Disambut Baik Industri, Kemendikbudristek Kembali Buka Program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan 2023 07 Desember 2022 ← Back
Jakarta, 6 November 2022 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi kembali selenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan (SMK PK SPD) tahun 2023. Penyelenggaraan kembali program ini tidak lepas dari keberhasilan pelaksanaan program serupa pada tahun 2022.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati mengatakan sebanyak 373 SMK yang tersebar di seluruh Indonesia telah merasakan manfaat besar dari program SMK PK SPD 2022. “Manfaatnya banyak, mulai dari sisi kurikulum yang semakin selaras dengan industri, teaching factory yang sudah berorientasi produk, guru yang semakin banyak tersertifikasi, dan sebagainya,” ujar Dirjen Kiki saat dihubungi di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, pada Selasa (6/12).
Tidak hanya itu, lanjut Kiki, program SMK PK SPD 2022 juga berhasil meraih dukungan positif dari industri yang dibuktikan dengan tingginya minat industri untuk terlibat dalam skema pemadanaan dukungan. “Program SMK PK SPD 2022 berhasil meraih dukungan dari 349 industri dengan total komitmen investasi dari industri sebesar Rp439,25 miliar. Investasi tersebut ditujukan bagi 373 SMK atau rata-rata sekitar Rp1,18 miliar per sekolah,” terang Kiki.
Bentuk komitmen industri tersebut berupa penguatan sarana dan prasarana pembelajaran sebesar Rp173 miliar, praktik kerja lapangan sebesar Rp59 miliar, pelatihan dan sertifikasi guru sebesar Rp53 miliar, pengembangan teaching factory sebesar Rp52 miliar, praktisi mengajar (guru tamu) sebesar Rp30,3 miliar, penyelarasan kurikulum sebesar Rp16 miliar, dan bentuk lainnya sebesar Rp56,23 miliar.
Sebagai informasi, program SMK PK SPD merupakan mekanisme pengembangan SMK Pusat Keunggulan yang berbasis kemitraan dan penyelarasan dengan partisipasi dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang didukung oleh pendanaan dari APBN dan investasi DUDI. Kemendikbudristek akan memadankan investasi dari industri 1:1, di mana plafon pendanaan maksimal yang diberikan pemerintah adalah Rp3 miliar. “Melalui program SMK PK SPD diharapkan akan terjalin kemitraan yang lebih terukur antara DUDI dengan SMK,” ujar Dirjen Kiki.
Sementara itu, dalam kegiatan Diskusi Media di Kemendikbudristek, Jumat (2/12), Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Saryadi, mengatakan bahwa sebenarnya ada 824 industri dan konsorsium yang mengusulkan kerja sama SPD. Namun, setelah dilakukan kurasi hanya 349 industri yang dinilai memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPD.
“Ini sinyal yang sangat positif dan respons yang sangat baik dari dunia usaha dan dunia industri. Karena sesungguhnya ini adalah kemitraan yang sangat baik yang akan berdampak tidak hanya pada SMK tetapi juga bagi industri,” kata Saryadi.
Masih menurut Saryadi, dukungan tinggi dari industri juga mencerminkan antusias dan harapan besar dari banyak pihak terhadap pendidikan vokasi di Indonesia, termasuk kesadaran bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, utamanya DUDI.
Adapun untuk program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan tahun 2023, saat ini sudah masuk pada tahap pendaftaran yang dibuka sejak 17 November lalu dan akan berakhir pada Januari 2023. “Kemendikbudristek menargetkan tahun depan setidaknya terdapat 250 SMK eligible untuk mengikuti pemadanan pada tahun 2023 nanti,” ujar Saryadi.
Direktur SMK, Wardani Sugiyanto, mengatakan bahwa untuk program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan 2023, pemerintah tidak hanya mengajak serta industri-industri besar, tetapi juga industri-industri kecil di daerah termasuk UMKM untuk bisa terlibat.
Menurut Wardani, pihaknya sudah menyiapkan skema dukungan yang memungkinkan bagi usaha kecil dan menengah untuk terlibat dalam program tersebut, yakni dengan menentukan nilai minimal investasi DUDI untuk satu SMK sebesar Rp200 juta. Tidak hanya itu, SMK juga bisa mengajukan lebih dari satu mitra jika ingin mengikuti program tersebut.
“Kita ingin agar kehadiran SMK bisa menggerakkan ekonomi daerah dengan mengajak industri daerah dan UMKM di daerah untuk lebih banyak terlibat,” kata Wardani.
Oleh karena itu, Wardani berharap, industri dapat kembali berkolaborasi melalui program SMK PK SPD 2023 mendatang. “Terlebih, program ini tidak hanya memberikan dampak nyata bagi sekolah, tetapi juga manfaat banyak bagi industri mulai dari menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sesuai kebutuhan industrinya hingga tax deduction,” ucap Wardani.
Hal tersebut setidaknya dirasakan oleh Director Axioo Class Program, PT Tera Data Indonusa, Timmy Theopelus. Timmy yang hadir diskusi tersebut mengaku sangat merasakan manfaat dari kerja sama tersebut. Salah satunya memangkas biaya pelatihan atau training bagi karyawan baru.
