Bali, 26 November 2021 --- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan rapat koordinasi secara hybrid dengan Komisi X DPR RI pada tanggal 19-20 November 2021. Forum ini diselenggarakan untuk menyampaikan arah kebijakan kurikulum demi pemulihan pembelajaran di masa pandemi dan langkah kebijakan strategis berikutnya yang memerlukan pencermatan, masukan serta dukungan dari Komisi X DPR RI sebagai mitra strategis.
 
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, yang membuka forum ini secara langsung menjelaskan bahwa Kurikulum Darurat adalah satu bagian dari perubahan kurikulum yang sangat penting. “Hasil studi Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikbudristek dan INOVASI di tahun 2021 memperlihatkan efektivitas Kurikulum Darurat dalam mengejar learning loss, terutama untuk anak-anak dalam kelompok rentan,” papar Nadiem.
 
Nadiem kemudian menyinggung mengapa selama ini pendidikan anak-anak Indonesia tertinggal, salah satu penyebabnya karena mereka didorong untuk mempelajari banyak konten. Sehingga, mereka kehilangan waktu yang cukup untuk mendalami pelajaran yang telah mereka dapat. Ia lantas mengaitkan kondisi tersebut dengan efektivitas Kurikulum Darurat dalam mengejar learning loss.
 
Nadiem menjelaskan Kurikulum Darurat mampu mengejar learning loss karena kurikulum ini disusun dengan disederhanakan. Penyederhanaan tersebut memerdekakan guru dan membuat mereka fokus mengajarkan hal-hal yang esensial. Dengan begitu, mereka tidak terburu-buru untuk sekadar menuntaskan kurikulum dan materi ajar.
 
“Kami memproyeksikan bahwa dua tahun ke depan pendidikan Indonesia masih dalam proses pemulihan pembelajaran akibat pandemi Covid-19. Maka, di tahun 2022-2024 strategi Kemendikbudristek dalam masa pemulihan pembelajaran adalah memberikan fleksibilitas dan menawarkan lebih banyak opsi, terutama dalam hal kurikulum,” ujar Nadiem.
 
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah, mengingatkan akan pentingnya masyarakat mengetahui kebijakan pemerintah, terutama terkait kurikulum. Ia menilai forum ini sangat penting untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang sedang direncanakan dan disempurnakan oleh Kemendikbudristek. Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa perubahan kurikulum merupakan sebuah keniscayaan, ia menekankan perlunya mengadopsi berbagai bentuk perubahan.
 
Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) pada hari kedua menjelaskan tentang kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran. Anindito memaparkan bahwa Kemendikbudristek memberikan opsi tambahan di kebijakan kurikulum darurat berupa kurikulum prototipe bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024.
 
“Kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Kurikulum dikembangkan dengan berbasis kompetensi, bukan konten. Selain itu, kurikulum ini dirancang sesuai konteks (budaya, misi sekolah, lingkungan lokal) dan kebutuhan murid. Tiga fokus utama dari kurikulum prototipe sendiri adalah pengembangan karakter, fokus pada materi esensial, dan fleksibilitas untuk satuan pendidikan,” jelas Anindito.
 
Hadir pula Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Iwan Syahril, memaparkan linieritas guru dalam penerapan kurikulum. Paparan selanjutnya membahas tentang buku teks dan sarana lainnya untuk mendukung penerapan kurikulum, yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD-Dikdasmen), Jumeri, dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto.
 
Kemendikbudristek mendapat banyak masukan dari anggota Komisi X DPR RI. Salah satunya dari Nuroji, yang menekankan pentingnya pendidikan karakter bagi peserta didik serta pentingnya nilai sejarah agar generasi penerus bangsa ini memiliki karakter yang baik. Ia juga sejalan dengan semangat Kemendikbudristek yang ingin memberikan porsi besar untuk pendalaman materi yang fokus pada materi esensial. Ia menambahkan pentingnya koordinasi antar-K/L dalam hal perumusan dan implementasi kebijakan.
 
Dalam kesempatan yang sama, Putra Nababan menekankan pentingnya proses dalam pembelajaran dan tidak hanya fokus pada output. Putra juga menyatakan dukungannya pada arah kebijakan kurikulum Kemendikbudristek. Demikian pula dengan Andreas, yang menyampaikan bahwa kurikulum adalah “nyawa” dari kebijakan Merdeka Belajar.
 
Senada dengan rekannya, Dede Yusuf mengatakan, secara prinsip DPR mendukung kebijakan Kemendikbudristek dalam penyederhanaan kurikulum. “Pentingnya kolaborasi dengan para pemangku kepentingan pendidikan secara berkala,” tutup Dede Yusuf. Kemendikbudristek sangat mengapresiasi masukan dan pandangan dari Komisi X DPR RI dalam pengembangan kurikulum yang lebih transformatif. (Aline/Tim Humas BSKAP)


Sumber :