Medan, 25 Oktober 2021 — Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim meminta pemerintah daerah Sumatra Utara untuk memprioritaskan akselerasi vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), mendorong pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di daerahnya, dan memfasilitasi lebih banyak lagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Memulai kunjungan kerjanya di Provinsi Sumatra Utara, Mendikbudristek beraudiensi dengan pimpinan daerah se-Sumatra Utara yang dipimpin oleh Gubernur Edy Rahmayadi.

Menteri Nadiem mengapresiasi capaian 47 persen sekolah di provinsi tersebut yang telah melaksanakan PTM terbatas hingga saat ini.

“Ini saya apresiasi, dan layak menjadi contoh daerah lain. Banyak daerah yang belum mencapai angka itu. Tapi tentunya masih dapat ditingkatkan, terutama jenjang PAUD dan SD,” tutur Menteri Nadiem.
 
Untuk itu, dalam pertemuan secara hybrid dengan gubernur, para bupati, dan walikota di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kota Medan tersebut, Mendikbudristek meminta agar akselerasi vaksinasi PTK diprioritaskan, agar dampak kehilangan kemampuan belajar atau learning loss pada anak tidak semakin besar.

“Prioritas pertama, seperti arahan Pak Presiden, segera untuk mengakselerasi vaksinasi, menjaga protokol kesehatan, dan sekolah sudah harus tatap muka secara terbatas,” ujarnya.

Walikota Medan, Bobby Nasution, yang hadir langsung dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa sebagai kota terpadat di Sumatera Utara, jumlah anak yang telah menerima vaksinasi hingga saat ini telah mencapai 105.651 orang atau sekitar 80 persen. Target vaksinasi bagi anak usia 12 tahun ke atas per hari adalah 5.000 orang, dengan siswa jenjang SMP kelas 2 dan 3 sebagai sasaran utama.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut Gubernur Sumatra Utara dan Menteri Nadiem mengajak para bupati dan walikota untuk memberikan pandangan tentang berbagai program Merdeka Belajar dan program prioritas lainnya.

Salah satu hal yang disambut positif dalam diskusi adalah kesempatan guru honorer untuk lolos dalam seleksi ASN PPPK.

Tahun ini merupakan tahun pertama pemerintah membuka satu juta formasi guru ASN PPPK. Menteri Nadiem menyampaikan bahwa tes seleksi memang sudah menjadi keharusan dalam proses pengangkatan guru ASN PPPK. Kementerian pun dalam hal ini telah memberikan beberapa kali afirmasi untuk memperbesar peluang lolos para guru. Namun, di sisi lain Nadiem juga memohon agar pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelatihan atau bimbingan bagi guru.

“Jika bapak ibu ingin lebih banyak guru yang lolos, berikanlah mereka bimbingan. Sumber-sumber belajar sudah kami sediakan gratis. Pemda bisa fokus pada dua hal, formasinya dibuka, dilengkapi, lalu diberikan fasilitasi pelatihan dengan mendatangkan pakar,” tutur Nadiem.

Ia berpesan agar pemerintah daerah tidak perlu khawatir pemerintah pusat tidak akan membayar gaji para guru. Anggaran gaji guru ASN PPPK sudah disiapkan oleh pemerintah pusat.







Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Laman: kemdikbud.go.id    
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#MerdekaBelajar
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 641/sipres/A6/X/2021