Palembang, Kemendikbudristek --- Bantuan Operasional Pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan mengalami akselerasi dalam pembiayaan dan penyaluran sejak Februari 2022. Melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ke-16, nilai BOP PAUD dan Kesetaraan bervariasi disesuaikan dengan karakterisitik daerah, dan langsung disalurkan ke rekening sekolah.

Akselerasi yang dilakukan untuk dana BOP PAUD dan Kesetaraan berdampak pada pengelolaannya di satuan pendidikan. Dengan penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang menjadi aplikasi tunggal pada pengelolaan BOP PAUD dan Kesetaraan, membawa perubahan bagi satuan nonformal, khususnya di Palembang, Sumatra Selatan.

Menurut Kepala Kelompok Bermain (KB) Kasih Ibu, Jakabaring, Palembang, Mardalena, hadirnya BOP PAUD yang diakselerasi membawa angin segar bagi para pendidik di sekolahnya. Dengan petunjuk penggunaan BOP di mana maksimal 50 persen dana BOP dapat digunakan untuk menggaji guru, membawa semangat baru bagi para pendidik untuk terus mendidik anak bangsa. “Adanya BOP ini, kami terbantu untuk memberi honor guru, jadi guru ini bisa ketawa sedikit, karena senang,” ujarnya saat dijumpai di SKB Srijaya, Palembang, Sumatra Selatan, Selasa (6/12).

Selain untuk kesejahteraan guru, dana BOP di KB Kasih Ibu juga digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait pencegahan bahaya stunting pada anak. Kegiatan tersebut dilakukan Mardalena bersama petugas dari Puskesmas dengan mengundang wali murid dalam sebuah seminar. Dana BOP yang digunakan untuk membiayai seminar tersebut diatur sesuai dengan petunjuk yang ada ARKAS. “Semuanya ada di ARKAS, jadi kami melakukannya sesuai juknis,” jelas Mardalena.

Hal serupa juga disampaikan Kepala PAUD Kaisah, Ngayu Ulfa Khoria, dengan adanya BOP ini sekolahnya bisa menyediakan alat permainan edukatif (APE) baru menggantikan APE lama yang sudah rusak.  Meskipun saat pandemi jumlah peserta didik menurun drastis, namun dana BOP yang diperoleh tetap dapat dimanfaatkannya untuk menyediakan fasilitas memadai bagi anak-anak. “Saat pandemi kami hanya dapat 18 siswa, tapi yang dihitung untuk mendapat BOP hanya 11 orang, uang yang diterima sekitar Rp3 jutaan. Itu yang kami kelola,” tuturnya.

Ulfa berharap, pemulihan pembelajaran pascapandemi dapat berjalan dengan baik dan menambah kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan putra putrinya ke lembaga pendidikan anak usia dini. “Ke depan, kami berencana memanfaatkan dana BOP untuk menyediakan proyektor di sekolah, agar anak-anak bisa belajar lebih baik dan nyata,” tambahnya.

Kebutuhan untuk menyediakan fasilitas proyektor di TK juga disampaikan oleh Kepala Sekolah TK Pembina I, Palembang, Erna Ningsih. Ia menyebut, proyektor lebih menarik minat anak-anak untuk ke sekolah. Media gambar dan warna warni yang ditampilkan melalui proyektor disukai anak-anak dan menambah kreativitas para guru.

Lain halnya dengan TK Pembina I, Kepala Sekolah PAUD Sekar Harum, Palembang, Etty Supriyanti, menuturkan bahwa penggunaan dana BOP di satuan pendidikan tersebut 50 persen dialokasikan untuk guru, di samping adanya program pemberian makan tambahan sebulan sekali untuk siswa. Selain itu, pihaknya juga mengundang psikolog untuk melihat anak secara psikologis.

Kepala sekolah dan kepala satuan pendidikan kesetaraan di Palembang dalam kesempatan tersebut juga didampingi oleh Kepala Bidang PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan Kota Palembang, Derry Ariadi. Di forum ini pula Derry menyampaikan apresiasi kepada para kepala sekolah dan kepala satuan pendidikan nonformal di Kota Palembang. Ia mengatakan, akan terus mendukung dan memfasilitasi kebutuhan sekolah nonformal di wilayah kerjanya. “Semoga ke depan kita bisa bersama-sama membangun pendidikan di Kota Palembang dengan lebih baik,” pungkasnya. (Aline Rogeleonick)
Sumber :