Polewali Mandar, Kemendikbudristek -- Dalam rangka memperoleh umpan balik dan evaluasi penerapan kebijakan Asesmen Nasional (AN), Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan kunjungan ke beberapa sekolah di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

BSKAP Kemendikbudristek bersama dengan anggota Komisi X DPR RI, perwakilan dinas pendidikan, dan guru berdiskusi dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Evaluasi Pelaksanaan AN dan Gladi Bersih AN jenjang SD sederajat untuk membahas berbagai tantangan dan harapan mengenai pelaksanaan AN pada hari Kamis, 20 Oktober 2022.

Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Nurman yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar, dalam sambutannya menyampaikan terkait kondisi geografis di kabupatennya yang kadang ekstrem, jaringan internet, dan token yang kerap berubah-ubah menjadi beberapa tantangan yang perlu ditanggulangi sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan AN.

Berbagai kendala tersebut rupanya tak menyurutkan Nurman dan para pelaku pendidikan di daerahnya untuk melaksanakan AN. “Saya berharap kondisi tersebut tidak menghalangi kelancaran pelaksanaan AN di daerah kami karena hasil AN menjadi penentu Rapor Pendidikan,” imbuh Nurman.

Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda, Nur Muhammaditya mewakili Kepala Pusat Asesmen Pendidikan BSKAP Kemendikbudristek menyampaikan bahwa Kemendikbudristek terus mengevaluasi pelaksanaan AN. “Melalui evaluasi semacam ini, kami berharap dapat memperoleh masukan dan praktik-praktik baik dari pelaksanaan AN. Tantangan dan kendala yang terjadi di lapangan pun sudah kami kumpulkan datanya untuk dijadikan bahan evaluasi demi kelancaran pelaksanaan AN selanjutnya,” ungkap Didit.

Guru SDN 001 Polewali, Munawir menyampaikan tantangan pelaksanaan AN di sekolahnya. “Kami sangat bangga bisa melaksanakan AN dengan lebih baik dari tahun sebelumnya. Walaupun, kami harus memasukkan ulang token berulang kali, alhamdulillah AN tetap lancar dilaksanakan,” jelasnya.

Kemudian, Guru SMAN 1 Polewali, Herlina turut mendorong agar tantangan dalam pelaksanaan AN memicu inovasi para guru. “Berbagai kendala yang kita hadapi hendaknya tidak menjadi hambatan. Tetapi, mari kita jadikan tantangan tersebut sebagai pemantik inovasi,” tutur Herlina.

Selain itu, Herlina juga menegaskan pentingnya pendampingan bagi para guru agar peningkatan kualitas pendidikan di daerah dapat berjalan optimal. “Bagaimana peningkatan karakter, literasi dan numerasi, serta kualitas anak-anak menjadi peran besar bagi guru. Maka, pendampingan untuk guru sangatlah penting agar guru dapat menciptakan inovasi pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas,” tegas Herlina.

Kepala Sekolah SMPN 5 Majene, Nursalam juga membagikan praktik baik tentang AN yang telah dilaksanakan. Ia mengatakan, “Pasti ada jalan keluar dari semua permasalahan dalam pelaksanaan AN. Pola pikir guru yang perlu diubah supaya tidak banyak berkeluh kesah,” urai Nursalam.

Nursalam juga menyilakan sekolah lain untuk menumpang di sekolahnya jika terkendala dalam melaksanakan AN. “Untuk sekolah yang butuh menumpang untuk pelaksanaan ANBK, silahkan menumpang di sekolah kami. Kita saling kolaborasi dan gotong royong untuk anak-anak,” terang Nursalam.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI, Ratih Megasari Singkarru menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait demi kelancaran pelaksanaan AN, “Pelaksanaan AN harus didukung dengan sarana dan prasarana yang baik, oleh karena itu perlu ada kerja sama yang baik antar instansi terkait,” ungkap Ratih.

Lebih lanjut, Ratih menyampaikan contoh kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Menurutnya, kerja sama dengan Kemenkominfo dapat membantu menanggulangi kendala jaringan internet. Selain itu, kerja sama dengan Perspusnas dapat memfasilitasi anak-anak di daerah dengan bahan bacaan yang berkualitas.

“Guru-guru di sekolah juga perlu berperan aktif dalam peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa, sehingga para siswa tidak merasa kaget dengan soal-soal AN, khususnya untuk Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang memang mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa,” sambungnya.

Ratih juga mengingatkan daerah dengan Rapor Pendidikan yang masih “merah” bisa bercermin dan menjadikannya perbaikan di tahun berikutnya. Ratih kemudian menyinggung kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mengurangi masalah pembiayaan.

Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim secara resmi meluncurkan kebijakan AN dalam Merdeka Belajar Episode 1: AN, USBN, RPP, dan PPDB. Pemerintah daerah, kepala satuan pendidikan, guru, dan masyarakat umum dapat mempelajari lebih lanjut kebijakan Asesmen Nasional melalui laman pusmendik.kemdikbud.go.id/an/. (Humas BSKAP/Andrew Fangidae/Denty Anugrahmawaty/Seno Hartono)

#MerdekaBelajar
#AsesmenNasional
#RaporPendidikan
#KurikulumMerdeka  
Sumber :