Kemendikbudristek Siapkan Rp270 Miliar untuk Kampus Merdeka Vokasi 28 Mei 2021 ← Back
Jakarta, 27 Mei 2021 --- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyediakan anggaran sebesar Rp270 miliar untuk menyukseskan program Merdeka Belajar 11: Kampus Merdeka Vokasi. Program yang memiliki visi yang sama dengan Merdeka Belajar episode 2: Kampus Merdeka ini, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perguruan tinggi untuk berkiprah dengan anggaran khusus.
Dari Rp270 miliar dana pendidikan yang disiapkan, Rp90 miliar di antaranya disediakan bagi program SMK-D2 jalur cepat dan program peningkatan program studi D3 menjadi sarjana terapan (D4). Sementara itu, untuk dana padanan (matching fund), anggaran yang disiapkan sebesar Rp180 miliar untuk pengembangan Pusat Unggulan Teknologi, hilirisasi produk riset terapan, dan start-up kampus vokasi yang dibangun bersama industri.
“Untuk dana kompetitif setiap usulan akan diberikan maksimal Rp1 miliar tergantung kualitas usulan. Sementara itu, untuk dana padanan itu harus memiliki kualifikasi dan ketentuan sesuai dengan persyaratan. Di antaranya harus bisa bisa meraih partner industri dengan kontribusi dana incash atau inkind dari industri. Perbadingan dana yang akan diberikan maksimal 3:1, artinya bila industri memberikan1 rupiah maka pengusul akan mendapat maksimal 3 rupiah dari Kemendikbudristek bergantung kualitas usulannya,” demikian disampaikan Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Benny Bandanadjaja, pada Bincang Interaktif bersama media secara daring di Jakarta, pada Kamis (27/5).
Benny mengatakan, bagi para pemangku kepentingan yang hendak mengikuti program ini, petunjuk teknis dapat diakses pada laman ppptv-ptn.kemdikbud.go.id (untuk dana kompetitif) dan kedaireka.id/diksi (untuk dana padanan). “Di sana, ada panduan template usulan, cara mengusulkan dan sebagainya, tentunya komunikasi tidak terbatas pada website saja, kita melakukan sosialisasi dan komunikasi lanjut bila diperlukan. Kedai Reka itu kan diinisiasi oleh Ditjen Dikti, di dalamnya ada platform yang mempertemukan industri dengan perguruan tinggi,” ujar Beny.
Saat ini sudah ada lebih dari 31 prodi unutk SMK D-2 jalur cepat (fast track) yang menyatakan minat. “Jadi, untuk SMK sudah ada ratusan dan tetap mereka harus mengusulkan dalam bentuk proposal,” ucap Beny.
Animo dari dunia kerja, lanjut Beny, sebetulnya sebelum ada program inipun SMK dan perguruan tinggi itu umumnya sudah memiliki rekan dunia kerja atau industri yang selama ini sudah bekerja sama. Namun, kebijakan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kerja sama tersebut menjadi lebih tinggi lagi.
“Kalau dulu kerja samanya mungkin hanya sebatas magang, sekarang bisa kita tambah menjadi pengembangan kurikulum, mungkin dosennya bisa mengajar dan sebagainya sehingga semakin banyak bentuk kerja samanya, memenuhi paket link and match 8+i yang dicanangkan Ditjen Diksi,” ujar Beny.
Sejalan dengan itu, Wakil Direktur IV Politeknik Negeri Bali bidang kerja sama, I Wayan Arya, mengatakan untuk menarik industri agar bergabung pada kebijakan ini, perlu ada solusi yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. “Jika perusahaan mendapat keuntungan dari kerja sama ini, tentu mereka akan tertarik. Untuk SMK D2 fast track maka industri tersebut tidak perlu menyiapkan training, sehingga mereka titipkan training di perguruan tinggi itu akan hemat waktu,” ujarnya.
Untuk kerja sama dalam penelitian pengembangan produk, lanjut Wayan, produk yang bernilai tinggi dan bisa berbagi hasil, ke depan dapat diproduksi masal sehingga ini akan membuat semua pihak tertarik. “Ini tergantung dari kreativitas dosen, perguruan tinggi untuk bisa menunjukkan bahwa kerja sama ini membuat keduanya untung bagi kedua belah pihak,” tambahnya.
Kampus Merdeka Vokasi tahun ini, kata Beny, pemerintah hanya memberikan rangsangan atau insentif kepada institusi pendidikan yang mempunyai program bagus untuk diberikan dana dukungan. “Pada tahun-tahun mendatang, mereka sebenarnya secara mandiri bisa menjalankan program ini. Tahun ini sebagai inisiasi awal kita sebagai pembina dari perguruan tinggi tentunya kita perlu mendorong unutk bisa menjalankan program,” imbuh Beny.
Beny berharap program Merdeka Belajar episode 11 ini dapat lebih meningkatkan link and match antara perguruan tinggi vokasi atau prodi-prodi vokasi dengan industri harapannya nanti lulusannya akan semakin mudah terserap di industri. “Itu harapan kita bersama sehingga ini menjadi sebuah program yang perlu kita dukung bersama, baik dari kementerian, perguruan tinggi, dan industri,” ujar Beny.
