudita)
Sumber :