Jakarta, Kemendikbudristek --- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat membuat laporan mengenai Adaptasi dan Mitigasi Masyarakat Adat terhadap Pandemi Covid-19. Laporan tersebut memberikan gambaran dan pemetaan yang komprehensif mengenai dampak pandemi Covid-19 pada masyarakat adat dan upaya mitigasi atau pengurangan dampak/risiko berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat.

Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, Sjamsul Hadi, mengatakan laporan tersebut bertujuan memberikan gambaran terkait dampak pandemi Covid-19 pada masyarakat adat serta bagaimana upaya adaptasi dan mitigasi masyarakat adat di Indonesia yang memiliki karaktersitik berbeda-beda. “Laporan ini digali dari para pendamping dan anggota masyarakat adat di lapangan selama pandemi,” ujar Sjamsul Hadi dalam Bincang Ruang Adat dan Budaya yang diselenggarakan secara daring, pada Selasa, (15/2/2022).

Ia menuturkan, masyarakat adat seringkali memiliki akses yang sangat terbatas terhadap fasilitas kesehatan modern, seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Mereka juga harus menghadapi tekanan ekologis, konflik lahan, hingga kehilangan sumber daya utamanya. Kerentanan masyarakat adat di Indonesia semakin bertambah dengan minimnya ketersediaan dan akses terhadap fasilitas dasar kesehatan, penyebaran disinformasi terkait pandemi, hingga distribusi vaksin yang tidak merata.  

Namun, di luar persoalan ketimpangan struktural di atas, secara alamiah masyarakat adat telah memiliki sistem pertahanan tersendiri yang diwariskan melalui pengetahuan dan praktik-praktik lokal, yang secara langsung maupun tidak langsung bermanfaat dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Hal-hal tersebut tercatat dalam laporan Mitigasi Masyarakat Adat terhadap Pandemi Covid-19.
“Laporan ini mencatat beberapa praktik isolasi, menjaga jarak, dan karantina wilayah yang bersumber dari pengetahuan lokal masyarakat adat,” kata Sjamsul.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan, dalam strategi penanganan dampak pandemi pada masyarakat adat, sangat penting untuk memperhatikan latar belakang (kekhususan/keragaman) masyarakat adat yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Menurutnya, penanganan berbasis karakteristik khusus masyarakat adat ini akan mendorong penanganan pandemi yang lebih berkeadilan, terutama bagi masyarakat adat yang telah memiliki kerentanan sebelum pandemi untuk mendapatkan prioritas penanganan.

“Sedangkan masyarakat adat yang masih tertutup dan telah memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, sebaiknya tidak diganggu oleh kedatangan orang luar yang justru akan merusak pertahanan alamiah mereka” jelas Hilmar.

Laporan “Adaptasi dan Mitigasi Masyarakat Adat terhadap Pandemi Covid-19” merekomendasikan pentingnya dilakukan pemetaan yang lebih sistematis dan berkala untuk memotret situasi masyarakat adat di Indonesia. Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran mengenai pentingnya pendataan yang akurat dan waktu nyata, sehingga bisa diambil langkah yang tepat sesuai situasi dan kebutuhan masyarakat adat yang beragam. (Desliana Maulipaksi/Sumber: Setditjen Kebudayaan)
Sumber :