Jakarta, Kemendikbud --- Sebagai orang tua dari tiga orang anak yang membutuhkan pendampingan belajar di masa pandemi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyampaikan saran kepada Presiden Joko Widodo agar rapat terbatas (ratas) dimulai di atas pukul 14.00 WIB. Ia memahami dan merasakan sendiri bahwa keterlibatan orang tua dalam pembelajaran jarak jauh merupakan faktor yang sangat penting. Meskipun di sisi lain, Mendikbud menyadari ada pula sebagian orang tua yang harus bekerja dan tidak bisa mendampingi anaknya belajar.
 
Namun demikian, Mendikbud menilai, penting bagi orang tua untuk lebih dekat secara fisik dan mengenal psikologis anak serta terlibat dalam aktivitas bersama di masa pandemi ini. Hal tersebut ia anggap memberi dampak positif bukan hanya kepada anak tapi kepada negara karena anak-anak saat ini secara kolektif adalah masa depan negara.
 
Menyambut gagasan Mendikbud tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani berinisiatif memberlakukan aturan ini di lingkup kementeriannya. "Saya mau buat seperti ini, rapim-rapim, rapat-rapat di kementerian saya (Kementerian Keuangan) tidak boleh saat jam sekolah. Ini agar orang tua pas office hour lebih fleksibel," ujar dalam dikusi virtual di Jakarta, Senin (26/10).
 
Kemenkeu secara khusus bertanggung jawab mengawal APBN agar tetap berfungsi menjadi katalis bagi kebijakan strategis dalam upaya menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil, bertahan, dan bangkit kembali. Peduli, responsif, adaptif atasi pandemi, bangkitkan ekonomi.
 
“Mari berkontribusi memeratakan akses pendidikan, memajukan mutu pendidikan, dan saling berkolaborasi untuk dunia pendidikan demi masa depan yang cerah bagi anak-anak Indonesia,” tutup Sri Mulyani.
 
Praktisi pendidikan, Najeela Shihab, mengatakan bahwa saran yang disampaikan Mendikbud kepada Presiden patut dipertimbangkan. Karena ia mendapati bahwa banyak sekali orang tua yang tertekan saat bekerja di rumah, dan di saat yang bersamaan, mereka harus berpacu dengan waktu untuk bekerja dan mendampingi anaknya sekolah online.
 
“Mengajar itu esensinya belajar, justru pengalaman belajar bersama dan belajar dari anak sangatlah penting sehingga manfaatnya pembelajaran tidak hanya dirasakan untuk anak-anak namun juga orang tua dan guru yang terlibat,” ucap Najeela.
 
Selain itu, di masa awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia, salah satu kebijakan Kemendikbud adalah meniadakan ujian nasional dan ujian sekolah, serta menggantinya dengan Asesmen Nasional. Di samping untuk mencegah penyebaran Covid-19, pembatalan ujian nasional dilakukan karena tak lagi relevan untuk mengevaluasi kinerja sekolah. Menurut Menteri Nadiem, sudah waktunya standar evaluasi pendidikan merujuk pada standar global.
 
Mendikbud mengatakan Asesmen Nasional justru merupakan upaya untuk menyetarakan akses pendidikan kepada semua orang. Lantaran siswa tidak akan dinilai secara individual berdasarkan capaian pendidikannya. Asesmen Nasional digunakan untuk evaluasi kinerja sekolah. “Asesmen memberi umpan balik untuk guru dan sekolah bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas, bukan untuk sistem seleksi anak masuk negeri dan swasta," terangnya.
 
Produser dan pemain film, Dian Sastrowardoyo mendukung kebijakan ini. Ketika daerah 3T yang diberikan subsidi pendidikan yang menunjang mutu pembelajaran maka akan banyak daerah terpencil yang mampu melahirkan pendidik dan peserta didik yang sukses. “Semoga Indonesia segera memiliki daerah 3T yang menjadi pelopor kemajuan di bidang pendidikan dan ekonomi,” katanya. (Denty A./Aline R.)
Sumber :