“Program ini sangat bermanfaat. Di tahun 2021-2022 ada seribu siswa yang mengikuti praktik kerja lapangan (PKL) di tempat kami. Kemudian, adanya kebijakan super tax deduction (STD) dari pemerintah juga sangat menguntungkan kami. Efek sosial pun kita rasakan dengan diberikan kemudahan dalam pencarian SDM,” tutur Timmy Theopelus.
Selanjutnya, Konsorsium Pengusaha Peduli Vokasi yang diwakili oleh Primadi Serad mengatakan bahwa investasi industri ke pendidikan, utamanya SMK memang merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya baru bisa dinikmati paling cepat tiga hingga empat tahun. Namun, ia dan anggota konsorsium meyakini jika investasi akan berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi bangsa dan pada ahirnya menentukan keberlanjutan bisnis mereka di masa mendatang.
“Kami meyakini vokasi menjadi salah satu jalan agar bangsa ini bisa memiliki pendapatan yang meningkat, di mana hal itu dapat terwujud apabila kualitas SDM memiliki keterampilan keahlian,” kata Primadi.
Konsorsium Pengusaha Peduli Vokasi ini sendiri terdiri atas sejumlah perusahaan besar, di antaranya Sinar Mas, Indofood, Astra, Agung Sedayu, dan sebagainya. Konsorsium ini telah menyiapkan Rp50 miliar untuk pendanaan pada tahun 2022 hingga 2023 nanti.
“Kita mempunyai misi agar lulusan SMK memiliki penghasilan di atas Upah Minimum Regional (UMR). Yang kami lakukan adalah melakukan penyesuaian kurikulumnya dengan industri. Kemudian, kami latih guru-gurunya hingga mampu mengajar sesuai kurikulum yang kami kehendaki. Baru kemudian, kita membantu pada bidang infrastrukturnya hingga teaching factory,” papar Primadi.
Sementara itu, Kepala SMK Jaya Buana, Aan Angsori, mengatakan banyak sekali perubahaan positif yang dirasakan sekolah setelah menjalanan program SMK PK SPD. Salah satunya misalnya dengan kegiatan kunjungan/pendampingan industri yang menjadi lebih intensif, yakni bisa seminggu sekali. Hal tersebut tentu berdampak besar bagi kompetensi para siswa.
“Dengan adanya program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan dengan industri dan penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah, kami kini memiliki sistem bernama Super Power Blok, di mana dalam satu minggu terdapat materi pelajaran yang didampingi langsung oleh industri,” imbuh Aan.
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
#MerdekaBelajar
#DemiKemajuan
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 770/sipers/A6/XII/2022
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati mengatakan sebanyak 373 SMK yang tersebar di seluruh Indonesia telah merasakan manfaat besar dari program SMK PK SPD 2022. “Manfaatnya banyak, mulai dari sisi kurikulum yang semakin selaras dengan industri, teaching factory yang sudah berorientasi produk, guru yang semakin banyak tersertifikasi, dan sebagainya,” ujar Dirjen Kiki saat dihubungi di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, pada Selasa (6/12).
Tidak hanya itu, lanjut Kiki, program SMK PK SPD 2022 juga berhasil meraih dukungan positif dari industri yang dibuktikan dengan tingginya minat industri untuk terlibat dalam skema pemadanaan dukungan. “Program SMK PK SPD 2022 berhasil meraih dukungan dari 349 industri dengan total komitmen investasi dari industri sebesar Rp439,25 miliar. Investasi tersebut ditujukan bagi 373 SMK atau rata-rata sekitar Rp1,18 miliar per sekolah,” terang Kiki.
Bentuk komitmen industri tersebut berupa penguatan sarana dan prasarana pembelajaran sebesar Rp173 miliar, praktik kerja lapangan sebesar Rp59 miliar, pelatihan dan sertifikasi guru sebesar Rp53 miliar, pengembangan teaching factory sebesar Rp52 miliar, praktisi mengajar (guru tamu) sebesar Rp30,3 miliar, penyelarasan kurikulum sebesar Rp16 miliar, dan bentuk lainnya sebesar Rp56,23 miliar.
Sebagai informasi, program SMK PK SPD merupakan mekanisme pengembangan SMK Pusat Keunggulan yang berbasis kemitraan dan penyelarasan dengan partisipasi dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang didukung oleh pendanaan dari APBN dan investasi DUDI. Kemendikbudristek akan memadankan investasi dari industri 1:1, di mana plafon pendanaan maksimal yang diberikan pemerintah adalah Rp3 miliar. “Melalui program SMK PK SPD diharapkan akan terjalin kemitraan yang lebih terukur antara DUDI dengan SMK,” ujar Dirjen Kiki.
Sementara itu, dalam kegiatan Diskusi Media di Kemendikbudristek, Jumat (2/12), Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Saryadi, mengatakan bahwa sebenarnya ada 824 industri dan konsorsium yang mengusulkan kerja sama SPD. Namun, setelah dilakukan kurasi hanya 349 industri yang dinilai memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPD.
