Jakarta, 7 September 2021 --- Melalui Peraturan Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Di Sekolah (SIPLah), pemerintah membuka peluang bagi seluruh mitra pasar daring untuk bergabung di Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah (SIPLah). Oleh karenanya, sejak tanggal 25 Maret hingga April 2021 lalu melalui laman resmi siplah.kemdikbud.go.id, Kemendikbudristek mengimbau seluruh calon mitra SIPLah agar segera mengirimkan Surat Peminatan.

Sebelum ditetapkan sebagai mitra SIPLah, calon mitra SIPLah harus menempuh serangkaian proses seleksi, yakni evaluasi administrasi, evaluasi teknis, pengujian mandiri (selftest) masing-masing calon mitra, Pra-User Acceptance Test, pengujian User Acceptance Test dan pengujian terhadap perbaikan guna memenuhi kriteria yang telah ditentukan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kemendikbudristek. Dari total 41 perusahaan yang mendaftar, tercacat 18 mitra yang lolos seleksi. Tepat pada 3 September 2021, Kemendikbudristek melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) melakukan penandatanganan Kontrak Baku bersama 18 Mitra SIPLah Periode 2021-2023.

“SIPLah juga bertujuan untuk meningkatkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) agar dapat turut serta hadir sebagai Penyedia barang/jasa di SIPLah,” terang Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusdatin, M. Hasan Chabibie, saat dihubungi secara virtual pada Rabu (8/9). Kemendikbudristek melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) pada 3 September 2021 telah melakukan penandatanganan Kontrak Baku bersama 18 Mitra SIPLah Periode 2021-2023.

Kedelapan belas mitra pasar daring baru yang melakukan penandatanganan kerja sama, yaitu PT Air Mas Perkasa, PT Bengawan Cable Vision, PT Buka Pengadaan Indonesia, PT Deka Sari Perkasa, PT DataScrip, PT Emaro Online Indonesia, PT Eureka Bookhouse, PT Global Digital Niaga, PT Intan Pariwara, PT Ladang Karya Husada, PT Masmedia Buana Pustaka, PT Mitra Edukasi Nusantara, PT Omah Teknologi Indonesia, PT Pesona Edukasi, PT Sandiarta Sukses, PT Temprina Media Grafika, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, serta PT Telekomunikasi Indonesia.

Untuk diketahui, pada tahun 2021, pemerintah pusat menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp53,4 triliun ke lebih dari 216 ribu sekolah untuk membantu kebutuhan belanja operasional. Total anggaran BOS ini meningkat dari Rp51,2 triliun di tahun 2019 menjadi Rp53,4 triliun di tahun 2021.

Untuk membelanjakan dana BOS secara fleksibel dan menjamin agar seluruh dana yang di kelola oleh satuan pendidikan sesuai kebutuhan sekolah khususnya di masa pandemi, maka SIPLah dikembangkan untuk transparansi dan kemudahan bagi satuan pendidikan dalam hal pengadministrasian dan pelaporan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari seluruh dana bantuan pemerintah.   

M. Hasan menjelaskan, platform SIPLah terus melakukan peningkatan di berbagai lini untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi di satuan pendidikan, mulai dari keamanan data transaksi elektronik hingga kemudahan akses pencarian produk di semua mitra yang telah bekerja sama. “Kami juga memberikan layanan Help Desk yang dapat dimanfaatkan oleh satuan pendidikan, bila membutuhkan informasi lebih lengkap mengenai layanan SIPLah,” ujarnya.



Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Laman: kemdikbud.go.id
 
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
 
#SIPLah
#bersamahadapikorona
#bersamabergerakpulih
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 469/sipres/A6/IX/2021