Cibinong, Kemendikbudristek --- Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Zulfikri Anas, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bogor yang antusias mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Dalam kunjungan kerjanya ke Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (29/7), Zulfikri sempat berdialog dengan pemangku kepentingan terkait implementasi Kurikulum Merdeka di wilayah tersebut.
 
Dalam diskusi, Zulfikri menggarisbawahi pentingnya pendidikan yang seharusnya memerdekakan semua insan yang terlibat dalam pelaksanan Kurikulum Merdeka. “Kurikulum Merdeka ini adalah solusi, maka dari itu perlu sinergi pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam implementasinya,” tutur Zulfikri di hadapan pemerintah daerah, kepala dinas, kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan pengawas se-Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 
Zulfikri mengatakan, implementasi Kurikulum Merdeka diyakini dapat mewujudkan cita-cita pendidikan, yakni memerdekakan manusia lahir dan batin. Untuk itu, tuturnya, Kemendikbudristek menawarkan tiga pilihan Kurikulum Merdeka untuk diterapkan sekolah, yaitu Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi.
 
Pernyataan Kapuskurjar tersebut disambut optimis oleh Pelaksana tugas (Plt.) Bupati Bogor, Iwan Setiawan. “Kurikulum Merdeka ini pasti bisa masif disosialisasikan ke seluruh pelosok wilayah ujung Kabupaten Bogor oleh para Guru Penggerak,” ucapnya.
 
Iwan mengatakan, dalam Kurikulum Merdeka, siswa, guru, kepala sekolah, dan ekosistem di satuan pendidikan memiliki kebebasan menerapkan kurikulum yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku. Berdasarkan data dari Kepala Dinas Pendidikan, lanjut Iwan, Kabupaten Bogor memiliki 1.542 SD negeri dan 32 di antaranya merupakan Sekolah Penggerak. Sedangkan untuk jenjang SMP, terdapat 88 SMP negeri dan 38 di antaranya adalah Sekolah Penggerak.
 
“Ini semua baru sekolah negeri belum sekolah swastanya. Untuk guru, Guru Penggeraknya ada 250 dari 8.000 guru yang ada di Kabupaten Bogor,” sebut Iwan saat menjabarkan potensi yang dimiliki daerahnya dalam menyukseskan Kurikulum Merdeka.
 
Dalam kesempatan ini pula, Iwan menyatakan komitmen untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka lewat ketersediaan anggaran. Menurut aturan APBD, kata Iwan, daerah mengalokasikan sekitar 20 persen untuk sektor pendidikan. “Maka dari 20 persen itu buat mengajar, infrastruktur, bangunan, dan lain sebagainya. Kabupaten Bogor sudah melampaui 20 persen anggarannya dialokasikan untuk memajukan dunia pendidikan,” terangnya.
 
Untuk menyukseskan implementasi Kurikulum Merdeka, Pemerintah Kabupaten Bogor rutin menyelenggarakan lokakarya, bimbingan teknis, pelatihan, dan sosialisasi setiap tahun. “Ini kami lakukan agar guru di Kabupaten Bogor lebih profesional dan hebat, terutama sekarang untuk menjalankan Kurikulum Merdeka,” tutur Iwan.
 
Selain itu, Iwan juga menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen mengakomodasi kebutuhan guru ASN P3K. Untuk tahun 2023, Kabupaten Bogor sudah mengusulkan kebutuhan guru ASN P3K sebanyak 3.039 orang.
 
Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ciseeng, Kabupaten Bogor, Elia Remita, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa Kurikulum Merdeka diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi anak. Untuk itu ia sangat mendukung kehadiran Kurikulum Merdeka karena implementasinya dapat disesuaikan dengan potensi anak. “Jadi Kurikulum Merdeka ini yang cocok untuk anak-anak,” katanya.
 
Ia menambahkan, SMP Negeri 2 Ciseeng saat ini mulai mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Mandiri Berubah. Menurutnya, pola implementasi tersebut yang paling cocok dengan kondisi sekolahnya. Dilihat dari situasi sekolah untuk SMPN 2 Ciseeng cocoknya Mandiri Berubah. Saya berharap ada dukungan baik moril maupun materil dari pemerintah secara berkelanjutan,” tutup Elia. (Lia Ginting/Editor: Aline R.)
Sumber :