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
#merdekabelajar
#kampusmerdekavokasi
#vokasikuatmenguatkanindonesia
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 210/sipres/A6/V/2021
Dari Rp270 miliar dana pendidikan yang disiapkan, Rp90 miliar di antaranya disediakan bagi program SMK-D2 jalur cepat dan program peningkatan program studi D3 menjadi sarjana terapan (D4). Sementara itu, untuk dana padanan (matching fund), anggaran yang disiapkan sebesar Rp180 miliar untuk pengembangan Pusat Unggulan Teknologi, hilirisasi produk riset terapan, dan start-up kampus vokasi yang dibangun bersama industri.
“Untuk dana kompetitif setiap usulan akan diberikan maksimal Rp1 miliar tergantung kualitas usulan. Sementara itu, untuk dana padanan itu harus memiliki kualifikasi dan ketentuan sesuai dengan persyaratan. Di antaranya harus bisa bisa meraih partner industri dengan kontribusi dana incash atau inkind dari industri. Perbadingan dana yang akan diberikan maksimal 3:1, artinya bila industri memberikan1 rupiah maka pengusul akan mendapat maksimal 3 rupiah dari Kemendikbudristek bergantung kualitas usulannya,” demikian disampaikan Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Benny Bandanadjaja, pada Bincang Interaktif bersama media secara daring di Jakarta, pada Kamis (27/5).
Benny mengatakan, bagi para pemangku kepentingan yang hendak mengikuti program ini, petunjuk teknis dapat diakses pada laman ppptv-ptn.kemdikbud.go.id (untuk dana kompetitif) dan kedaireka.id/diksi (untuk dana padanan). “Di sana, ada panduan template usulan, cara mengusulkan dan sebagainya, tentunya komunikasi tidak terbatas pada website saja, kita melakukan sosialisasi dan komunikasi lanjut bila diperlukan. Kedai Reka itu kan diinisiasi oleh Ditjen Dikti, di dalamnya ada platform yang mempertemukan industri dengan perguruan tinggi,” ujar Beny.
Saat ini sudah ada lebih dari 31 prodi unutk SMK D-2 jalur cepat (fast track) yang menyatakan minat. “Jadi, untuk SMK sudah ada ratusan dan tetap mereka harus mengusulkan dalam bentuk proposal,” ucap Beny.
Animo dari dunia kerja, lanjut Beny, sebetulnya sebelum ada program inipun SMK dan perguruan tinggi itu umumnya sudah memiliki rekan dunia kerja atau industri yang selama ini sudah bekerja sama. Namun, kebijakan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kerja sama tersebut menjadi lebih tinggi lagi.
“Kalau dulu kerja samanya mungkin hanya sebatas magang, sekarang bisa kita tambah menjadi pengembangan kurikulum, mungkin dosennya bisa mengajar dan sebagainya sehingga semakin banyak bentuk kerja samanya, memenuhi paket link and match 8+i yang dicanangkan Ditjen Diksi,” ujar Beny.
Sejalan dengan itu, Wakil Direktur IV Politeknik Negeri Bali bidang kerja sama, I Wayan Arya, mengatakan untuk menarik industri agar bergabung pada kebijakan ini, perlu ada solusi yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. “Jika perusahaan mendapat keuntungan dari kerja sama ini, tentu mereka akan tertarik. Untuk SMK D2 fast track maka industri tersebut tidak perlu menyiapkan training, sehingga mereka titipkan training di perguruan tinggi itu akan hemat waktu,” ujarnya.
Untuk kerja sama dalam penelitian pengembangan produk, lanjut Wayan, produk yang bernilai tinggi dan bisa berbagi hasil, ke depan dapat diproduksi masal sehingga ini akan membuat semua pihak tertarik. “Ini tergantung dari kreativitas dosen, perguruan tinggi untuk bisa menunjukkan bahwa kerja sama ini membuat keduanya untung bagi kedua belah pihak,” tambahnya.
Kampus Merdeka Vokasi tahun ini, kata Beny, pemerintah hanya memberikan rangsangan atau insentif kepada institusi pendidikan yang mempunyai program bagus untuk diberikan dana dukungan. “Pada tahun-tahun mendatang, mereka sebenarnya secara mandiri bisa menjalankan program ini. Tahun ini sebagai inisiasi awal kita sebagai pembina dari perguruan tinggi tentunya kita perlu mendorong unutk bisa menjalankan program,” imbuh Beny.
Beny berharap program Merdeka Belajar episode 11 ini dapat lebih meningkatkan link and match antara perguruan tinggi vokasi atau prodi-prodi vokasi dengan industri harapannya nanti lulusannya akan semakin mudah terserap di industri. “Itu harapan kita bersama sehingga ini menjadi sebuah program yang perlu kita dukung bersama, baik dari kementerian, perguruan tinggi, dan industri,” ujar Beny.
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
#merdekabelajar
#kampusmerdekavokasi
#vokasikuatmenguatkanindonesia
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 210/sipres/A6/V/2021
Penulis : pengelola web kemdikbud
Editor :
Dilihat 2250 kali
Editor :
Dilihat 2250 kali