Jakarta, Kemendikbudristek --- Implementasi Kurikulum Merdeka merupakan salah satu program strategi transformasi pendidikan yang bertujuan untuk mengatasi krisis pembelajaran di Indonesia. Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Anindito Aditomo, menyampaikan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka merupakan sebuah opsi.
 
“Kurikulum Merdeka implementasinya tidak dipaksakan secara langsung. Hal ini merupakan bagian dari strategi implementasi kurikulum yang dilandasi dari kesadaran bahwa proses untuk mengubah proses pembelajaran di sekolah melalui adopsi kurikulum juga adalah proses belajar,” tuturnya dalam program Sapa GTK Episode 2, pada pekan lalu.
 
Anindito menganalogikan, perubahan dalam proses pembelajaran ibarat anak yang belajar berenang. Ada tahapan yang perlu dilalui. “Belajar berenang tidak mungkin diceburkan ke laut bebas. Sama juga dengan guru, kepala sekolah, pengawas, bahwa proses untuk mentransformasi pembelajaran ada tahapannya,” lanjut dia.
 
Implementasi Kurikulum Merdeka menurut Anindito akan lebih efektif bila setiap sekolah mau melakukannya dikarenakan motivasi intrinsik. Kemudian, menerapkan kurikulum ini berdasarkan tingkat kompleksitas yang sesuai dengan kondisi sekolah. “Karena itulah Kemendikbudristek membuat strategi implementasi kurikulum yang opsional dan ada jenjangnya. Tidak serta merta langsung mengganti kurikulum secara keseluruhan, tapi dapat dimulai dengan menerapkan beberapa komponen untuk prinsip penting dari Kurikulum Merdeka,” urai Anindito.
 
Ia menambahkan, sekolah-sekolah yang sudah siap boleh langsung mengganti kurikulum yang digunakan. Intinya, tutur dia, ini adalah perjalanan yang tujuannya adalah perbaikan pembelajaran. “Kita tidak ingin sekolah mengganti kurikulum hanya sekadar kosmetik, sekedar di dokumen, tapi tidak berdampak pada kualitas pembelajaran padahal itu tujuan sebenarnya,” tegas Anindito.
 
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Iwan Syahril mengungkapkan bahwa Kemendikbudristek telah mempersiapkan serangkaian strategi untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan. Mulai dari menyediakan rute adopsi kurikulum secara bertahap, menyediakan asesmen dan perangkat ajar melalui platform Merdeka Mengajar, menyediakan pelatihan mandiri dan sumber mengajar guru, menyediakan narasumber, hingga menyediakan pengembangan komunitas belajar.
 
“Kita membantu sekolah-sekolah yang berminat untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, ada mekanisme asesmen mandiri, di mana sekolah-sekolah bisa melakukan penilaian diri sesuai dengan kesiapan mereka,” lanjut Iwan. Selain itu, dukungan di bidang teknologi untuk sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka diwujudkan dengan Platform Merdeka Mengajar.
 
Iwan menyebut, platform tersebut penting untuk dihadirkan dan sudah semestinya sistem pendidikan memiliki sebuah terobosan dalam hal teknologi untuk mengakselerasi peningkatan kompetensi guru-guru di semua daerah. Dengan demikian, sekarang belajar tidak lagi menunggu kesempatan, siapa saja bisa belajar, di mana saja, waktunya bisa menyesuaikan, tergantung kemauan.
 
Dirjen Iwan menyampaikan bahwa Platform Merdeka Mengajar merupakan sebuah jawaban bagi guru-guru di Indonesia mengatasi krisis pembelajaran pada murid. Turut hadir sebagai pembicara dalam program Sapa GTK Episode 2 yaitu Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Zulfikri Anas, Tim Platform Merdeka Mengajar, Lasty Devira Kesdu; Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pontianak, Yuyun Yuniarti serta Guru SD Negeri 5 Rabangodu Utara, Erdin Putra Fajar sebagai guru yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolahnya.* (Esha T/Denty A./Aline R.)
Sumber :