Garut, Kemendikbudristek—Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyadari pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam peningkatan budaya literasi. Oleh karenya, melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kemendikbudristek menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembudayaan Literasi yang melibatkan unsur kementerian/lembaga (K/L) eksternal guna meningkatkan peran seluruh lini pemangku kepentingan dalam pembudayaan literasi di tengah masyarakat. 
 
Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kemendikbudristek, Hafidz Muksin, menyampaikan bahwa peran seluruh lapisan masyarakat begitu penting dalam menyukseskan implementasi pembudayaan literasi di Indonesia. “Gotong royong antarsemua lini pemangku kepentingan menjadi penentu program bersama ini (pembudayaan literasi),” tuturnya dalam rakor.
 
Merujuk data Kemendikbudristek tahun 2021, nilai budaya literasi dalam Indeks Pemajuan Kebudayaan tahun 2020 baru mencapai 61,63 poin, sedangkan target tahun 2024 sebesar 71 poin, masih terdapat selisih (gap) sebesar 9,37 poin yang harus dicari solusinya bersama. Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) tahun 2021 juga baru mencapai 59,52 dengan target tahun 2024 sebesar 71 (Perpusnas RI, 2022).
 
Hal itu disampaikan Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Kemenko PMK, Molly Prabawati dalam acara Rapat Koordinasi Pembudayaan Literasi, guna membahas sinergi dan kolaborasi peningkatan budaya literasi khususnya di Kabupaten Garut.  “Menyadari kondisi tersebut, Kemenko PMK melaksanakan Rapat Koordinasi Peningkatan Budaya Literasi di Kabupaten Garut dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, dalam upaya meningkatkan kolaborasi dan sinergi multi pemangku kepentingan untuk mewujudkan budaya literasi” ujar Molly.  
 
Lebih lanjut, Molly menuturkan bahwa untuk mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, pembangunan manusia dalam RPJMN 2020-2024 dilaksanakan melalui: (1) penguatan layanan dasar dan perlindungan sosial yang mencakup: tatakelola kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, serta kualitas anak, perempuan, dan pemuda; (2) peningkatan produktivitas yang meliputi pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, iptek dan inovasi, serta prestasi olahraga; dan (3) pembangunan karakter yang mencakup revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, moderasi beragama, serta peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
 
Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman memberikan apresiasi atas upaya Kemenko PMK dalam upaya peningkatan budaya literasi khususnya di kabupaten Garut. “Terima kasih kepada Kemenko PMK yang telah memilih Garut sebagai salah satu wilayah untuk peningkatan  literasi,” ujarnya dalam sambutan pembukaan.  
 
Menurut Helmi, makin banyak masyarakat yang melek literasi maka akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraannya. Masyarakat Garut yang mayoritas petani perlu ditingkatkan literasinya, agar dapat menghasilkan produk hasil pertanian yang berkualitas. “Literasi pertanian penting untuk mewujudkan ketahanan pangan sebagai program unggulan di masa depan” tambah bupati yang juga seorang dokter itu.
 
Helmi menambahkan bahwa budaya literasi perlu menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat marginal yang tinggal di pelosok serta tidak memperoleh pendidikan formal yang memadai. Data di lapangan menunjukkan bahwa petani yang berhasil adalah petani yang literat yakni menguasai kompetensi membaca, memahami, dan mempraktekkan. Hal yang sama terjadi untuk bidang lainnya seperti perikanan, peternakan, dan lain-lain; di mana masyarakat yang literat dapat memperoleh hasil yang lebih baik.
 
“Literasi merupakan kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan yang merupakan arahan Bapak Presiden RI,” pungkas Helmi.
 
Saat ini banyak K/L yang memiliki program dan kegiatan terkait pembudayaan literasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, karakter, inovasi, kreativitas, dan daya cipta masyarakat dalam berbagai bidang.  Setidaknya ada 33 Kementerian, 6 Lembaga Negara, serta 13 Lembaga Nonkementerian yang memiliki program dan kegiatan peningkatan literasi masyarakat. Selain pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pembudayaan literasi juga melibatkan banyak pemangku kepentingan dari kalangan akademisi, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), media, dan masyarakat yang dalam hal ini adalah para penggiat dan komunitas literasi.
 
Untuk menyinergikan peran pemangku kepentingan dalam pembudayaan literasi Kemenko PMK bersama pemangku kepentingan lainnya telah menghasilkan Peta Jalan Pembudayaan Literasi Tahun 2021. Selanjutnya, disepakati pula pengusulan Peraturan Presiden sebagai payung hukumnya melalui program penyusunan (prosun) tahun 2023.
 
“Rancangan peraturan presiden pembudayaan literasi yang saat ini sedang disusun bertujuan sebagai payung regulasi agar kementerian/lembaga dapat bersinergi  dalam pembudayaan literasi,  dan  penyiapan generasi emas 2045 dapat terwujud. Raperpres melingkupi pembudayaan literasi keluarga, literasi satuan pendidikan, dan literasi masyarakat,” jelas Hafidz  
 
Pada kesempatan yang sama, Yulia Yulianti, Ketua Gerakan Literasi Nasional Gareulis, menyampaikan bahwa pembudayaan literasi perlu didukung oleh semua pihak yang terkait, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dunia usaha dan masyarakat termasuk bunda literasi. “Tanpa sinergi dan kolaborasi maka pembudayaan literasi di masyarakat tidak akan berhasil,” tekan Yulia.
 
Salah satu komunitas yang hadir dalam rakor adalah Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Menurut Ketua Forum TBM, Opik, TBM memiliki peran penting sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi dalam meningkatkan literasi. Keberadaan TBM kebanyakan ada di daerah pelosok memerlukan dukungan dari pemerintah.
 
TBM menurutnya adalah wadah berhimpun dan berorganisasi bagi para pendiri dan pengelola TBM, penggiat literasi, komunitas dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan ikhtiar mengembangkan gerakan literasi di tanah air. “Saat ini FTBM memiliki anggota sebanyak 2.048 anggota di seluruh pelosok tanah air,” ungkap pria yang akrab disapa Kang Opik itu.
 
Rapat koordinasi ini juga menampilkan penyaji materi dari Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat, dan Ketua Gerakan Literasi Nasional Gareulis Provinsi Jawa Barat.*** (Septian, Denty A./Editor: Meryana A.)
Sumber :