Jakarta, 17 November 2022 – Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Vokasi), Kiki Yuliati menyampaikan, tahun 2022, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah memfasilitasi 1.402 SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) yang tersebar di seluruh Indonesia. Proporsi dari jumlah tersebut, sebanyak 1.029 SMK PK memperoleh bantuan dari pemerintah melalui skema Matching Fund dan sebanyak 373 SMK PK mendapat hibah dari industri atau melalui skema pemadanan.

“Tahun pertama ini, ketika kami menunjukkan SMK PK, ada 349 dunia usaha dan dunia industri (DUDI) telah bersinergi dengan satuan pendidikan di daerah dengan investasi sebesar Rp439 miliar,” diungkapkan Dirjen Kiki dalam webinar tentang implementasi pelaksanaan kolaborasi antara satuan pendidikan vokasi dengan industri melalui program SMK Pusat Keunggulan (PK) dengan Skema Pemadanan dan Matching Fund, pada Kamis (17/11).

“Tidak hanya industri-industri besar, tambah Kiki, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pun turut mengambil bagian dari kolaborasi tersebut,” lanjut Kiki.

Oleh karena itu, Kiki menerangkan, pemerintah akan terus berkomitmen mengembangkan ekosistem pendidikan vokasi, salah satunya melalui program SMK PK Skema Pemadanan dan Matching Fund. “Ini akan terus kita lakukan guna mengolaborasikan sektor pendidikan dengan industri agar dapat menghasilkan SDM yang unggul, tangguh, dan relevan dengan kebutuhan industri,” ujar Kikir

Hal ini telah sejalan dengan instruksi Presiden yang dituangkan dalam Peraturan Presiden tentang Implementasi Pendidikan Vokasi. “Pendidikan vokasi menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Untuk itu, Presiden menaruh harapan besar untuk kemajuan pendidikan vokasi,” tutur Kiki.

Implementasi SMK PK Skema Pemadanan

Pada kesempatan yang sama, Direktur SMK, Wardani Sugiyanto, menyampaikan bahwa SMK PK berfokus pada pengembangan SMK dengan kompetensi keahlian tertentu yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan DUDI, hingga akhirnya menjadi SMK model dan rujukan bagi SMK lainnya.

“SMK PK ini merupakan bagian dari Merdeka Belajar yang sudah dimulai sejak 2021, bahkan 2020 sudah diawali dengan adanya SMK Center of Excellence (CoE),” jelas Wardani.

Wardani menjelaskan, implementasi SMK PK Skema Pemadanan tahun 2022 berhasil meraih capaian hingga 373 SMK yang mendapat bantuan dari 349 industri. Sembilan di antaranya adalah konsorsium dengan total komitmen investasi industri terhadap SMK PK Skema Pemadanan sebesar Rp439,25 miliar.

“Capaian tersebut tentunya juga dibarengi dengan adanya penyelarasan kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri, meningkatkan praktisi industri maupun kesempatan magang bagi guru untuk meningkatkan kompetensi, hingga peningkatan sarana prasarana yang mendukung pembelajaran,” jelas Wardani.

Bersamaan dengan hal itu, Wardani menyampaikan, untuk tahun depan SMK PK Skema Pemadanan telah dibuka sejak 17 November 2022 hingga 15 Januari 2023 mendatang. “Sebelumnya, konsentrasi yang diunggulkan ada enam sektor yang terdiri atas 57 konsentrasi keahlian. Akan tetapi, di tahun 2023 diharapkan yang dapat didampingi industri ada sebanyak 18 sektor dengan berbagai konsentrasi keahlian,” imbuhnya.

Salah satu praktik baik implementasi SMK PK Skema Pemadanan dirasakan oleh Hariyati selaku Kepala SMKN 4 Kehutanan dan Perkebunan Merauke, Papua. “Hal-hal baik ini harus tetap dilaksanakan dan manfaatnya kami rasakan,” ungkapnya.

Implementasi Matching Fund

Tidak hanya SMK PK Skema Pemadanan, Ditjen Pendidikan Vokasi juga menginisiasi program Matching Fund melalui Dirketorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi guna menjawab kebutuhan industri.

Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Beny Bandanadjaja, menyampaikan bahwa program Matching Fund adalah bentuk kerja sama antara perguruan tinggi vokasi dengan industri dalam mengatasi berbagai masalah yang ada di industri.

“Program ini menjadi win-win solution. Keuntungan industri salah satunya, yakni produk-produk yang dikerjakan bisa mendapat bantuan dari perguruan tinggi vokasi dan mendapatkan dukungan dana dari pemerintah. Di satu sisi, perguruan tinggi vokasi akan mendapatkan peran dalam industri dan sisi lain, industri dapat mengatasi masalahnya,” jelas Beny.

Senada dengan hal itu, Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI), Uuf Brajawidagda, menyampaikan bahwa kolaborasi antara dunia pendidikan dengan industri penting dibangun untuk bersama-sama melahirkan SDM yang kompeten.

“Saya pikir ini sejalan dengan apa yang menjadi visi pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan daya saing Indonesia. Saya yakin pendidikan vokasi kalau bergabung dengan industri itu bisa mendorong Indonesia lepas dari negara berpendapatan menengah,” tuturnya.

Dari sisi industri, Director of Education PT Tera Data Indonusa Tbk., Galuh Tunjung Sari, menyetujui apa yang disampaikan oleh Uuf bahwa dunia pendidikan tidak bisa berjalan sendiri, perlu berkolaborasi dengan industri.

“Kami ingin mendapat kemudahan untuk rekrutmen SDM. Kami dari industri ini pengalamannya lebih susah lagi mencari SDM untuk direkrut. Apa yang kami lakukan beberapa tahun belakangan dengan berkolaborasi bersama pendidikan vokasi ini mentransfer budaya kerja kami dan melakukan sinkronisasi kurikulum dapat menjawab kesulitan tersebut,” jelasnya.



Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
    
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI    
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#MerdekaBelajar
#DemiKemajuan
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 731/sipers/A6/X/2022