“Ini sinyal yang sangat positif dan respons yang sangat baik dari dunia usaha dan dunia industri. Karena sesungguhnya ini adalah kemitraan yang sangat baik yang akan berdampak tidak hanya pada SMK tetapi juga bagi industri,” kata Saryadi.
Masih menurut Saryadi, dukungan tinggi dari industri juga mencerminkan antusias dan harapan besar dari banyak pihak terhadap pendidikan vokasi di Indonesia, termasuk kesadaran bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, utamanya DUDI.
Adapun untuk program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan tahun 2023, saat ini sudah masuk pada tahap pendaftaran yang dibuka sejak 17 November lalu dan akan berakhir pada Januari 2023. “Kemendikbudristek menargetkan tahun depan setidaknya terdapat 250 SMK eligible untuk mengikuti pemadanan pada tahun 2023 nanti,” ujar Saryadi.
Direktur SMK, Wardani Sugiyanto, mengatakan bahwa untuk program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan 2023, pemerintah tidak hanya mengajak serta industri-industri besar, tetapi juga industri-industri kecil di daerah termasuk UMKM untuk bisa terlibat.
Menurut Wardani, pihaknya sudah menyiapkan skema dukungan yang memungkinkan bagi usaha kecil dan menengah untuk terlibat dalam program tersebut, yakni dengan menentukan nilai minimal investasi DUDI untuk satu SMK sebesar Rp200 juta. Tidak hanya itu, SMK juga bisa mengajukan lebih dari satu mitra jika ingin mengikuti program tersebut.
“Kita ingin agar kehadiran SMK bisa menggerakkan ekonomi daerah dengan mengajak industri daerah dan UMKM di daerah untuk lebih banyak terlibat,” kata Wardani.
Oleh karena itu, Wardani berharap, industri dapat kembali berkolaborasi melalui program SMK PK SPD 2023 mendatang. “Terlebih, program ini tidak hanya memberikan dampak nyata bagi sekolah, tetapi juga manfaat banyak bagi industri mulai dari menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sesuai kebutuhan industrinya hingga tax deduction,” ucap Wardani.
Hal tersebut setidaknya dirasakan oleh Director Axioo Class Program, PT Tera Data Indonusa, Timmy Theopelus. Timmy yang hadir diskusi tersebut mengaku sangat merasakan manfaat dari kerja sama tersebut. Salah satunya memangkas biaya pelatihan atau training bagi karyawan baru.
“Program ini sangat bermanfaat. Di tahun 2021-2022 ada seribu siswa yang mengikuti praktik kerja lapangan (PKL) di tempat kami. Kemudian, adanya kebijakan super tax deduction (STD) dari pemerintah juga sangat menguntungkan kami. Efek sosial pun kita rasakan dengan diberikan kemudahan dalam pencarian SDM,” tutur Timmy Theopelus.
Selanjutnya, Konsorsium Pengusaha Peduli Vokasi yang diwakili oleh Primadi Serad mengatakan bahwa investasi industri ke pendidikan, utamanya SMK memang merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya baru bisa dinikmati paling cepat tiga hingga empat tahun. Namun, ia dan anggota konsorsium meyakini jika investasi akan berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi bangsa dan pada ahirnya menentukan keberlanjutan bisnis mereka di masa mendatang.
“Kami meyakini vokasi menjadi salah satu jalan agar bangsa ini bisa memiliki pendapatan yang meningkat, di mana hal itu dapat terwujud apabila kualitas SDM memiliki keterampilan keahlian,” kata Primadi.
Konsorsium Pengusaha Peduli Vokasi ini sendiri terdiri atas sejumlah perusahaan besar, di antaranya Sinar Mas, Indofood, Astra, Agung Sedayu, dan sebagainya. Konsorsium ini telah menyiapkan Rp50 miliar untuk pendanaan pada tahun 2022 hingga 2023 nanti.
“Kita mempunyai misi agar lulusan SMK memiliki penghasilan di atas Upah Minimum Regional (UMR). Yang kami lakukan adalah melakukan penyesuaian kurikulumnya dengan industri. Kemudian, kami latih guru-gurunya hingga mampu mengajar sesuai kurikulum yang kami kehendaki. Baru kemudian, kita membantu pada bidang infrastrukturnya hingga teaching factory,” papar Primadi.
Sementara itu, Kepala SMK Jaya Buana, Aan Angsori, mengatakan banyak sekali perubahaan positif yang dirasakan sekolah setelah menjalanan program SMK PK SPD. Salah satunya misalnya dengan kegiatan kunjungan/pendampingan industri yang menjadi lebih intensif, yakni bisa seminggu sekali. Hal tersebut tentu berdampak besar bagi kompetensi para siswa.
“Dengan adanya program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan dengan industri dan penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah, kami kini memiliki sistem bernama Super Power Blok, di mana dalam satu minggu terdapat materi pelajaran yang didampingi langsung oleh industri,” imbuh Aan.
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
#MerdekaBelajar
#DemiKemajuan
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 770/sipers/A6/XII/2022
Penulis : pengelola web kemdikbud
Editor :
Dilihat 1618 kali
Editor :
Dilihat 1618 kali